Merdeka Sinyal, Masyarakat di Pelosok Pun Ikut Berdaya

Yan Benu (65), begitu senang bisa video call via whatshap dengan anak dan cucunya yang berada perantauan di Yogyakarta. Apalagi, saat itu merupakan moment berharga untuk berkumpul pada perayaan malam natal. Namun apalah daya karena keterbasan biaya dan waktu, sang anak tidak bisa berkumpul bersama sang ayah dan keluarga lainnya di kampung halaman Alor, Kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT).”Anak bagaimana di sana, keadaan baik-baik saja kah, sehat semuakah,”kata Yan Benu kepada sang anak.

Tidak hanya cukup mendengar suara, Yan Benu juga sudah bisa melihat gambar lewat smartphone pemberian sang anak. “Papa dan mama disini kangen anak cucu. Apalagi, mama sudah masak masakan kesukakaan kamu anak. Mudah-mudahan libur natal tahun depan nanti, kita bisa kumpul lagi. Jaga kesehatan disana anak,”tuturnya mengakiri pembicaraan video callnya. Ya, komunikasi lewat video call dirasakan bapak empat anak ini cukup untuk melepas kangen dan rindu dengan sang anak yang jauh disana.

Lancarnya komunikasi Yan Benu dengan sang anak dan terkesan dekat, tidak bisa lepas dari seiring kuatnya jaringan telekomunikasi di daerahnya. Apalagi, pesatnya penetrasinya beberapa operator telekomunikasi di Indonesia membangun BTS di daerah perbatasan dengan Timor Leste, termasuk di daerahnya Alor membawa perubahan berarti. Tentu saja, berkat pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap perubahan masyarakat di daerahnya yang kini mudah mendapatkan akses informasi dari luar, begitu juga dengan internet.

Hal senada juga disampaikan Vinsen Tukan (25), tenaga pendamping lokal para petani di NTT. Diakuinya, sejak adanya sinyal salah satu operator telekomunikasi membuat kemudahaan bagi dirinya sebagai tenaga pendamping untuk berkonsultasi dan berkordinasi dengan para petani.”Saya bisa interaksi langsung dengan petani kapan saja dan dimana saja, selama sinyal telekomunikasi disini cukup kencang,”ujarnya.

Tidak hanya itu saja, dengan sinyal yang kencang tersebut bisa berselancar di internet untuk mendukung pekerjaanya di lapangan, seperti mengirim surat elektronik atau sekedar mengupload foto di media sosial. Begitu juga sebaliknya, dengan kelompok petani desa bisa berinteraksi secara suara dan gambar dengan dirinya tanpa ada hambatan. Sehingga geliat usaha bertani masyarakat bisa lebih maju dan menguntungkan. Baik Vinsen dan Yen Benu, dirinya bercerita jauh sebelum masuknya jaringan operator telekomunikasi di daerah pelosok di NTT, khususnya di perbatasan dengan Timor Leste membuat keterbatasan informasi masyarakat di NTT tertinggal dan bergantung pada jaringan telekomunikasi asal negara tetangga yang justru biayanya cukup mahal.

Camat Amfoang Timur di Kabupaten Kupang NTT,Anisitus Kase mengungkapkan, daerahnya yang berbatasam dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal dari operator langganannya.”Di wilayah Amfoang Timur belum ada tower BTS (Base Transceiver Station) sehingga untuk berkomunikasi lewat telepon seluler, kami harus panjat pohon dulu," ujarnya.

BTS merupakan suatu elemen dalam jaringan seluler (cell network) yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari handphone pengguna (MS/mobile station). Sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste belum terpasang BTS sehingga untuk berkomunikasi lewat telepon seluler harus memanjat pohon untuk mendapat sinyal dari operator.

Masyarakat di wilayah perbatasan yang menggunakan telepon genggam, umumnya terkena roaming internasional dari Timor Telkom, operator milik Timor Leste, baik roaming panggilan, SMS (layanan pesan singkat) maupun roaming data. Maka untuk menghindari terjadinya roaming internasional, masyarakat di perbatasan RI-Timor Leste, seperti di Amfoang Timur itu terpaksa harus panjat pohon atau mendaki wilayah perbukitan agar bisa mendapatkan sinyal.

Hal inipun diamini Trainus Kameo, salah seorang warga Naikliu di wilayah Amfoang Timur. Dirinya mengaku kesulitan untuk bisa berkomunikasi melalui telepon genggam selama berada di Naikliu, Kupang, karena tidak ada jaringan BTS di sana. Disampaikannya, sinyal dari Telkom Timor milik Timor Leste cukup kuat, tapikonsekuensinya harus terkena roaming internasional.”Sekali SMS, Rp 3.000 langsung lenyap, apalagi telepon. Isi pulsa Rp 100.000 langsung ludes dalam waktu seketika," keluh Trainus.

