Pemindahan Ibukota, Indonesia Belajar dari Negara Lain

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengarahkan beberapa pihak terkait pemindahan ibu kota pemerintahan untuk mempelajari hal itu dari sejumlah negara yang telah melakukannya. "Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (6/8).

Menurut Presiden, pemerintah juga dapat mengambil kunci keberhasilan negara lain dalam pemindahan ibu kota sehingga dapat diadaptasi oleh Indonesia. Jokowi pun mengingatkan untuk mempersiapkan skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. "Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya dan juga yang paling penting payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibukota ini," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam rapat pada Senin (29/4) menjelaskan pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak terlalu membebankan APBN dengan melibatkan swasta dan BUMN. Hasil kajian yang disebutkan Bambang menilai total investasi yang dibutuhkan sekira Rp480 triliun.

Dia juga menyebut beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota pemerintahannya antara lain Amerika Serikat di Washington DC, Brazil di Brasilia, Australia di Canbera, Malaysia di Putra Jaya, dan Korea Selatan di Sejong. Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembangunan ibukota yang baeu akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2021-2024, lalu 2025-2029, dan 2030-2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan sebuah petunjuk dalam memperjelas lokasi pasti ibu kota baru yaitu letaknya berada di dekat kawasan pertambangan. Hal tersebut tidak sengaja dikatakan olehnya ketika menghadiri acara Dialog Nasional ke-3 terkait Pemindahan Ibu kota Negara yang berlangsung di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, pekan kemarin. “Lokasinya kira-kira, oh nanti kok saya malah ngomong,” kata Basuki.

Ia mengatakan hal itu ketika sedang menjelaskan bahwa dalam merancang ibu kota ia akan memperhatikan wilayah kerja tambang karena lokasinya sangat berdekatan. Basuki menjelaskan, pemerintah sedang melakukan peninjauan sumber air di daerah ibukota yang baru untuk mengantisipasi ketersediaan air bagi masyarakat yang akan tinggal di sana. "Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya, karena di sana banyak tambang-tambang," ujarnya.

Seperti yang diketahui bahwa sampai saat ini Presiden Joko Widodo maupun Basuki dan pemerintah lain masih enggan membocorkan lokasi ibu kota baru kepada publik, meskipun banyak isu yang menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan menjadi tujuan utamanya. “Belum, belum. Belum, nanti diumumkan presiden ya," katanya. Menurutnya, hingga kini pemerintah masih dalam tahap baru pengkajian terhadap dua tempat yang menjadi sasaran untuk ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…