BCA Akui Lunasi Penalti Rp6 Triliun - Penerapan GWM 78%-100% oleh BI

Penerapan GWM 78%-100% oleh BI

BCA Akui Lunasi Penalti Rp6 Triliun

Jakarta-PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengakui sudah melunasi pinalti sebesar Rp6 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pembayaran tersebut terkait dengan peraturan BI tentang pemberlakuan loan to deposit ratio (LDR) perbankan harus berkisar antara 78%-100%. LDR BCA saat ini baru 56% persen. "Kita bayar penalti sebesar Rp 6 triliun untuk giro wajib minimum (GWM) rupiah. Sedangkan untuk GWM Valas kita menyetor dana sebesar Rp150 juta," kata Wakil Direktur Utama BCA Jahja Setiaadmadja di Jakarta,10/3

Di samping itu, dikatakannya perseroan akan menaikkan LDR secara bertahap ke depan. Di sisi lain, BCA akan aktif dalam pendanaan infrastruktur. "Jalan tol akan dipermudah, kita akan lebih aktif dalam pendanaan infrastruktur," tambahnya.

Namun Jahja membantah pembayaran penalti itu bisa menggangu likuiditas. Berdasarkan data BI per 2010, LDR BCA masih 55,48%. Sehingga BCA harus menyetor tambahan GWM. Penempatan dana di instrumen itu akan berkurang dari Rp 65 triliun jadi Rp 59 triliun. ”Likuiditas kami tak terganggu,” bantahnya.

Bahkan, kata Jahja, pembayaran penalti itu tidak membuat biaya dana membengkak. ”Dampaknya sekitar Rp 210 miliar per tahun. Bandingkan dengan laba tahun lalu sebesar Rp 8,37 triliun. Atas dasar itu, BCA merasa tidak perlu menurunkan bunga simpanan ataupun menaikkan bunga kredit,"tandasnya.

Kemungkinan besar Bank lain yang juga harus membayar penalti GWM adalah Bank Mandiri. Berdasarkan data publikasi perbankan BI, LDR Mandiri per Desember 2010 mencapai 66,01 persen. Jika sampai akhir Februari LDR ini tidak berubah, hitungan kasar, Mandiri membayar penalti GWM Rp 3,98 triliun. ”Posisi LDR kami belum 78 persen, tapi kami mengarah ke situ,” ujar Riswinandi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Aturan Giro Wajib Minimum terkait loan to deposit ratio (GWM–LDR) resmi berlaku Maret 2011. Sejumlah bank yang tak berhasil memenuhi ketentuan tersebut bersiap membayar penalti berupa tambahan GWM. Yang jelas GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara bank. Saat ini, Bank Indonesia (BI) menetapkan GWM primer sebesar 8 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan catatan hingga akhir Februari 2011, bank yang ber-LDR di bawah 78% harus menambah GWM 0,1% dari total DPK untuk setiap 1% kekurangan LDR. Bank yang LDR-nya di atas 100 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) kurang dari 14% terkena penalti 0,2%.

Bank Mega, misalnya, menyiapkan Rp 700 miliar untuk menambah GWM. Sugiharto, Direktur Treasuri Bank Mega, menyebutkan, posisi LDR per Februari 2011 mencapai 58% atau kurang 20% dari batas bawah aturan BI.

Besaran GWM penalti ini membuat biaya dana atawa cost of fund perbankan melambung. DPK yang seharusnya mengalir ke kredit harus mengendap di GWM. Bunga kredit terancam naik, bank harus menutup biaya dana.

Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki LDR di atas 100 persen terbebas dari penalti karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebesar 14 persen. Aturan BI, penalti 0,2% bagi bank ber-LDR di atas 100 persen hanya berlaku bagi bank berasio KPMM di bawah 14%. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha - PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

BNBR Private Placement Rp 9,38 Triliun

Lunasi utang, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) berencana mengonversi utang dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih…

RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun

RAPBD Banten 2019 untuk Infrastruktur Rp1,17 Triliun NERACA Serang - Pemerintah provinsi Banten menganggarkan sekitar Rp1,17 triliun dalam RAPBD Banten…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Pengaruhi Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Perbankan

    NERACA   Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Rhenald Kasali memproyeksi bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor…

Hanya 1,7% Penduduk Indonesia Miliki Asuransi

    NERACA   Bandung - Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dadang Sukresna mengatakan hingga saat ini jumlah penduduk Indonesia…

BI – Bank Sentral Tiongkok Perbarui Perjanjian SWAP Bilateral

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok (People's Bank of China/PBC) memperbarui perjanjian…