Bareskrim Bongkar Sindikat Penipu Online - DUET WNI-WNA GASAK UANG KORBAN RP 113 MILIAR

Jakarta-Tim Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat internasional pelaku penipuan online yang menggasak uang korban hingga Rp 113 miliar. Sindikat penipu WNI dan WNA itu melakukan aksinya dengan modus memalsukan dokumen-dokumen fiktif perusahaan yang menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan di dalam dan luar negeri.

NERACA

Polisi mengimbau masyarakat harus semakin berhati-hati menghadapi penipuan online. Pasalnya, modus yang mereka lakukan terus berkembang dan pelakunya tidak hanya pemain lokal, tapi juga melibatkan sindikat internasional. Kewaspadaan, termasuk dari pihak aparat kepolisian, perlu terus siaga karena pelaku kejahatan siber terbukti mampu memanfaatkan sekecil apapun kelemahan sistem jaringan maupun korbannya.

Terbaru, pihak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat internasional pelaku penipuan online yang berhasil menggasak uang Rp113 miliar. Di level internasional, kejahatan siber juga menjadi perhatian khusus di dalam negeri.

Selama periode 2013-2018, kerugian akibat kejahatan siber diperkirakan mencapai US$12,5 miliar atau setara Rp177 triliun dari 78.617 korban di seluruh dunia. Bahkan sebagian besar di antara korban, 41.058 orang berasal dari Amerika Serikat (AS).

Pada kasus kejahatan siber yang baru diungkap Bareskrim, sindikat melakukan aksinya dengan modus antara lain memalsukan dokumen-dokumen fiktif perusahaan yang menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank atas nama perusahaan. Selanjutnya rekening dimaksud menerima aliran dana, mentransfer ke rekening perusahaan lainnya yang sudah disiapkan, kemudian memecah dana tersebut menjadi mata uang asing US$ dan Euro dengan cara mentransfernya ke beberapa money changer.

Mata uang asing tersebut kemudian diserahkan kebeberapa jaringan sindikat lainnya. “Adapun motif sindikat ini adalah mencari keuntungan dengan melakukan kejahatan pembajakan e-mail untuk mentransfer sejumlah dana ke money mulse (si penampung dana) dari beberapa perusahaan internasional di beberapa negara,” ujar Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rickynaldo Chairul di Bareskrim Polri, Jakarta, belum lama ini.

Kejahatan tersebut terbongkar pertama kali pada 31 Mei 2019 saat diadakan audit keuangan bendahara perusahaan OPAP Investment Limited yang berada di Yunani atas nama Zisimos Papaioannou. Saat itu diketahui terdapat pembayaran sebesar 4,9 juta Euro pada 16 Mei dan 2 juta Euro pada 23 Mei 2019.

Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, diketahui email milik Zisimos Papaioannou ternyata di retas. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai 6,9 juta euro atau senilai kurang lebih Rp113 miliar. Kemudian pihak perusahaan melaporkan kepada Kepolisian Siber Yunani dan Bareskrim Mabes Polri . “Diketahui dugaan tindak pidana ilegal akses pertama kali di akukan pada 8 Mei 2019,” ujar Chairul.

Berdasar penelusuran, pelaku peretas diduga memperhatikan data-data yang disimpan di email Zisimos Papaioannou dan memalsukan form pembayaran ke PPF Banka yang berada di Ceko, sehingga berhasil melakukan instruksi kepada PPF Banka untuk mentransfer uang sejumlah 6, 9 juta euro dan ditransfer ke rekening bank di Indonesia atas nama CV OPAP Investment Limited.

Dala pengungkapan kasus tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri kemudian melakukan koordinasi dengan kepolisian siber negara lain seperti Ceko, Yunani, Inggris, Nigeria, US, Malaysia dan berhasil mendeteksi IP address yang berlokasi di Nigeria, UAE (Dubai), Inggris, dan Norwegia.

“Tim penyidik melakukan profiling terhadap para terduga pelaku dengan mengikuti aliran dana sindikat ini, kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama KS, HB, IM, DN, dan BY,” ujarnya seperti dikutip sindonews.com.

Menurut Chairul, tersangka masing-masing memiliki peran. Tersangka KS sebagai penerima aliran dana hasil kejahatan untuk pembelian valuta asing, sedangkan tersangka HB, IM, DN, dan BY merupakan kelompok sindikat inter nasional ya ng berada di Indonesia, yang berperan menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan penerimaan aliran dana hasil kejahatan.

