BPHN Gandeng 20 Ormas Tingkatkan Kualitas Sadar Hukum

BPHN Gandeng 20 Ormas Tingkatkan Kualitas Sadar Hukum

NERACA

Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggandeng 20 Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk meningkatkan kualitas kesadaran hukum melalui Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Tingkat Pusat pada tahun 2019.

Kepala BPHN Benny Riyanto membuka langsung lomba kadarkum ini dengan semangat karena dapat bertemu langsung dengan organisasi yang mewakili masyarakat Indonesia yang sadar serta cerdas hukum.

"Harapan sebenarnya dengan adanya lomba kadarkum ini, yang pertama menciptakan masyarakat yang cerdas hukum. Kedua menjadi pioneer dalam membentuk desa sadar hukum," kata Benny dalam siaran persnya, Rabu (7/8).

Benny menjelaskan hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih massive lagi diseluruh Indonesia, karena Pemerintah akan berdosa jika banyak rakyatnya yang melanggar hukum akibat ketidaktahuan mereka akan hukum itu sendiri."Diseminasi dan pembudayaan hukum itu harus dilakukan dari mulai komunitas yang paling kecil yaitu Keluarga,” kata Benny.

Lomba yang dilaksanakan di Ruangan Moedjono BPHN selama tiga hari ini, menjadi sarana informasi dan pembinaan hukum yang dikemas dalam bentuk lomba dengan menggandeng ormas-ormas yang sebagian besar adalah anggota KOWANI Indonesia.

“Kami KOWANI Indonesia mendukung Lomba Kadarkum yang dilaksanakan oleh BPHN. Ditambah lagi sebagian besar peserta kadarkum ini adalah anggota KOWANI. Peran Wanita ini sangat penting karena wanita sebagai Ibu Bangsa, meskipun tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum, namun cerdasnya generasi ini ditentukan dari peran wanita, peran seorang ibu dalam memberikan pemahaman hukum baik dalam organisasi maupun keluarga.” ujar Sekretaris KOWANI Indonesia.

Lomba kadarkum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, diselenggarakan setiap empat tahun sekali.

Tahun pertama Lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat kecamatan, tahun kedua lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota. Tahun ketiga lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat provinsi, dan tahun keempat lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat nasional.

Adapun materi lomba yang akan disajikan kepada peserta lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Lomba KADARKUM Tingkat Pusat Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan hukum nasional khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat demi terwujudnya budaya hukum masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang cerdas hukum. Ant

BERITA TERKAIT

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya

Bea Cukai dan KLHK Kembalikan Kontainer Limbah Berbahaya ke Negara Asalnya NERACA Jakarta - Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian…

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth"

Dewi Motik: "Puspayoga itu Down to Earth" NERACA Jakarta - Tak lama lagi, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berada…

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK NERACA Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang - AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Era Revolusi Industri 4.0 itu intinya adalah memberikan…

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA   NERACA Denpasar - Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Mohamad Yunus Affan, mengatakan…

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen NERACA Jakarta - Suatu badan mediasi dengan nama International Mediation and Arbitration Center…