Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin Tembus Rp157 Miliar

Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin Tembus Rp157 Miliar

NERACA

Palembang - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merealisasikan Pendapatan Asli Daerah per Juli 2019 sebesar Rp157 miliar dari target Rp287 miliar hingga akhir tahun atau sudah tercapai 52 persen.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Musi Banyuasin Riki Junaidi yang dijumpai disela-sela Gebyar Pajak Daerah 2019 di Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais, Selasa (23/7), mengatakan capaian ini tak lepas dari upaya masif pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan teknologi untuk pembayaran pajak online.

“Pelayanan online house to house dan pengembangan sistem manajemen telah mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan banyak pihak seperti Bank Sumsel Babel, Kantor Pos, Kejaksaan dan KPP Pratama,” kata dia.

Ia menambahkan, tak hanya itu, program Mama Sapa dan Papa Darling juga sangat berpengaruh bagi penerimaan PAD Musi Banyuasin karena inovasi di tiga kecamatan itu telah mengantongi Rp700 juta dari warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sektor penerimaan PBB saat ini meningkat jika dibandingkan 2018 yang terpantau dari kinerja di Kecamatan Keluang, kedua Kecamatan Babat Toman dan Ketiga Lawang Wetan."Sementara kecamatan terendah capaian PBB yaitu Kecamatan Lais, Jirak Jaya dan Sungai keruh, yang akan kami pacu terus,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumsel dan Babel Imam Arifin mengatakan Dirjen Pajak sangat mengapresiasi capaian yang diraih Pemkab Musi Banyuasin karena tidak semua kabupaten/kota di Sumsel memiliki sejumlah inovasi seperti yang dilakukan di kabupaten ini.

“Apa yang dilakukan Musi Banyuasin ini sepatutnya dicontoh kabupaten lain. Karena negara kita ini sangat mengandalkan pajak untuk membangun,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan realisasi PAD tersebut akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan infrastruktur terkhusus bagi daerah yang warganya taat pajak.

"Gebyar pajak daerah tahun ini sengaja kami gelar di Kecamatan Lais karena realisasi pajak kecamatan ini masih rangking terbawah. Kami ingin memotivasi warga di sini untuk taat bayar pajak," kata dia.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2RD Kabupaten Muba dan KPP Pratama Sekayu dengan OPD terkait yaitu Dinkes, DPMPTSP dan Dinkominfo Kabupaten Muba. Ant

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun - Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar

DPRD‎ Depok "Hanya" Setujui APBD Perubahan 2019 Rp3,7 Triliun Punya Potensi Dana SILPA 2018 Rp‎765,6 Miliar NERACA Depok - ‎DPRD…

BPPT Kumpulkan PNBP Mencapai Rp100 miliar

  NERACA Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Layanan Teknologi (Pusyantek) telah melampaui target Penerimaan Negara…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel   NERACA Palembang - Badan Restorasi Gambut (BRG) melibatkan tokoh agama Islam untuk mengedukasi…

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…