Wakil Ketua MPR RI - Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap lembaga penyiaran mampu menjadi media penyeimbang sehingga bisa meluruskan berita yang kurang benar dan terlanjur dikonsumsi masyarakat.

Hal itu menurut dia karena begitu banyak sumber-sumber berita yang berasal dari media sosial dan ikut menyebarkan kabar tetapi tidak jelas akurasinya.

"Jangan sampai terjadi sebaliknya, Lembaga penyiaran malah dikoreksi oleh medsos, karena menyiarkan berita yang tidak benar atau malah kabar-kabar bohong," kata Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/7).

Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci di acara In House Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Selasa (30/7).

HNW mengatakan, kalau ada lembaga penyiaran yang berani mengabarkan berita bohong yang rugi tentu semua karena membuat masyarakat tertipu, muncul keonaran dan publik tidak mempercayai lagi berita-berita yang disampaikan lembaga penyiaran.

"Masyarakat sudah mendapatkan berita yang tidak benar, kadang menimbulkan keresahan dan akhirnya orang tidak akan percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan lembaga penyiaran," ujar dia.

Hidayat juga menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan memberikan pengakuan terhadap hak azasi manusia, khususnya hak mendapatkan informasi. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya jika lembaga penyiaran memberikan berita-berita yang sesuai dengan aturan agar bisa berkontribusi dalam penguatan persatuan Indonesia.

"Apalagi saat ini keterbukaan informasi begitu jelas. Masyarakat bisa melaporkan media yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar, baik kepada Komisi penyiaran atau pihak Kepolisian," ujar dia.

Karena itu, menurut dia, lembaga penyiaran harus lebih dewasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak tidak terjadi persoalanhukum di belakang hari. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Adanya GBHN Semakin Jelas

Hidayat Nur Wahid  Wakil Ketua MPR RI Adanya GBHN Semakin Jelas Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid…

Menteri Luar Negeri RI - Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Diplomasi Digital Alat untuk Perlindungan Warga  Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi…

Menteri Pertahanan - Papua Bagian Integral NKRI Sampai Kapanpun

Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan Papua Bagian Integral NKRI Sampai Kapanpun Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Papua dan Papua…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…