NERACA

Jakarta – Untuk mengurangi ketergantungan pada impor daging sapi, PT Berdikari, perusahaan perdagangan dan komoditas yang bergerak di bidang peternakan sapi, berencana meningkatkan produktivitas sapi hingga 50.000 ekor sepanjang tahun ini. Penambahan jumlah sapi ini karena populasi sapi lokal masih belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging dalam negeri.

Berdikari mengaku sudah membeli beberapa lahan di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera untu mencapai target ini. Lahan ini akan digunakan sebagai lokasi peternakan yang baru. Selama ini, Berdikari memiliki luas lahan peternakan 6.800 hektare dengan jumlah populasi sapi sebanyak 12.000 ekor yang berada di Sidrap, Sulawesi Selatan. "Ini menjadi peluang pasar tersendiri dan mengurangi ketergantungan impor daging sapi," kata Direktur Utama Berdikari Librato El Arif di Jakarta, Senin (2/4).

Librato tidak merinci berapa investasi yang dibenamkan untuk mencapai target tersebut. Yang jelas, dia mengatakan, dana pembangunan infrastruktur kandang membutuhkan dana sebesar Rp 3 juta per ekor. Sedangkan untuk bibit sapi bakalan, Librato memperkirakan investasinya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per ekor. Untuk bibit sapi bakalan ini, Libarto mengatakan dapat diperoleh dari dua sumber yakni melalui impor dan dari sapi bakalan lokal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Johny Liano menyambut baik langkah Berdikari menggenjot peroduksi bibit sapi bakalan. "Selama ini, permasalahan yang paling krusial adalah pembibitan sapi," ujar Johny. Dengan semakin banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merambah investasi di sektor peternakan, Johny yakin target swasembada sapi yang dicanangkan pemerintah akan tercapai.

Revisi Impor Daging

Terkait rencana pemerintah mengurangi impor daging sapi, di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menjelaskan Komisi IV DPR sudah menyampaikan usulan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Firman mengatakan, salah poin yang akan dibahas adalah masalah impor sapi yang masih memakai sistem country based. Menurut dia, DPR akan mengkaji siapakah yang diuntungkan dalam impor sapi menggunakan sistem country based selama ini. "Kami harap kebijakan yang kami buat dapat melindungi rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi," jelas Firman.

Dengan sistem country based ini, pemerintah hanya bisa mengimpor daging sapi dari negara yang bebas dari penyakit mulut dan kaki. Padahal, pemerintah mengatakan, tidak semua sapi di suatu negara yang terkena penyakit tersebut. Pemerintah mengusulkan penggunaan sistem zone based atau berdasarkan wilayah ternak. Jika berdasarkan sistem zone based, pemerintah mempunyai banyak pilihan mengimpor sapi selain Australia dan New Zealand.

Sementara dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro belum bisa berkomentar soal revisi undang-undang ini. Dia mengaku akan menunggu poin-poin penting yang direvisi dari DPR. “Inikan inisiatif dari DPR, kami menunggu dulu,” ujarnya.

Menurut Syukur, pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebesar 85.000 ton. Impor daging sapi ini untuk menambal kekurangan pasokan daging lokal. Kementerian Pertanian menghitung, pemasok lokal bisa menyuplai 80% kebutuhan masyarakat. Berdasarkan populasi sapi lokal yang ada, dia memperkirakan stok daging sapi masih mencukupi hingga Mei 2012 mendatang. Populasi sapi potong berada dikisaran 2,5 juta ekor. Selain itu, Syukur mengaku segera menerbitkan rencana pemasukan impor sapi bakalan untuk triwulan II- 2012 sebesar kurang lebih 125.000 ekor.