NERACA

Jakarta – Padamnya listrik (blackout) pada 4-5 Agustus 2019, menjadi momentum yang penting untuk mengevaluasi dan menata kembali sistem kelistrikan nasional secara menyeluruh. "Listrik merupakan komoditas strategis, vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian listrik harus dikelola dengan sebaik-baiknya," kata Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rizal E Halim, Rabu (7/8).

Dia mengatakan dalam perspektif perlindungan konsumen, blackout 4-5 Agustus 2019 merupakan momentum menguji komitmen perlindungan konsumen di Indonesia. Rizal berharap PLN memberikan kepastian hukum bagi upaya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 1999 menjadi keniscayaan tidak hanya sekedar memberi kompensasi material kepada konsumen tetapi lebih dari sekedar itu. "Kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketenangan, dan lain sebagainya harus dirasakan konsumen sesuai amanat pasal 4-5 dalam UU 8/1999," tegasnya, sebagaimana disalin dari Antara.

Berangkat dari perspektif ini, maka Rizal merespon cepat untuk jangka pendek dibutuhkan untuk mendorong pemulihan hak 22 juta konsumen yang terkendala dampak blackout. Pertama pemulihan hak konsumen di luar dana kompensasi yang diatur Permen ESDM 27/2017 merupakan hal yang mutlak dilakukan jika negara ini sadar akan hak konsumen yang tidak lain adalah warga negara Indonesia.

Kedua, PLN wajib mengidentifikasi kelompok konsumen yang terkena dampak blackout, mencatat keluhannya, menganalisis akibat blackout tersebut dan merespon dengan bijak dengan asas keadilan (fairness).

Ketiga, hindari pernyataan yang menimbulkan kegamangan di publik termasuk istilah teknis tanpa penjelasan sederhana. Keempat, sosialisasi respons cepat ini dengan agresif untuk memberi empati kepada konsumen. Ini yang perlu segera dilakukan PLN dan pemangku kepentingan lainnya.

"Dalam horizon yang lebih panjang, kita perlu mengevaluasi sistem kelistrikan nasional, model bisnisnya, tingkat penggunaan teknologinya, hingga pelayanan konsumen di lapangan," ujarnya.

Anggota legislatif dari Komisi VII Kurtubi mendesak pembentukan tim untuk melakukan investigasi terhadap PLN terkait pemadaman massal yang melanda hampir separuh Pulau Jawa. "Ini harus ada investigasi, harus ada timnya, walau mayoritas dari PLN tidak apa-apa, tapi harus independen," kata Kurtubi.

Dia menjelaskan, pentingnya investigasi untuk memberikan evaluasi terhadap kejadian yang sudah merugikan banyak pihak. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mendesak PLN untuk segera melakukan pemulihan dan memberikan kejelasan permasalahan penyebab pemadaman kepada publik. "Sungguh sangat memprihatinkan dan merugikan, mengingat situasi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya," kata Rofi Munawar.

Secara terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada PLN untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat dalam menjalankan operasinya, termasuk pemberian kompensasi kepada pelanggan yang sudah dirugikan akibat listrik padam serentak di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Kami dari Kementerian ESDM selaku regulator meminta kepada PT PLN untuk mengikuti segala macam regulasi, khususnya peraturan-peraturan menteri yang ada dalam menjalankan operasinya, termasuk pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terkena pemadaman juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Sementara itu, PLN berencana akan menggunakan biaya operasional untuk menutupi besaran biaya kompensasi atas listrik padam dalam skala besar pada Minggu (4/8), salah satunya dengan efisiensi gaji karyawan. "Iya, maka harus hemat lagi, nanti gaji pegawai dikurangi kira-kira begitu," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan. munib