NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan menyatakan ada tambahan kenaikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4 hingga Rp5 triliun per bulan, apabila harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan tahun ini. "Kalau seandainya kita tidak naikkan BBM bersubsidi, per bulan itu ada tambahan subsidi yang diperlukan antara Rp4 triliun hingga Rp5 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta,2/4

Mantan Dirur Bank Mandiri ini berharap agar penggunaan BBM bersubsidi digunakan tepat sasaran dan diversifikasi energi dilakukan agar anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan sebesar Rp137,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2012 dapat terjaga. "Kita akan jaga dan awasi supaya BBM bersubsidi itu dapat tertib digunakan, upaya pembatasan dalam arti pengendalian terus kita jaga, energi alternatif akan didorong dan kita punya cadangan-cadangan yang kita akan gunakan untuk menutupi kalau seandainya kita perlu tambahan dana," tambahnya

Menurut  Agus, apabila anggaran subsidi BBM berpotensi untuk melebar, pemerintah menginginkan untuk merelokasi anggaran bantuan kompensasi yang tidak terpakai karena penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi senilai Rp30,6 triliun sebagai cadangan resiko. "Kalau BBM tidak dinaikkan, dana kompensasi yang Rp30,6 triliun itu bisa kita realokasi, karena dana itu tidak kita gunakan kalau BBM tidak dinaikkan," terangnya

Selain itu, Menkeu mengatakan apabila BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kemungkinan kuota volume sebesar 40 juta kiloliter akan melampaui asumsi tersebut karena potensi penimbunan dan penyelundupan sangat besar. "Oleh karena itu kita mengajak 520 pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga supaya tidak ada penimbunan dan penyelundupan. Kita harus betul-betul tegakkan hukum dan itu mesti kita lakukan," tuturnya

Namun, kata Agus, apabila penggunaan BBM bersubsidi semakin tidak terkendali, harga minyak dunia makin meningkat, dan anggaran subsidi melebihi perkiraan maka ada kemungkinan pemerintah akan mengajukan kembali APBN-Perubahan. "Kita terus waspadai, istilahnya kita punya ruang untuk lakukan APBN-Perubahan lagi kalau memang situasi harus kita respon seperti itu," jelasnya

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa  mengatakan pemerintah dan DPR akhirnya menyetujui APBN Perubahan 2012. Dengan disetujuinya APBN-Perubahan 2012, maka dapat menjadi titik tolak untuk menyehatkan anggaran negara. "Dengan disetujuinya APBN-P 2012 ini, pemerintah punya katup pengaman untuk menyelematkan perekonomian apabila ada risiko gejolak ekonomi dunia misalnya, kalau harga minyak naik maka pemerintah punya pengaman untuk mengurangi risiko fiskalnya," jelasnya

Dikatakan Hatta, dengan adanya APBN-P 2012 pemerintah juga dapat menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal dengan cara  mengelola subsidi energi harus lebih produktif dan tepat sasaran. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan mengubah kebijakan energi sehingga mendorong percepatan penggunaan alternatif energi lainnya.

Dengan adanya APBN-P2012 juga pemerintah juga telah memiliki bantalan fiskal. "Bantalan tersebut penting untuk melakukan satu program pemerintah dan adanya perlindungan terhadap risiko-risiko seperti risiko energi dan yang lainnya," paparnya.

Pemerintah juga berkeinginan dalam APBN-P 2012 juga melakukan percepatan diversifikasi energi seperti pendistribustian, penetapan harga BBG untuk transportasi bisa berjalan dengan baik sehingga dapat merangsang dan menstimulus penggunaan BBM untuk dapat beralih ke BBG. **bari