Pemerintah Fokus Dorong SDM Industri Kempeten

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kian fokus mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten di Tanah Air. Salah satu upaya yang sedang dilakukan melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

“Sampai akhir tahun ini, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, agar mengetahui hasilnya seperti apa, sehingga nanti terus melangkah lebih baik lagi. Karena dari 14 ribu SMK di Indonesia, ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki kompetensi terkait dengan industri,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A Cahyanto di Jakarta, disalin dari siaran pers.

Eko mengemukakan, pihaknya telah melakukan penyelarasan kurikulum dan silabus di SMK sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu dilakukan pula penyusunan modul untuk materi pembelajaran tambahan. “Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 35 kompetensi keahlian bidang industri,” ujarnya.

Agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik, menurut Eko, perlu ada peningkatan kompetensi guru bidang produktif. Mulai tahun 2018, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan sebanyak 508 guru SMK dan program pemagangan guru SMK sebanyak 1.233 orang.

Pada Tahun 2019, Kemenperin akan memprogramkan peningkatan kompetensi guru produktif SMK, yakni melalui program pemagangan yang ditargetkan diikuti sebanyak 1.000 guru dan pelatihan sebanyak 1.000 guru. “Kami harapkan, guru-guru SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya program link and match dengan industri,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kemenperin terus mendorong penyediaan peralatan praktikum yang memadai di SMK. Pasalnya, selain ketersediaan guru produktif, implementasi kurikulum hasil penyelarasan juga memerlukan ketersediaan peralatan praktikum minimal di SMK agar siswa dapat dibekali dengan keterampilan teknis dasar sebelum masuk ke industri.

“Untuk itu, dalam setiap kegiatan launching vokasi industri selalu diiringi dengan pemberian hibah peralatan dari industri,” sebutnya. Guna mendorong penyediaan peralatan praktikum, pada tahun 2017 Kemenperin juga telah merealokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, ditujukan untuk bantuan peralatan praktikum minimum kepada 74 SMK.

“Untuk Tahun 2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah membentuk Kelompok Kerja Program Revitalisasi SMK yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perindustrian,” imbuhnya.

Eko menambahkan, peran SDM yang kompeten bagi industri sangat penting, karena akan memacu produktivitas dan daya saingnya. Bahkan, dari kinerja sektor industri yang gemilang, akan membawa dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri 5%, dibutuhkan sekitar 600 ribu orang tenaga kerja industri. Oleh karenanya, guna menciptakan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dunia industri saat ini, salah satu jalurnya adalah melalui program pendidikan khususnya yang berbasis kejuruan atau vokasi.

“Fokus pemerintah ke depan, selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan pengembangan kualitas SDM. Karena Kemenperin merupakan pembina industri, kami diminta untuk membantu dan memfasilitasi untuk pengembangan SMK yang link and match dengan industri,” paparnya.

Eko menjelaskan, sejak tahun 2017, Kemenperin telah meluncurkan pendidikan vokasi industri yang link and match antara SMK dengan industri di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan sebanyak 855 industri dan 2.612 SMK yang menghasilkan 4.997 perjanjian kerja sama.

“Program itu merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan pendidikan vokasi, yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” tegasnya.

Eko mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan skema pemberian insentif super tax deduction bagi industri yang melakukan dan terlibat dalam program pendidikan vokasi. “Insentif fiskal ini akan memberikan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap pelaksanaan program vokasinya,” terangnya.

Aturan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

BERITA TERKAIT

Indonesia Menjadi Negara Maju, AS Keluarkan Kriteria Baru Negara Berkembang

NERACA Jakarta - US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import…

LPDB Sebut KUD Tani Jaya Jadi Koperasi Percontohan

NERACA Mojokerto - Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya di Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, menjadi contoh bagi koperasi lain di…

Krakatau Steel Siap Restrukturisasi

NERACA Jakarta – Demi mendukung kinerja, PT Krakatau Steel (persero) Tbk melakukan restrukturisasi bisnis, dan diharapkan akan selesai di September…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Sampah Harus Dikaji Ulang

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai…

Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan…

Pemerintah Kurangi Impor dan Pacu Utilisasi

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…