Bareskrim Polri juga telah menetapkan daftar pencarian orang (DPO) dan menerbitkan red notice terhadap tersangka berinisial IR atau NR dan BV yang merupakan master minds dari sindikat internasional penipuan online. “Sindikat ini memulai persiapannya dengan membuat akta notaris fiktif, akta pembuatan CV fiktif, SIUP fiktif, kemudian membuka beberapa rekening bank atas nama CV yang sama dengan perusahaan korban untuk menampung uang hasil dana transfer,” ujarnya.

Selain menangkap sejumlah tersangka, Bareskrim Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 7 mobil berikut BPKB, 31 dokumen pendirian CV, 7 sertifikat tanah dan bangunan, 5 KTP, 11 kartu debit ATM bank, 7 buah HP, 13 buah setempel perusahaan, 10 kartu NPWP, uang sebesar Rp742.600.000.

“Dari keseluruhan barang bukti di atas, yang telah disita oleh penyidik Subdit II Dittipidsiber senilai kurang lebih Rp5,6 miliar,” ujar Kriminolog UI Josias Simon. Menurut dia, saat ini kejahatan siber mengalami peningkatan.

Karena itu aparat kepolisian diminta terus mewaspadai peningkatan kejahatan siber ini. “Tentu makin tahun kejahatan siber makin berkembang. Perlu antisipasi tinggi melihat perkembangan teknologi saat ini,” ujar Josias.

Dia menuturkan, berbeda dengan kejahatan jalanan yang cenderung terbuka, pada kejahatan siber para pelaku lebih tertutup. Mereka memanfaatkan kelemahaan sistem jaringan maupun korbannya. Karena itu tak jarang penanganan kasus baru dilakukan setelah korbannya melaporkan kejadian.

“Padahal yang terpenting adalah antisipasi,” ujarnya. Melihat peningkatan ancaman kejahatan siber, Josias menyarankan sosialisasi modus kejahatan siber harus terus dilakukan polisi sebagai bagian dari antisipasi. Dengan sosialisasi mengenai berbagai modus itu, perusahaan maupun perseorangan akan lebih waspada terhadap hal tersebut.

Kejahatan Internasional

Model penipuan dengan cara meretas akun email bisnis yang terjadi antara 2013 hingga 2018 ditaksir menyebabkan kerugian hingga US$12,5 miliar atau setara Rp177 triliun dari 78.617 korban di seluruh dunia, 41.058 di antaranya berasal dari AS senilai US$2,9 miliar.

Hal itu diungkapkan Biro Penyelidikan Federal (FBI) AS. “Kasus ini biasanya menargetkan pebisnis yang melakukan pembayaran melalui rekening ,” ungkap FBI seperti dikutip Bank Info Security. “Penipuan terjadi ketika pelaku berhasil menjebol akun surat elektronik resmi korban, baik melalui teknik intrusi komputer (hacking) ataupun media sosial lainnya dan menyalahgunakannya untuk transfer uang,” lanjutnya.

FBI menambahkan, pel aku juga selalu memanen data bernilai tinggi untuk melancarkan aksinya. Kasus peretasan Coupa Software pada tahun lalu misalnya. Seluruh karyawan perusahaan multinasional itu mengirimkan dokumen pendapatan W-2 tahun 2016 kepada pelaku yang menyamar melalui akun e-mail CEO.

Para ahli mengatakan dokumen W-2 merupakan target yang populer karena memil iki data lengkap, mulai dari nama, alamat, nomor jaminan sosial hingga gaji karyawan. Pelaku biasanya menyalahgunakan informasi tersebut untuk melakukan penipuan, termasuk mengajukan pengembalian pajak untuk memperoleh profit.

Menurut FBI, di AS pelaku tidak hanya mencuri dokumen penting W-2 dan PII, tetapi juga data perusahaan yang terlibat di dalam bisnis real estate, mulai dari perusahaan pengembang, firma hukum, agen hingga pembeli. Pelaku biasanya berpura-pura sebagai penjual dan menjebak korban mentransfer ke rekening pelaku.

Berdasarkan penyelidikan FBI beserta otoritas terkait lainnya di dunia, kasus penipuan ini terjadi di 116 negara, terbanyak di China dan Hong Kong. Belakangan ini Inggris, Meksiko, dan Turki juga mulai sering menjadi korban. Badan penegak hukum di dunia pun mendesak korban untuk selalu mengajukan laporan ketika terjadi kejahatan. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN INVESTASI DISEDERHANAKAN - KPPOD: 347 Perda Bermasalah Hambat Investasi

Jakarta-Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan, sebanyak 347 peraturan daerah (Perda) bermasalah menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dari jumlah…

Kontraksi Ekspor-Impor RI Diprediksi Mereda di 2020

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi kontraksi ekspor dan impor…

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…