Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019 mengadakan pertemuan rutin di Fukuoka, Jepang. Salah satu isu utama pada pertemuan tersebut adalah tentang masalah perpajakan internasional. Para panelis membahas mengenai kemajuan kerjasama internasional untuk mencegah penghindaran pajak melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang telah dimulai sejak 2012.

BEPS adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Skema agresif perencanaan pajak yang dilakukan oleh google telah menjadi rahasia umum secara global. Google mengalihkan penghasilan ke negara dengan tarif dan rezim pajak ringan seperti Irlandia dan Luksemburg.

Modus seperti itu juga lazim dilakukan oleh konglomerat teknologi internasional, seperti Apple dan Microsoft. Populer dengan istilah 'Double Irish with A Dutch Sandwich' biasanya melibatkan dua perusahaan Irlandia dan satu terdaftar di Belanda. Celah tersebut memanfaatkan keuntungan dari tarif pajak perusahaan Irlandia yang rendah dengan tarif hanya 12,5% dibandingkan dengan 21% di Amerika Serikat. Sebagian besar keuntungan google ditransfer ke afiliasi Irlandia sebagai royalti, dan kemudian pindah ke anak perusahaan Belanda. Dana kemudian digeser ke perusahaan Irlandia yang terkenal sebagai negara surga pajak atau Bermuda yang memiliki tarif pajak perusahaan nol. Skema ini jelas menguntungkan Google dalam memangkas tagihan pajak yang seharusnya dipikul perusahaan tersebut.

Di kawasan Asia Pasifik google berkantor pusat di Singapura. Pemilihan singapura pasti bukan tanpa alasan, selain negara dengan infrastruktur bisnis terbaik dunia (easy doing bussines), Singapura merupakan negara dengan tarif pajak terendah di Kawasan ASEAN. Pajak korporasi di Singapura hanya 17% dan itu pun masih bersifat ‘negosiable’. Berbeda dengan negara lain di kawasan ASEAN yang menerapkan tarif pajak korporasi lebih tinggi. Seperti Tailand menetapkan 20%, Malaysia 24%, Indonesia 25%, Filipina 30%, Vietnam 20%, Brunei 18,5%, Myanmar 25%, Laos 24% dan Kamboja 20%. Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan Google di Indonesia dipesan melalui kantor pusat Singapura, hal ini membuat Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak.

Di Eropa yang paling masif melawan aggressive tax planning google adalah Inggris dan Prancis. Inggris memperkenalkan apa yang disebut 'pajak Google' pada tahun 2020 nanti. Margaret Hodge (Public Accounts Committe Inggris) mengecam google dengan ujaran yang keras dan menohok. Hodge mengatakan bahwa aksi perencanaan pajak google itu bukan illegal tapi tidak bermoral.

Karena itu, pendekatan persuasif untuk membayar pajak ini adalah upaya untuk memalukan reputasi dan kredibilitas seach angine no-1 dunia tersebut. Selain menyerang secara moral hazard, Inggris juga mempersiapkan data material yang akurat untuk memaksa Google bersedia membayar pajak lebih besar. Menghitung semua sumber penghasilan dari semua grup korporasi untuk seluruh jenis bidang usaha secara presisi. Selain itu Inggris juga memperkenalkan jenis pajak baru yang dikenal dengan istilahdiverted profit tax.Melalui skema pajak baru tersebut, Inggris memaksa Google mau membayar pajak.

Di Indonesia, Kemenkeu menerbitkan PMK 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Beleid tersebut mengatur mengenai kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital. Mereka diwajibkan mendirikan BUT dan memiliki NPWP. Namun, kewajiban membayar pajak multinasional tidak lagi diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya BUT tetapi berdasarkan seberapa banyak mereka mendapatkan economic value di suatu negara. Tinggal bagaimana memaksa Google membayar pajak optimal menjadi tantangan pemerintah Indonesia ke depan.

BERITA TERKAIT

Audien Dengan Dirjen Pajak - BEI Keukeuh Suarakan Hapus Pajak ETF

NERACA Jakarta – Mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait soal insentif penghapusan pajak exchange traded fund (ETF) dalam…

Kejar Penjualan Rp 3,15 Triliun - Integra Indocabinet Luncurkan Produk Baru

NERACA Jakarta – Sepanjang semester pertama 2019, PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) berhasil membukukan penjualan Rp 977,54 miliar atau tumbuh…

Kontribusi Pajak di APBN

  Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Mencari Figur Menteri

Menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua (2019-2024), sejumlah elite partai mulai gencar melakukan lobi-lobi politik, yang tentu bertujuan untuk memperoleh…