Banyak Yang Tak Paham Hitung BBM

NERACA

Jakarta—Banyak kalangan yang tak paham dalam penghitungan struktur kenaikkan BBM. Sehingga mengajukan uji materi atau judicial review pasal 7 ayat 6 a UU APBN Perubahan 2012. Padahal pasal itu mengembalikan hak konstitusional pemerintah untuk menetapkan harga BBM. “Asumsi yang di kembangkan itu, pemerintah menetapkan harga BBM berdasarkan harga internasional. Padahal ini karena ketidakpahaman saja dalam menghitung harga BBM,” kata Anggota Komisi VII yang membidangi ESDM dari Fraksi Partai Demokrat, Heriyanto ujar Heriyanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4).

Dalam setiap APBN, kata Heriyanto, setiap asumsi tentunya harus diubah kalau kondisi dan kenyataannya berbeda dengan asumsi. Oleh karena itu dengan tambahan ayat 6 a, maka pemerintah diberikan ruang untuk mengkoreksi asumsinya yang tidak bisa diberikan oleh ayat 6 dimana pemerintah tidak boleh merubah hal itu. “Kalau tidak mau diubah pemerintah, maka diwajibkan saja mematoknya dan tidak terpengaruh pada naik turunnya harga BBM, pendapatan dan pengeluaran dari sector itu dipatok saja,” jelasnya.

Menurut Heriyanto, pemerintah dalam menentukan harga BBM melalui mekanisme pasar. Karena Indonesia hidup dalam dunia global, dimana harga internasional digunakan hanya sebagai patokan saja, tapi yang menentukan harga tetap pemerintah. “Kewenangan menentukan harga ada pada pemerintah dan bukan pada mekanisme pasar. Kalau tidak menggunakan ukuran, terus bagaimana menghitungnya?,” tanyanya.

Pasal 6 a sendiri, menurut Heriyanto, tidak serta merta memberi ruang pada pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi jika harga internasional naik. Dalam ayat 6 a itu jelas tertulis pemerintah berhak menentukan harga kalau harga minyak standart ICP naik 15% dari asumsi APBN. Harga rata asumsi APBN jelasnya kini US$105, dan itu artinya pemerintah baru bisa menaikan harga jika harga pasar 15 persen diatas itu atau mencapai US$120,75 selama 6 bulan berturut-turut.

“Jika harga dibawah itu misalnya US$120 maka pemerintah tidak boleh menaikan harga, meski itu sangat membenani APBN dan membuat negara mengalami defisit US$ 15 per barel, karena harga US$120,75 tidak tercapai dan kalau berjaln 1 tahun, bayangkan berapa besar jumlahnya hanya untuk subsidi BBM. Pemerintah tentunya mengharapkan agar harga bahkan turun dari US$105, namun situasi sekarang hal itu kan hanya mimpi di siang bolong,”tandasnya.

Lebih lanjut, Heriyanto, mengatakan kalau mau jujur melihat pasal 7 ayat 6 juga pemerintah tidak diberikan ruang untuk menyesuaikan APBN. Pasal itu mengikat kaki pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu. “Lah pasal ini kan pemerintah gak punya kewenangan, tapi disuruh bertanggungjawab kalau pembangunan tidak jalan karena anggaran terlalu banyak tersedot ke subsidi. Pemerintah juga memiliki kewajiban-kewajiban konsitutusi lainnya yang bisa tidak berjalan kalau subsidi terlalu besar dan membenani. Jadi kalau mau jujur mereka seharusnya juga sekaligus ajukan uji materi itu,” tegasnya. **cahyo

Related posts