Politik Praktis Rawan Kepentingan

Politik Praktis Rawan Kepentingan

NERACA

Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Alaidin Koto mengatakan politik praktis yang pada kabinet terdahulu banyak diisi orang-orang politik akan menimbulkan kerawanan kepentingan.

"Karena logika politik itu adalah logika kepentingan terutama politik praktis," kata Alaidin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/8).

Alaidin menjelaskan politik menganut pendekatan lawan dan kawan, sakwasangka, praduga, memandang orang kita dan mereka. Hal ini dikarenakan logika politik adalah logika kepentingan. Ia mengatakan politik itu ada dua, politik dalam pemikirandan politik praktis. Politik praktis logikanya kepentingan, hal ini yang menyebabkan rawan jika kursi kabinet didominasi oleh orang politik."Kalau sudah kepentingan itu, ini orang saya itu orang lain," kata dia.

Ia menjelaskan lagi bahwa logika politik adalah logika kekuasaan. Logika kekuasaan adalah logika kepentingan. Logika kepentingan menjadi orang lain sebagai lawan."Jadi pendekatan politik adalah pendekatan suuzzhan artinya pendekatan prasangka," ujar dia.

Sementara pendekatan pemikiran politik adalah pendidikan yakni pendekatan baik sangka atau husnuzzan. Pendekan ini logikanya semua orang adalah teman dan kawan, sukses bersama dan maju bersama-sama. Oleh karena itu Alaidin berharap profesionalitas, integritas menjadi dasar utama menempatkan orang-orang di kursi kabinet, sehingga tidak lagi berorientasi pada 'political pratice'.

"Jadi jangan berorientasi politik praktis, makanya kenapa negara kita disebut negara Rechtstaat adalah negara yang berdasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan ataupun politik," kata Doktor Pemikiran Politik Islam ini.

Kemudian Dosen Fukultas Syariah dan Hukum ini juga mengatakan hukum harus di atas segala-galanya. Karena hukum berbicara pada keadilan, sedangkan politik berbicara pada kepentingan.

Alaidin berharap agar jabatan menteri yang membidangi sumber daya manusia diserahkan sepenuhnya kepada kalangan profesional bukan politik. Seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

"Misalnya menteri pendidikan kepentingannya adalah mencerdaskan anak bangsa, tidak ada kepentingan partai di belakang itu, tidak boleh menopang di situ," kata dia.

Ia menambahkan, pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan bukan pendekatan politik, khusus politik praktis."Berbahaya jika pendidikan diurus dengan pendekatan politik praktis, karena akan mengajarkan anak-anak didik biasa berprasangka buruk kepada orang lain sebagai lawan," kata Alaidin. Ant

BERITA TERKAIT

Survei: 85,9 Persen Masyarakat Tidak Dekat dengan Parpol

Survei: 85,9 Persen Masyarakat Tidak Dekat dengan Parpol   NERACA Jakarta - Dua lembaga survei politik yaitu Politika Research and Consulting…

Pancasila Diilhami oleh Nilai-nilai Agama

Pancasila Diilhami oleh Nilai-nilai Agama NERACA Jakarta - Rektor IAIN Palangkaraya Dr Khairil Anwar menyampaikan bahwa Pancasila sebenarnya diilhami oleh…

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi   NERACA Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Turut Awasi 8.000 Tambang Ilegal di Indonesia

KPK Turut Awasi 8.000 Tambang Ilegal di Indonesia NERACA Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengapresiasi…

2020, Jamkrindo Syariah Perluas Penjaminan Online

2020, Jamkrindo Syariah Perluas Penjaminan Online NERACA Jakarta - Tahun ini, PT Jamkrindo Syariah akan memperkuat teknologi informasi dengan memperluas…

Kementerian ATR Dukung Kolaborasi Penataan Ruang dengan KPK

Kementerian ATR Dukung Kolaborasi Penataan Ruang dengan KPK NERACA Jakarta - Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan…