NERACA

Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat pemeringkatan dalam rangka penerbitan obligasi korporasi senilai Rp48,69 triliun hingga 14 Agustus 2019. “Kami menerima mandar dan belum terbit itu sekitar Rp48,7 triliun,”kata Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo, Hendro Utomo di Jakarta, kemarin.

Disampaikanna, pihaknya menerima mandat penerbitan surat utang korporasi senilai Rp48,69 triliun yang berasal dari 33 perusahaan. Adapun, dari sisi sektornya, sektor perbankan dan pembiayaan mendominasi dengan nilai Rp17,9 triliun dan Rp14,37 triliun secara berturut-turut. Lebih lanjut, dia berujar dari total mandat yang diterima, jenis surat utang yang dengan nilai tertinggi yakni penawaran umum berkelanjutan (PUB) baru dengan nilai Rp13 triliun. Sementara itu, nilai terkecil berasal dari jenis surat berharga komersial, yakni Rp1 triliun.

Hingga akhir Juli 2019, secara nasional surat utang korporasi yang telah terbit senilai Rp79,98 triliun. Dari nilai tersebut, obligasi menjadi surat utang dengan nilai tertinggi yakni Rp62,66 triliun dan disusul oleh sukuk dengan Rp9,04 triliun. Sisanya, berasal dari instrumen medium term notes (MTN) yakni Rp7,26 triliun dan sekuritisasi Rp1,01 triliun.“Jenis surat utang didominasi rencana PUB baru dan realisasi PUB selanjutnya,” katanya.

Sebelumnya Pefindo memperkirakan nilai penerbitan obligasi pada semester kedua tahun ini akan lebih ramai ketimbang paruh pertama 2019 yakni mencapai Rp 70 triliun-Rp 80 triliun yang didorong penerbitan obligasi sektor konstruksi dan infrastruktur.

Direktur Utama Pefindo, Salyadi Saputra pernah bilang, tren yang terjadi di sepanjang semester pertama 2019 masih melanjutkan kondisi di paruh kedua tahun lalu. Sepinya penerbitan obligasi pada paruh pertama tahun ini masih terdampak tingkat suku bunga acuan yang tahun lalu naik ke 6%. Tingginya suku bunga membuat emiten obligasi harus berfikir ulang untuk memberikan yield atau imbal hasil kepada investor yang tentu mempertimbangkan beban bunga (cost fo fund) mereka.

Tingginya penerbitan obligasi dari sektor infrastruktur saat ini dipengaruhi oleh dengan kebijakan presiden untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, tak hanya korporasi sektor konstruksi yang akan menerbitkan surat utang, namun perbankan yang juga menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur juga akan mencari sumber pendanaan jangka panjang seperti obligasi.

Data per akhir Juni 2019 menunjukkan, Pefindo masih memiliki mandat pemeringkatan untuk penerbitan obligasi korporasi senilai Rp 37,12 triliun. Mayoritas penerbitan obligasi yang ditangani pemeringkatannya oleh Pefindo masih berasal dari perbankan senilai Rp 10,40 triliun, pembiayaan (multifinance) Rp 8,31 triliun dan listrik Rp 3,33 triliun.

Hingga akhir tahun ini, Pefindo memperkirakan nilai penerbitan obligasi senilai Rp 135,2 triliun. Adapun pada semester I-2019 masih berjumlah sebesar Rp 52,5 triliun, sedang penerbitan MTN (surat utang jangka menengah) nilainya masih mencapai Rp 5,9 triliun. Mayoritas penerbitan surat utang ini masih didominasi oleh lembaga keuangan dan pembiayaan dengan porsi masing-masing Rp 36,62 triliun dan Rp 22,60 triliun.