Wapres Ingin Swasta Kontribusi 80% ke Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap swasta dapat berperan sedikitnya 80 persen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memudahkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Swasta dan dunia perbankan itu mempunyai 80 persen porsinya dari setiap pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah itu hanya 18 persen. Jadi pembangunan infrastruktur adalah dari dunia swasta dan Pemerintah agar memudahkan investasi dengan kerja sama seperti itu," kata Wapres JK saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Market Outlook Bank Mandiri di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (7/8).

Kerja sama penyediaan infrastruktur dengan melibatkan swasta itu pun sudah diatur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dengan skema kerja sama tersebut, lanjut JK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat.

Terbatasnya alokasi kas negara untuk pembangunan, kata JK, disebabkan oleh besarnya belanja rutin APBN antara lain untuk gaji pegawai, pembayaran utang, subsidi, dan bantuan sosial. "Walaupun anggaran Pemerintah itu Rp2.200 triliun, 75 persennya untuk biaya rutin, gaji, perjalanan, bayar bunga, bayar utang, subsidi, itu habis kurang lebih 80 persen. Jadi tidak mempunyai dampak tinggi untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Untuk meningkatkan iklim investasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Wapres berharap pihak perbankan dapat berkontribusi dengan menurunkan bunga secara bertahap. Dengan penurunan bunga, baik bunga deposito maupun bunga pinjaman, maka para pengusaha dan masyarakat dapat meningkatkan minat investasi dibandingkan hanya menyimpan uangnya di bank. "Jadi teori sederhana ekonomi, kalau bunga rendah, inflasi tinggi. Jadi kalau bunga tinggi, bagaimana orang investasi? Padahal ujung pertumbuhan ekonomi adalah investasi," ujarnya.

Ekonom Indef Bhima Yudisthira dikarenakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai terlalu mendominasi. Hal itu terlihat dari hasil riset infrastruktur oleh Bank Dunia yang menunjukkan kontribusi swasta dalam infrastruktur terus alami penurunan dari 19% ke 9%. "Itu kecil sekali dan menunjukkan swasta belum banyak dilibatkan untuk pembangunan jalan tol, bandara bahkan pelabuhan," ujar Bhima.

Menurutnya, pihak swasta mengeluh sulitnya berkompetisi dengan perusahaan pelat merah beserta anak-anak usahanya. Pasalnya, swasta memiliki kenangan yang pahit saat bekerja sama dengan BUMN hingga membuat swasta trauma untuk bekerja sama dengan BUMN. "Ini menjadi karena rekanan BUMN di proyek infrastruktur beberapa menyampaikan komplain pembayaran tidak lancar. Jadi swasta mengalami trauma terlibat proyek infrastruktur," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta BUMN memberikan ruang untuk swasta dalam investasi di sektor infrastruktur. Hal itu untuk mendukung masuknya investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, saat ini proyek infrastruktur didominasi oleh BUMN. Oleh sebab itu, kata dia, perlu kebijakan untuk membatasi nilai investasi BUMN dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

BERITA TERKAIT

Geliat Sektor Infrastruktur - Kontrak Baru WIKA Gedung Capai Rp 4,9 Triliun

NERACA Jakarta – Sampai dengan pekan ketiga Agustus 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) telah mengantongi kontrak baru…

IMPOR MASIH MENDOMINASI - Presiden Ingin Defisit Garam Cepat Diatasi

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa…

Wujudkan Cita-cita Bangsa dengan Kontribusi Pajak

  Oleh: Sarah Faizatun Nisa, Staf Ditjen Pajak Menginjak usia 74 tahun, Indonesia diharapkan menjadi negara yang semakin maju dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sasa Raih Penghargaan Top Brand Award 2019

    NERACA   Jakarta – Perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan, PT Sasa Inti mengalami pertumbuhan dan perkembangan…

Indonesia Butuh Haluan Ideologi Pancasila

    NERACA   Jakarta - Aktivis penggagas gerakan PancasilaPower, Rieke Diah Pitaloka mendeklarasikan gerakan kebangsaan PancasilaPower di IKIP Budi…

Said Abdullah: Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Jadi Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

  NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan sinergitas antara aspek ekonomi dan…