NERACA

Jakarta – China berencana untuk menghapus minyak sawit, minyak kedelai dan minyak lobak dari manajemen kuota tarif impornya, kata Kementerian Perdagangan. Berita itu muncul setelah kementerian mengatakan pada Selasa (6/8/2019) bahwa perusahaan-perusahaan China telah berhenti membeli produk-produk pertanian AS sebagai tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump pekan lalu untuk memberlakukan tarif pada 300 miliar dolar AS impor China lainnya, dengan tajam meningkatkan saling balas sengketa perdagangan antara ekonomi terbesar di dunia itu.

Komoditas-komoditas telah dihapus dari rancangan daftar manajemen kuota tarif yang dimuat di situs resmi Departemen Perdagangan, yang berarti mereka tidak akan dikenakan pembatasan yang mungkin dikenakan pada produk lain seperti gandum, jagung dan beras.

Chile akan mengenakan tarif nol persen untuk produk pertanian, perikanan, dan manufaktur Indonesia terkait Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Chile (IC-CEPA), kata Direktur Perlindungan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini.

"Yang pertanian contohnya tentu saja kelapa sawit, kemudian teh, kopi, pisang, sayur-mayur, itu diberikan tarif nol persen langsung kalau kita ekspor sekarang," kata Ni Made di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, disalin dari Antara.

Untuk produk perikanan, mencakup hewan laut bercangkang (shell) dan ikan, seperti lobster, udang, dan ubur-ubur. Berikutnya adalah produk manufaktur, alas kaki tentu saja karena ini besar, ban, tekstil, perhiasan, peralatan militer.

Dari berbagai produk yang akan diekspor ke Chile, Ni Made menuturkan hasil kajian Kemendag menunjukkan bahwa terdapat sejumlah produk yang nilainya masih kecil namun berpotensi meningkat dengan diterapkannya IC-CEPA.

Salah satu produk tersebut adalah alas kaki. Data terakhir menunjukkan nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Chile mencapai 40 juta dolar. Angka ini diprediksi dapat meningkat sampai dua kali lipat pada tahun kelima.

Selain alas kaki, produk lain yang juga cukup berpotensi mengalami peningkatan adalah kendaraan dan komponen. Saat ini nilainya masih berada pada angka 13 juta dolar, yang diprediksi akan meningkat sampai 38,7 juta dolar.

Produk-produk lain yang diharapkan mencatatkan kenaikan adalah mesin dan peralatan yang saat ini baru berada pada angka 13 juta dolar, untuk kemudian diharapkan dapat mencapai 18 juta dolar pada tahun kelima. Elektronik dan komponen yang saat ini masih berada di angka sembilan juta dolar, diperkirakan dapat mencapai 11 juta dolar.

Indonesia ingin menjadikan Chile sebagai hub (penghubung) di Amerika Selatan, melalui Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Chile (IC-CEPA), demikian menurut Direktur Perlindungan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini.

"Ini pertama kali Indonesia punya perjanjian dagang dengan negara Amerika Selatan. Kita memanfaatkan Chile karena Chile punya hubungan dagang dengan negara-negara Amerika Selatan lain," kata Ni Made.

Menurut Ni Made, terdapat dua alasan utama Chile menjadi mitra strategis bagi Indonesia, yakni Chile merupakan negara kecil namun strategis dengan produk-produk yang berbeda dengan Indonesia. Alasan kedua adalah Chile merupakan negara yang terbuka dengan 29 perjanjian dagang yang mereka miliki.

Indonesia dan negara yang berbatasan dengan Argentina itu bersepakat untuk menurunkan pos tarif sebesar 89,6 persen dari pihak menjadi nol persen, dalam waktu tujuh tahun. Pada saat yang sama, Indonesia menurunkan 86,1 persen pos tarif.

Produk-produk Indonesia yang terkena tarif nol persen adalah perikanan, manufaktur, dan pertanian. Sedangkan produk Chile yang terkena kebijakan tersebut adalah produk-produk pertanian, buah-buahan, perikanan, bahan tambang, minyak bumi, industri makanan, dan kendaraan berat.

Kesepakatan ini selain untuk eksportir juga diharapkan memberi dampak positif bagi para produsen di Indonesia, yakni memberi opsi agar dapat mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Di sisi lain, konsumen Indonesia juga mendapatkan pilihan produk yang lebih baik, dengan harga yang sama.

Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ekspor dan investasi masih perlu digenjot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas. "Posisi dari konsumsi rumah tangga maupun belanja pemerintah itu porsinya masih sangat tinggi di kuartal kedua 2019," kata Sri Mulyani.