Tidak Jelas Posisi RI di Investasi Global

Oleh: Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom Senior Indef

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong baru-baru ini ‘hanya’ menjelaskan alasan mengapa empat unicorn Indonesia diklaim menjadi milik Singapura berdasarkan riset Google dan Temasek.

Penjelasan ini tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga menunjukkan tidak jelas posisi Indonesia di dalam kiprah investasi global. Ke depan tidak bisa tidak, Indonesia harus mempunyai dan menempatkan posisinya yang jelas karena ada peluang pasar yang besar dari 100 juta kelas menengah Indonesia yang potensial sebagai sasaran investasi.

Potensi pasar ini yang tidak boleh diobral murah kepada investor yang hanya mengincar pasar Indonesia dan hanya menarik untung yang besar dari pasar di dalam negeri.Pemerintah tidak bisa naif menjual murah pasar dalam negeri untuk dieksploitasi tanpa melihat seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi dalam negeri.

Setiap investasi sudah otomatis membawa masuk modal ke dalam negeri, menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output nasional. Tetapi jangan lupa bahwa investasi yang orientasinya ke pasar dalam negeri berbeda dengan investasi untuk ekspor dan bagian dari global chain.Investasi yang pertama membawa beban terhadap eraca berjalan, yang sudah sangat parah - terutama pendapatan primer yang terus mengalami defisit paling besar pada dekade ini.

Setiap investasi sebenarnya memberi dampak ekonomi yang baik sehingga pemerintah perlu mendorong agar masuk ke dalam negeri. Tetapi investasi yang hanya mengeksploitasi pasar dalam negeri membahayakan neraca berjalan nasional dalam jangka pendek maupun panjang. Karena itu, sejak saat ini kebijakan bidang investasi harus membedakan jenis investasi yang produktif untuk ekspor dan daya saing pasar global dan investasi yang hanya mengkesploitasi pasar dalam negeri. Pembedaan katagori ini harus juga berbeda dalam perlakuannya.

Sebagai gambaran neraca berjalan kita sudah sangat berat. Sumber defisit neraca tersebut tidak lain adalah neraca jasa dan sekarang lebih berat dengan neraca pendapatan primer.Jika arus modal asing dipenuhi oleh investasi yang mengeksploitasi hanya pasar dalam negeri, maka dampaknya berat terhadap neraca berjalan, terhadap nilai tukar rupiah, terhadap ekonomi sektor luar negeri dan perekonomian secara keseluruhan rapuh.

Defisit pendapatan primer sudah sangat besar dan menggunung sampai 30,4 miliar dolar AS. Kebanyakan dari defisit pendapatan investasi dimana modal keluar yurisdiksi ekonomi Indonesia paling tidak mencapai 29 miliar dolar AS.

Pertumbuhan modal dan pergerakannya antar negara semakin cepat.Inilah perubahan baru yang cepat dan harus dimenegerti oleh pemerintah. Pak Tom merasa kaget dengan modal masuk ke Indonesia tapi diklaim sebagai modal Singapura.Saya justru kemudian prihatin.

JIka investasi yang digadang-gadang hanya untuk eksploitasi pasar dalam negeri, maka investasi tersebut berkualitas rendah. Dampaknya terhadap perekonomian bercampur antara positif menyerap tenaga kerja dan produktif menciptakan barang jasa, tetapi juga berdampak negatif menyedot modal keluar.

Solusinya adalah mendorong dan memberikan insentif terhadap investasi yang produktif berorientasi keluar, daya saing dan ekspor sehingga berdampak positif terhadap pemupukan devisa dan memperkuat ekonomi sektor luar negeri.

Pada saat yang sama selain menekan defisit jasa dan pendapatan primer, neraca berjalan hanya dapat diperbaiki jika neraca perdagangan mengalami surplus besar seperti pada periode 1980-an sampai 1990-an.Dari sisi ini, kebijakan pemerintah saat ini kalah jauh dengan kebijakan pada masa Orde Baru dimana ekspor tumbuh bukan hanya dua digit tetapi di atas 20 persen. Neraca perdagangan harus diperbaiki dengan menekan strategi ekspor yang kuat seperti sebelumnya, juga menahan impor agar neraca perdagangan tidak sakit. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

E-Commerce Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Ika Puspita Karyati, Staf Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu   Kita telah memasuki era digital, dimana semua hal memungkinkan…

Memilih Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

  Oleh : Rendi Alfiansyah, Pengamat Masalah Sosial Politik   Pemilu 2019 telah usai, masyarakat-pun mulai menerka – nerka siapa…

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…