Kepala Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang NTT, Wemfied Komeo mengungkapkan, warganya selama ini mengandalkan jaringan internet dari Telemor, Timor Leste, sehingga biayanya jauh lebih mahal. Dimana untuk bisa mengakses internet di daerah itu warga harus membeli kartu Telemor dengan harga Rp30.000 per kartu, kemudian ditambah pulsa voucer 1 dollar senilai Rp20.000.”Tapi itu juga harus beli empat voucer sehingga biayanya Rp80.000 untuk bisa menggunakan internet selama satu minggu, itu pun kalau dipakai dengan hemat," katanya.

Kemudian unuk mendapatkan kartu maupun pulsa voucer itu dapat dibeli dari warga Timor Leste yang datang menjualnya setiap hari di pasar Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur. Melihat begitu susahnya masyarakat mendapatkan jaringan telekomunikasi untuk kegiatan aktivitas sehari-hari ataupun menunjang kegiatan ekonomi mereka, mendorong beberapa operator telekomunikasi untuk penetrasi jaringan lebih luas lagi di pelosok, khususnya di daerah perbatasan. Apalagi, komunikasi sudah menjadi kebutuhan dan bukan lagi sebagai tren dan termasuk bagi masyarakat di perbatasan.

Membangun Kedaulatan

Apa yang dirasakan warga perbatasan di NTT dengan Timor Leste, juga dimiliki pengalaman dan cerita yang sama dengan Abdurahman (35), warga pulau Sebatik yang berada di timur laut Kalimantan. Pulau paling timur Kabupaten Nunukan ini berbatasan dengan Malaysia. “Jangankan untuk mengakses jaringan internet di media sosial, menerima panggilan atau sebaliknya menelpon harus manjat ke pohon untuk mendapatkan sinyal baik,”ungkapnya.

Dirinya bercerita sebelum adanya pembangunan BTS oleh perusahaan operator telekomunikasi, sinyal operator Malaysia kerap infiltrasi ke wilayah Indonesia ini. Bahkan sinyalnya lebih kuat, sehingga tidak jarang warga menjadi korban roaming.”Lho, kok tiba-tiba habis pulsa. Saya baru isi pulsa Rp25.000 kok cepat sekali habis,” kata Abdurrahman.

Pengalaman pahit juga dirasakan Sabrina (24), profesinya sebagai jurnalis yang dituntut untuk memberikan laporan berita secara cepat harus terhambat karena susahnya jaringan sinyal internet di pulau Sebatik saat tugas liputan. Alhasil, dirinya harus bersabar menunggu sinyal untuk mengirim email dan foto,”Disini sinyal 'edge' terus, kadang no service. Mau buka email atau browsing agak susah,"tuturnya.

Ya, pengalaman masyarakat yang belum tercover sinyal atau istilahnya merdeka sinyal sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sudah menikmati pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi, layanan 4G dan bahkan sudah wacana menuju revolusi industri 4.0. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, disaat pemerintah menggaungkan soal pemerataan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur industri telekomunikasi yang masih timpang dengan daerah lainnya, khususnya daerah perbatasan yang belum merdeka sinyal. Apalagi, pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari telekomunikasi dengan membangun jaringan hingga ke pelosok.

Setidaknya terdapat lebih kurang 149.400 lokasi yang membutuhkan layanan internet dengan kapasitas cepat guna mendukung kebutuhan dalam dunia pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan juga pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerataan infrastruktur dan layanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi saat ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara pun mengakui, Indonesia belum merdeka dalam urusan sinyal untuk akses internet berkecepatan tinggi. "Indonesia sudah merdeka 74 tahun, tetapi untuk urusan sinyal, Indonesia belum merdeka karena masyarakat yang berada di luar pulau Jawa belum semuanya menikmati akses sinyal berkecepatan tinggi," katanya.

Disampaikannya, mereka yang tinggal di Jakarta atau yang sedang berada di Jakarta bisa menikmati akses internet lebih cepat ketimbang di Papua dan di NTT. Sementara masyarakat yang berada di Timur Indonesia, selain mendapat akses internet yang lebih lambat, tetapi justeru membayarnya lebih mahal."Ini menjadi sesuatu yang tidak fair karena semua rakyat bangsa ini memiliki hak yang sama untuk menikmati akses internet dengan lebih baik,”tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar layanan internet harus bisa terjangkau ke seluruh wilayah negeri ini dan salah satunya memiliki satelit sendiri yang rencananya akan terwujud di tahun 2020. Menurutnya, melalui satelit tersebut, pemerataan akses internet di seluruh Indonesia akan tercapai. Nantinya, satelit yang akan dibangun ini akan difokuskan pada daerah-daerah yang termasuk wilayah 3T (Terdepan, Teringgal dan Terluar), serta daerah perbatasan. Sehingga ke depannya tidak ada lagi kesenjangan layanan akses internet antara masyarakat kota dengan masyarakat yang ada di pedesaan.“Ini cara Kominfo, cara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi membangun di daerah 3T melalui kebijakan keberpihakan, tidak melihat untung atau ruginya, yang penting masyarakat di daerah 3T bisa mendapatkan internet segera,” tegas Rudiantara.

Bahkan untuk mempercepat layanan akses internet, kata Rudiantara, Indonesia merdeka dengan internet kecepatan tinggi bisa lebih cepat dari yang ditargetkan Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam program “Merdeka Sinyal 2020”. Keyakinan Rudiantara tentang Indonesia merdeka sinyal, juga diaminkan Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen, Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Benyamin Sura. Sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 yang lalu, coverage jaringan broadband 4G LTE di Indonesia, sudah lebih dari 90% dari total populasi di Indonesia. Dari jumlah 514 kota/kabupaten di Indonesia, setidaknya 97% sudah terselimuti jaringan broadband 4G LTE. Percepatan ini, kata Benyamin, tidak terlepas investasi yang lebih terjangkau dan mudah dalam instalasinya. Sudah hampir dipastikan tahun ini seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati layanan broadband 4G LTE.

Direktur Utama Bakti, Anang Latif mengatakan, tahun ini berencana membangun 2.000 BTS lagi sehingga total keseluruhan mencapai 3.000 BTS berteknologi 4G dan menargetkan mengubah seluruh BTS Bakti Sinyal menjadi 4G. Pembangunan yang menggunakan dana universal service obligation (USO), bersumber dari pungutan 1,25% dari pendapatan operator telekomunikasi yang dikelola Bakti terus gencar mempersiapkan infrastruktur untuk mendorong kehadiran teknologi 4G di base tranceiver station (BTS) yang terhubung dengan daerah-daerah program Bakti Sinyal.

Kata Anang Latif, dengan tercovernya sinyal di seluruh Indonesia akan terbuka konektivitas dan membawa dampak perubahan dan harapan yang lebih baik, seperti ada perekonomian digital yang terus berkembang, tele-education, tele-health, dan lainnya, sehingga mampu mendorong perekonomian di desa-desa.”Inilah komitmen pemerintah. Sehingga, ke depan bukan lagi 2G tapi langsung 4G yang terkoneksi langsung dengan internet. Sehingga sampai di pedesaan di manapun bisa menjual hasil usaha dan pertaniannya melalui online,”jelasnya.

Disampaikannya pula, penyediaan akses telekomunikasi dan internet di daerah 3T merupakan upaya mewujudkan amanat Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Nantinya dengan terlayaninya jaringan sinyal internet yang cepat, tidak ada lagi sekat dan ketimpangan satu daerah dengan lainnya karena semua tetap merasakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BERITA TERKAIT

Presiden Bakal Membuka Munas HIPMI Ke-XVI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka musyawarah nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI)…

CEO Asia Aero Technology - Mengusung Hipmi 4.0 Agar Lebih Familiar

Jiwa muda dengan sederet perstasi adalah harapan pimpinan di masa mendatang, hal inilah yang menggambarkan Bagas Adhadirgha seorang Founder sekaligus CEO…

Mengusung Program Hipmi 4.0 Agar Lebih Familiar - CEO Asia Aero Technology

Perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan segera digelar pada Senin, 16 - 17 September 2019…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Presiden Bakal Membuka Munas HIPMI Ke-XVI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka musyawarah nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI)…

CEO Asia Aero Technology - Mengusung Hipmi 4.0 Agar Lebih Familiar

Jiwa muda dengan sederet perstasi adalah harapan pimpinan di masa mendatang, hal inilah yang menggambarkan Bagas Adhadirgha seorang Founder sekaligus CEO…

Jaga Kondisi Pasar - OJK Hentikan Reksadana Investor Tunggal

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara penerbitan produk baru reksa dana investor tunggal seiring cukup banyaknya jumlah…