NERACA

Jakarta – Pemerintah diminta untuk benar-benar memperhatikan secara lebih seksama terkait harga stabilitas harga pangan terutama di tengah fenomena kekeringan yang melanda berbagai daerah serta tetap terus mewaspadai potensi ancaman terjadinya inflasi ke depannya.

"Hal yang patut mendapat perhatian ekstra dari pemerintah ialah menjaga stabilitas harga pangan di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Kerugian atas gagal panen di sejumlah daerah berisiko pada meningkatnya harga komoditas yang beredar di pasaran," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, disalin dari Antara.

Menurut dia, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang mengharmonisasikan hulu hingga hilir serta terobosan kerja sama antara pemerintah di segala lapisan, termasuk membuka peluang kerja sama yang melibatkan sektor swasta.

Hal tersebut, lanjutnya, berguna untuk meminimalkan gangguan produksi dan meningkatkan penetrasi distribusi diharapkan pemerintah dapat merealisasikan target terkait stabilitas harga pangan tersebut.

"Pangan atau kelompok bahan makanan menjadi salah satu dari tujuh kelompok utama yang mempengaruhi inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) selain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan," paparnya.

Pingkan mengingatkan pentingnya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada level rendah.

Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya, stabilitas dan rendahnya tingkat inflasi suatu negara memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Air. Terkait kekeringan, sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Sarwo Edhi, Kepala Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan, saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta, Rabu (24/7).

Untuk pompanisasi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter.

Sebelumnya, peneliti CIPS Galuh Octania menyatakan pemerintah perlu benar-benar mengatasi ancaman kekeringan karena dapat mengakibatkan gagal panen yang mempengaruhi harga komoditas pangan. "Ancaman gagal panen tidak lepas dari adanya kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Galuh Octania.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus mewaspadai kemungkinan melonjaknya harga pangan. Galuh mengingatkan bahwa kekeringan menyebabkan banyak petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian.

Ia berpendapat bahwa memproduksi bahan pangan yang berlebih sebelum kekeringan terjadi mungkin saja dapat menjadi solusi untuk stok bahan pangan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahan pangan merupakan bahan yang cepat busuk dan cepat berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu yang lama.

"Masyarakat akan lebih memilih bahan makanan yang segar. Hal ini tentu menjadi potensi kerugian bagi para pedagang. Untuk itu, pemerintah dapat mengupayakan agar bahan pangan yang sudah diproduksi dapat tersebar secara maksimal, semisal saja dengan sistem pergudangan dengan teknologi yang baik untuk menyimpan makanan. Kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dapat dilakukan untuk mengembangkan hal ini," ungkapnya.

Ia pun menambahkan, pemerintah perlu menjalankan sistem pendataan bahan pangan yang terkoneksi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Data yang terkoneksi dan akurat itu, ujar dia, diperlukan untuk menentukan apakah stok bahan pangan masih cukup dan juga untuk pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

"Pada akhirnya, di luar usaha pemerintah untuk mengatasi gagal panen di Indonesia, tindakan pencegahan harus diperhatikan agar kejadian kekeringan yang mengakibatkan melonjaknya harga pangan tidak terulang kembali," ucapnya.