PLN Uji Coba Bahan Bakar Sawit 100 Persen di Pembangkit

NERACA

Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan uji coba dengan beberapa mesin pembangkit dengan menggunakan 100 persen BBN jenis CPO atau sawit. "Uji coba dengan CPO sudah kami lakukan diuji pada mesin MAK#1 dan MAK#2," kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Machnizon Masri, di Jakarta Convention Center, disalin dari Antara.

Ia menjelaskan salah satu hasil ujinya adalah hasil pembakaran tidak sebaik dengan Biodiesel 20 persen atau B20. Kemudian, pasokan CPO untuk uji coba juga mengalami kendala yaitu kekurangan pasokan. Uji coba CPO tersebut dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kanaan, Bontang. Untuk pasokan saat ini PLN tengah menyiapkan sebanyak 167 ton untuk runing test.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Budi Santoso Syarif mengatakan program pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) dari olahan sawit berpotensi menghemat anggaran impor hingga 500 juta dolar AS per tahun.

"Dari sawit, dapat menghasilkan minyak sebesar 8,7 juta ton per tahun, dan dari hasil minyak sawit tersebut mampu mengurangi BBM hingga 160 ribu barel per hari," kata Budi Santoso pada seminar green energy di Jakarta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, 160 ribu barel BBM per hari tersebut setara dengan penghematan 500 juta dolar AS. Saat ini, luas lahan sawit mencapai 14,3 juta hektare dengan sebesar 40,6 persennya dimiliki petani, sisanya BUMN dan perusahaan swasta.

Pertamina sudah mampu mengolah sawit menjadi bahan bakar dengan pencampuran 30 persen ke dalam BBM menjadi biodiesel 30 persen atau B30. Selain itu pemanfaatan sawit yang berasal dari dalam negeri juga dapat meningkatkan ketahanan energi secara nasional.

Dalam kesempatan yang lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan tahapan uji coba bahan bakar B30 akan berakhir pada Oktober 2019. "B30 masih dalam uji coba nanti berakhir bulan Oktober," kata Arcandra.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa PLN harus beranjak meninggalkan energi berbasis fosil atau konvensional.

"Di negara lain konsep energi fosil sudah mulai ditinggalkan, nah ini harapan saya, PLN harus memiliki bahan bakar yang berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," kata Edwin di JCC, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurutnya, jika PLN masih belum memikirkan konsep bahan bakar yang terbarukan, akan selamanya PLN sulit mengendalikan biaya produksi. Sebab hingga saat ini bahan bakar yang digunakan adalah fosil atau berbasis minyak.

Sedangkan, minyak saat ini juga masih banyak yang impor, sehingga harga jualnya ditentukan oleh pasar global di mana kendali bukan berada di PLN. "Kalau saja minyak mentah Indonesia naik walau hanya 1 dolar AS, pasti biaya produksi akan terasa naik juga, belum lagi kurs mata uang juga turut mempengaruhi," kata Edwin.

BERITA TERKAIT

2020, 12 Proyek Migas Dijadwalkan Berjalan

NERACA Jakarta – Pemerintah terus menggonjot industri minyak dan gas (migas), bahkan dikabarkan bahwa di tahun 2020 ini  sebanyak 12…

GGGI dan RSPO Komit Buka Akses Pasar Minyak Sawit Berkelanjutan

NERACA Jakarta – Komitmen Indonesia dalam menciptakan minyak sawit yang berkelanjutan (sustainable) tidaklah main-main, diantaranya lembaga nirlaba Roundtable on Sustainable…

2020, KKP Targetkan Produksi 10,99 Juta Ton Rumput Laut

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komit tidak hanya meningkatkan ekspor, tapi juga komit untuk meningkatkan produksi baik…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini dia 5 Industri Tidak Terkena Zero Odol

NERACA Jakarta - Percaya tidak percaya harus diakui bahwa kebijakan rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL)…

Total Investasi Induk BUMN Tambang 2020 Capai Rp 24 Triliun

NERACA Kuala Tanjung – Benar bahwa pangsa pasar tambang tidaklah main-main, sehingga tidaklah heran jika investasi induk BUMN tambang mencapai…

Pemerintah Perlu Susun Peta Industri Tembakau

NERACA Jakarta - Pemerintah dinilai perlu menyusun road map atau peta jalan kebijakan pertembakauan menyusul jumlah produksi daun tembakau Indonesia…