NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) secara resmi memulai proses lelang reguler Wilayah Kerja (WK) migas konvensional tahap tiga 2019, Senin 22 Juli 2019. Proses ini melengkapi sejumlah lelang WK yang sebelumnya telah dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi hulu migas nasional. 

Kepala Satuan kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, mengaku optimis terhadap investasi hulu migas akan terus meningkat. Hingga 2027, menurut dia, setidaknya ada 42 proyek utama migas yang akan dilaksanakan dengan total investasi mencapai USD 43,3 miliar. Total produksi dari 42 proyek tersebut 1,1 juta BOE, mencakup minyak bumi sebesar 92,1 ribu barel oil dan gas sebesar 6,1 miliar kaki kubik per hari.

“Empat di antaranya merupakan proyek strategis nasional (PSN) hulu migas yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas demi memenuhi konsumsi migas domestik yang semakin meningkat,” ungkap mantan Dirut Pertamina, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Dwi lebih lanjut menjelaskan, sampai dengan 30 Juni 2019 ada sebanyak 13 persetujuan rencana pengembangan lapangan (POD) sudah disetujui dan memberikan potensi tambahan cadangan migas sebesar 132 juta setara barel minyak (MMboe). Jumlah tersebut secara akumulasi menghasilkan rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio/RRR) sebesar 23,85 persen dari target APBN 2019 sebesar 100 persen.

Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Satuan kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wisnu Prabawa Taher mengatakan untuk mendukung eksplorasi migas ke depan, pihaknya telah menentukan 10 wilayah prospektif.

Kesepuluh wilayah potensial antara lain, di Sumatera Utara (Mesozoic Play), Sumatera Tengah (Basin Center), Sumatera Selatan (Fractured Basement Play), Offshore Tarakan, NE Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua (Plio-Pleistocene & Miocene Sandtone Play), Bird Body Papua (Jurassic Sandstone Play), dan Warim Papua.

 “10 wilayah ini disusun tidak berdasarkan urutan yang paling bagus mana, semua punya potensi dan SKK Migas sudah mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan yang paling baik, terkait final investment decision (FID) untuk melakukan pengeboran eksplorasi,” ujarnya.

Selain itu, SKK Migas saat ini sedang melakukan proses evaluasi hasil pengeboran sumur dan evaluasi skenario pengembangan lapangan 10 wilayah migas prospektif tersebut. Wisnu menambahkan, tahapan selanjutnya ditentukan dari hasil evaluasi tersebut.

Sayangnya, perbaikan daya saing migas Indonesia untuk meningkatkan cadangan migas nasional belum cukup dibuktikan dari banyaknya jumlah WK migas yang berhasil dilelang Pemerintah. Lebih daripada itu, peningkatan kegiatan eksplorasi dan optimalisasi produksi migas justru menjadi hal yang harus dipastikan terjadi.

Senior Geologist Mubadala Petroleum, Nadia Nirsal, secara terpisah mengatakan, perusahaan saat ini sedang menyiapkan program kerja eksplorasi setelah mendapatkan kontrak Blok Andaman I pada 2018.

“Program yang Mubadala ajukan secara keseluruhan untuk Andaman I baru dikerjakan tahun ini. Kalau untuk Blok South Andaman, baru tahun ini diberikan pengelolaannya kepada kami. Sehingga progresnya baru proses pengadaan awal,” jelasnya.

Namun, terdapat juga contoh WK Eksplorasi yang telah sukses dan akan dikembangkan, yaitu Blok Sakakemang di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan resmi Repsol, perusahaan migas global ini berhasil menemukan cadangan gas bumi sekurang-kurangnya 2 TFC (trillion feet cubic) pada Februari 2019. Repsol diketahui memiliki beberapa WK lainnya di Pulau Sumatra, baik di darat (onshore) maupun lepas pantai (offshore).

Bagi para investor, tantangan terbesar untuk mengembangkan sebuah wilayah kerja migas sejatinya bergantung pada tingkat keekonomian dan risiko eksplorasi yang ada pada proyek tersebut.

Tingginya risiko eksplorasi dan disertai dengan keekonomian proyek yang kurang memadai dapat membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpikir ulang untuk melakukan eksplorasi demi mencari cadangan migas baru. Sebagai contoh, keputusan BP Indonesia mengembalikan wilayah kerja di Blok West Aru I dan Blok West Aru II, Laut Arafura, Provinsi Maluku, pada 2016.