Oleh: Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik

Banyak hal harus dibenahi dalam manajemen pemerintahan agar kabinet yang baru bisa bekerja dengan kompak. Tak lagi dikacaukan oleh 'baku hantam' antar menteri atau dipermalukan oleh KPK yang belakangan ini kian giat memburu politisi papan atas.

Ini memang tugas berat karena masing-masing Parpol pendukung pemerintah memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Maka misi para menteri yang diusulkan pun juga aneka macam. Misalnya ada yang diharapkan bisa menjadi 'sapi perah' bagi Parpol-nya.

Tak tertutup pula kemungkinan memanfaatkan kursi menteri karena napsu pribadi. Di antaranya menjadi Ketum Parpol yang membutuhkan banyak dana.

Apapun ulah para menteri baru yang akan dilantik Oktober mendatang, diharapkan masyarakat agar mereka serius dalam membangun realitas, bukan citra yang lebih baik. Dalam arti mereka serius membangun sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan.

Dalam hal ini penyempurnaan data-data statistik jelas merupakan bagian strategis. Dengan akurasi yang rendah, masyarakat akan kembali kerap dibingungkan misalnya oleh keputusan pemerintah mengimpor beras di saat panen dan gudang Bulog sudah penuh; atau oleh kegundahan seorang anggota kabinet sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena ribuan ton garam petambak tak laku dijual lantaran Kementerian Perindustrian mengimpor jutaan ton garam.

Masyarakat tentu tak berharap para menteri suka menyunat informasi untuk menciptakan prestasi palsu. Misalnya menjejali masyarakat dengan informasi bahwa tingkat utang Indonesia lebih aman dibandingkan negara negara maju seperti Jepang karena masih di bawah 30 persen dari PDB. Tapi kenyataan bahwa bunganya tergolong tertinggi di Asia dan berkali-kali lipat dari negara maju yang kerap dijadikan perbandingan, nyaris tak pernah disebutkan.

Menyunat informasi juga menyebabkan bahwa seolah semua urusan dalam keadaan aman dan terkendali. Hasilnya masyarakat shock dan jengkel bukan kepalang ketika setengah pulau Jawa mendadak mati lampu selama berjam-jam.

Sialnya lagi, sampai sekarang tak ada orang yang mengaku bertanggungjawab. Ini mungkin karena Dirut PLN Sofyan Basir berstatus tersangka KPK, sementara menterinya sibuk mengurusi laba BUMN yang diklaim meningkat dalam empat tahun terakhir.

Klaimnya memang hebat. Tahun lalu laba BUMN mencapai Rp200 triliun. Dalam empat tahun terakhir secara kumulatif laba tersebut melesat Rp57 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno pun menargetkan keuntungan sebesar Rp220 triliun untuk tahun ini.

Sayangnya klaim di atas diiringi oleh antara lain laporan keuangan Garuda Indonesia, dan PT Pos Indonesia. Garuda melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga kerugian tahun lalu yang mencapai Rp2,45 triliun disulap menjadi keuntungan Rp70 miliar. Sedangkan PT Pos Indonesia, yang tahun lalu menggaet laba aba bersih sebesar Rp127 miliar, ternyata menikmati subsidi sebesar Rp345 miliar dari pemerintah.

Bisa jadi kasus di atas adalah fenomena gunung es. Maka perlu audit lebih mendalam untuk membuktikan bahwa kenaikan laba BUMN yang dideklarasikan oleh Menteri BUMN bukanlah prestasi palsu. Hal ini juga diperlukan untuk menampik tudingan bahwa BUMN sesungguhnya lebih merupakan beban ketimbang pilar ekonomi nasional.

Dari kasus-kasus yang ditangani KPK terindikasi pula bahwa masalah terbesar BUMN justru terletak di tingkat pimpinan, yang pengangkatannya sarat dengan pertimbangan politik. Lihat saja OTT KPK yang sukses menangkap direktur keuangan PT Angkasa Pura II dan orang kepercayaan pimpinan PT INTI. Maka tak mengherankan bila perilaku busuk pimpinannya menyemangati anak buahnya agar menjadi lebih busuk, ibarat 'guru kencing berdiri murid kencing berlari'.