Puluhan Ribu Rumah di Banten Belum Teraliri Listrik

Puluhan Ribu Rumah di Banten Belum Teraliri Listrik

NERACA

Serang - Pemprov Banten mencatat sekitar 60.000 rumah warga belum menikmati layanan sambungan listrik hingga 2019 ini dan rata-rata merupakan rumah warga tak mampu atau tak terjangkau jaringan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi mengatakan, untuk tahun anggaran 2020 dinasnya diproyeksikan mendapat anggaran senilai Rp36 miliar.

Sebanyak 58 persen dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes). Besarnya porsi lisdes dikarenakan saat ini masih terdapat 60.000 rumah di Banten yang belum teraliri listrik.“Terbesar untuk kegiatan lisdes, artinya itu kepentingan masyarakat bukan kepentingan dinas. Data dari PLN itu sekitar 60.000 rumah lagi," kata Eko di Serang, Senin (29/7).

Ia menjelaskan, sebenarnya berdasarkan data yang dimilikinya jumlah rumah yang belum teraliri listrik tinggal sekitar 33.000. Akan tetapi dari hasil pemutakhiran data dari PLN ternyata berada pada angka sekitar 60.000 rumah.

“Loh kok bertambah? Ternyata dari 60.000 itu ada 27 ribu yang nyalur. Mereka ngambil aliran listrik dari orang lain. Kalau yang tidak berlistrik karena tidak mampu atau jauh dari jaringan listrik," kata dia.

Meski pemprov selalu menganggar program lisdes, kata dia, namun untuk tahun depan pihaknya mengusulkan untuk porsinya ditambah. Pada Tahun 2020, kuota lisdes direncanakan sebanyak 10.000 sambungan rumah. Sementara penambahan yang diajukan adalah sebanyak 5.000 sambungan rumah."2020 mengajukan tambah 5.000 sambungan lagi buat lisdes. Jadi total 15.000 dengan anggaran bertambah sekitar Rp9 miliaran," kata dia.

Penambahan kuota, kata dia, merupakan hal wajar karena selama ini kuota lisdes per tahun hanya ada di angka 10.000 sambungan rumah. Jika tetap dengan pola tersebut, maka butuh waktu setidaknya enam tahun agar semua rumah di Banten teraliri listrik.“Kalau setahun cuma 10.000 berarti enam tahun baru selesai. Saya ingin ketika saya pensiun di 2022 lisdes selesai, program Banten Terang terlaksana," kata Eko.

Di sisi lain Eko juga meminta semua pihak untuk bisa membantu mewujudkan harapannya. Sebab, dalam pelaksanaannya Dinas ESDM kerap mendapati sejumlah masalah yang bukan menjadi ranahnya.

"Orang-orang yang dapat lisdes harus terdaftar di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Kalau tidak terdaftar di situ tidak boleh dialiri walaupun kenyataan di lapangan itu miskin. Kepada instansi terkait yang berwenang, mari sama-sama kita selesaikan. Untuk yang jauh dari jaringan itu menjadi tugasnya PLN," kata Eko Palmadi. Ant

BERITA TERKAIT

Gubernur Banten Ajak IAI Bantu Wujudkan 'Clean Governance'

Gubernur Banten Ajak IAI Bantu Wujudkan 'Clean Governance'   NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

Wacana Abdi Negara Bekerja di Rumah

  NERACA Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal mendapat kesempatan untuk bisa bekerja di rumah. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan

Milad Seabad, TK ABA Gelar Berbagai Kegiatan  NERACA Jakarta - Di usianya yang kini mencapai Satu Abad (1919 – 2019),…

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel

BRG Libatkan Tokoh Agama Edukasi Petani Sumsel   NERACA Palembang - Badan Restorasi Gambut (BRG) melibatkan tokoh agama Islam untuk mengedukasi…

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…