Politik Praktis Rawan Kepentingan

Politik Praktis Rawan Kepentingan

NERACA

Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Alaidin Koto mengatakan politik praktis yang pada kabinet terdahulu banyak diisi orang-orang politik akan menimbulkan kerawanan kepentingan.

"Karena logika politik itu adalah logika kepentingan terutama politik praktis," kata Alaidin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/8).

Alaidin menjelaskan politik menganut pendekatan lawan dan kawan, sakwasangka, praduga, memandang orang kita dan mereka. Hal ini dikarenakan logika politik adalah logika kepentingan. Ia mengatakan politik itu ada dua, politik dalam pemikirandan politik praktis. Politik praktis logikanya kepentingan, hal ini yang menyebabkan rawan jika kursi kabinet didominasi oleh orang politik."Kalau sudah kepentingan itu, ini orang saya itu orang lain," kata dia.

Ia menjelaskan lagi bahwa logika politik adalah logika kekuasaan. Logika kekuasaan adalah logika kepentingan. Logika kepentingan menjadi orang lain sebagai lawan."Jadi pendekatan politik adalah pendekatan suuzzhan artinya pendekatan prasangka," ujar dia.

Sementara pendekatan pemikiran politik adalah pendidikan yakni pendekatan baik sangka atau husnuzzan. Pendekan ini logikanya semua orang adalah teman dan kawan, sukses bersama dan maju bersama-sama. Oleh karena itu Alaidin berharap profesionalitas, integritas menjadi dasar utama menempatkan orang-orang di kursi kabinet, sehingga tidak lagi berorientasi pada 'political pratice'.

"Jadi jangan berorientasi politik praktis, makanya kenapa negara kita disebut negara Rechtstaat adalah negara yang berdasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan ataupun politik," kata Doktor Pemikiran Politik Islam ini.

Kemudian Dosen Fukultas Syariah dan Hukum ini juga mengatakan hukum harus di atas segala-galanya. Karena hukum berbicara pada keadilan, sedangkan politik berbicara pada kepentingan.

Alaidin berharap agar jabatan menteri yang membidangi sumber daya manusia diserahkan sepenuhnya kepada kalangan profesional bukan politik. Seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

"Misalnya menteri pendidikan kepentingannya adalah mencerdaskan anak bangsa, tidak ada kepentingan partai di belakang itu, tidak boleh menopang di situ," kata dia.

Ia menambahkan, pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan bukan pendekatan politik, khusus politik praktis."Berbahaya jika pendidikan diurus dengan pendekatan politik praktis, karena akan mengajarkan anak-anak didik biasa berprasangka buruk kepada orang lain sebagai lawan," kata Alaidin. Ant

BERITA TERKAIT

Capim DPD Harus Miliki Karakter dan Kepemimpinan Kuat

Capim DPD Harus Miliki Karakter dan Kepemimpinan Kuat   NERACA Jakarta - Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi…

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia   NERACA Jakarta - Indonesia berhasil meraih penghargaan literasi dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan,…

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi

Pengamat : Grab dan Gojek Bukan Koperasi   NERACA Jakarta - Akhir-akhir ini ada pernyataan pejabat pemerintah yang secara keliru dan…

KPK Lantik Dua Pejabat Baru

KPK Lantik Dua Pejabat Baru NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal…

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan

Peserta Tur Kecewa Gugat Biro Perjalanan NERACA Jakarta - Perusahaan yang bergerak dibidang tour and travel, PT Antavaya Tbk., diminta…