Wakil Ketua MPR RI - Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap lembaga penyiaran mampu menjadi media penyeimbang sehingga bisa meluruskan berita yang kurang benar dan terlanjur dikonsumsi masyarakat.

Hal itu menurut dia karena begitu banyak sumber-sumber berita yang berasal dari media sosial dan ikut menyebarkan kabar tetapi tidak jelas akurasinya.

"Jangan sampai terjadi sebaliknya, Lembaga penyiaran malah dikoreksi oleh medsos, karena menyiarkan berita yang tidak benar atau malah kabar-kabar bohong," kata Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/7).

Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci di acara In House Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Selasa (30/7).

HNW mengatakan, kalau ada lembaga penyiaran yang berani mengabarkan berita bohong yang rugi tentu semua karena membuat masyarakat tertipu, muncul keonaran dan publik tidak mempercayai lagi berita-berita yang disampaikan lembaga penyiaran.

"Masyarakat sudah mendapatkan berita yang tidak benar, kadang menimbulkan keresahan dan akhirnya orang tidak akan percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan lembaga penyiaran," ujar dia.

Hidayat juga menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan memberikan pengakuan terhadap hak azasi manusia, khususnya hak mendapatkan informasi. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya jika lembaga penyiaran memberikan berita-berita yang sesuai dengan aturan agar bisa berkontribusi dalam penguatan persatuan Indonesia.

"Apalagi saat ini keterbukaan informasi begitu jelas. Masyarakat bisa melaporkan media yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar, baik kepada Komisi penyiaran atau pihak Kepolisian," ujar dia.

Karena itu, menurut dia, lembaga penyiaran harus lebih dewasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak tidak terjadi persoalanhukum di belakang hari. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden RI - Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah  Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap…

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar Menteri LHK Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Diminta Kaji Lagi Draf RUU Minerba

DPR Diminta Kaji Lagi Draf RUU Minerba   NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan DPR RI harus…

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal NERACA Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden…

KPK Akan Lelang Tiga Mobil dari Dua Tersangka Korupsi

KPK Akan Lelang Tiga Mobil dari Dua Tersangka Korupsi   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan…