KPK Dorong Optimalisasi PBB-KB di Sulawesi Selatan

KPK Dorong Optimalisasi PBB-KB di Sulawesi Selatan

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Sulawesi Selatan.

Terkait hal tersebut, KPK pada Selasa (13/8) memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Pertamina.

"Kerja sama ini bertujuan supaya pemerintah daerah mendapatkan transparansi data penerimaan PBB-KB yang diterima setiap bulannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/8).

Tujuan lainnya, kata Febri, agar pemerintah daerah, BPH Migas dan Pertamina dapat melakukan kegiatan pemantauan bersama terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di masing-masing wilayah.

Febri mengatakan salah satu kendala dalam meningkatkan PBB-KB adalah pemerintah provinsi menganggap Pertamina masih tertutup dalam penyampaian data. Ia mengungkapkan data yang selama ini diberikan oleh Pertamina adalah data PBB-KB pada distributor di bawah Pertamina yang sudah dilakukan pemotongan PBB-KB."Namun atas distributor yang tidak di bawah Pertamina belum dilakukan pemotongan PBB-KB," kata Febri.

Dia mengatakan harapan dari pemda adalah data penyaluran BBM pada distributor yang tidak di bawah Pertamina disampaikan juga kepada pemda."Namun Pertamina belum dapat membuka karena terdapat perbedaan harga yang diberikan, tergantung dari volume dan jangka waktu pembelian masing-masing badan usaha (pemberian diskon)," tutur dia.

Pertamina dapat membuka data penjualan kepada distributor lainnya tersebut sepanjang pemda bersedia menjaga kerahasiaan data dan melakukan pengawasan atas penyaluran BBM tersebut bersama BPH Migas.

KPK pun mengharapkan nota kesepahaman tersebut akan menjadi solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang selama ini terjadi sehingga jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran lainnya di lapangan dapat dilakukan penertiban bersama-sama.

"Nota kesepahaman ini juga merupakan program optimalisasi pendapatan daerah di provinsi. Langkah selanjutnya adalah pemerintah daerah didorong menyusun rencana dan melaksanakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan pajak daerah," ujar Febri.

KPK melakukan kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib pajak daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar, BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Umum Bank Sulselbar, Kepala OJK Regional VI, Inspektorat Kota Makassar, PTSP Kota Makassar dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Makassar. Kegiatan KPK di Sulawesi Selatan berlangsung 12-17 Agustus 2019. Ant

BERITA TERKAIT

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal pada…

Cegah Korupsi, KI Pusat Ingatkan Transparansi BUMN

Cegah Korupsi, KI Pusat Ingatkan Transparansi BUMN NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana mengingatkan soal transparansi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Momentum Perubahan dan Re-Charge Energi LPDB KUMKM di 2020

Momentum Perubahan dan Re-Charge Energi LPDB KUMKM di 2020 Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

YLKI Minta Kemenkes Tidak Ambil Alih Wewenang BPOM

YLKI Minta Kemenkes Tidak Ambil Alih Wewenang BPOM NERACA  Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta…

MPR: Penegak Hukum Tingkatkan Kompetensi Pahami Kejahatan Korporasi

MPR: Penegak Hukum Tingkatkan Kompetensi Pahami Kejahatan Korporasi   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta institusi penegak hukum…