Legitimasi Pasar dan Sistem Pembayaran

 

Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

 

Legitimasi pasar memegang peran penting di dalam pembangunan sistem pembayaran. Dalam konteks ini, sistem pembayaran sebagai salah satu input di dalam fungsi produksi di dalam perekonomian. Tren perkembangan instrumen pembayaran memperlihatkan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam sistem pembayaran akibat dari semakin murahnya teknologi berbasis internet. Dengan kata lain sistem pembayaran harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan ability to pay dari masyarakat.

Legitimasi pasar merupakan variabel endogen yang utama dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi ketimbang integrasi perekonomian (Rodrik dan Subramaniam 2003). Dengan demikian, solusi pembangunan sistem pembayaran yang efektif haruslah memperhatikan faktor kelembagaan ketimbang faktor endogen seperti integrasi perekonomian. Legitimasi pasar berkaitan erat dengan ketimpangan di dalam pembangunan. Artinya, sekalipun sistem pembayaran dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat namun jika pembangunan menghasilkan ketimpangan yang sangat besar maka sistem pembayaran yang baik sekalipun juga akan kehilangan legimitasinya.

Ilmu ekonomi dan sosiologi secara aktif menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk meneliti dan menjelaskan kesenjangan ekonomi. Namun, pada hakekatnya sumber daya alam dan sosial selain sumber daya ekonomi murni juga tak tersebar secara merata, dalam sebagian besar masyarakat dan dapat menghasilkan status sosial yang berbeda-beda. Norma-norma alokasi dapat berdampak pada distribusi hak dan kewajiban, kekuasaan sosial, akses pada barang-barang publik seperti pendidikan atau sistem yudisial, perumahan, transportasi, kredit dan jasa keuangan seperti perbankan dan barang dan jasa sosial lainnya.

Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Penelitian statistik awal yang membandingkan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Teori Kuznet mengatakan bahwa kesenjangan akan melebar dengan meningkatnya pendapatan dan kemudian akan menurun.

Pada tahun 2011, peneliti Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan yang lebih besar—berkurangnya kesenjangan—meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan lebih cepat dibandingkan perdagangan bebas, korupsi pemerintah rendah, investasi asing, atau utang luar negeri rendah.

Hal ini mendukung penelitian Rodrik dan Subramaniam yang mengatakan bahwa kelembagaan termasuk di dalamnya legitimasi pasar merupakan variabel yang sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Bahkan Rodrik dan Subramaniam dengan memasukkan variabel endogen integrasi perekonomian terbukti tidak signifikan secara statistik ketika varaiabel endogen kelembagaan di masukkan dalam model estimasi.

Dengan demikian, sejauh mana legitimasi pasar masuk ke dalam dokrin pembangunan ekonomi suatu negara akan menentukan sejauhmana perkembangan sistem pembayaran di negara tersebut juga akan memiliki legitimasi. Hal ini juga perlu diperhatikan dengan seksama karena pembangunan tidak hanya berfokus kepada peningkatan investasi dalam jangka panjang tetapi juga menciptakan perekonomian yang tahan banting yang mampu mengeleminiasi risiko depresi dan resesi perekonomian secara sistematis.

Di sinilah perlunya strategi pembangunan sistem pembayaran yang tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk kelembagaan namun lebih kepada fungsi-fungsi kelembagaan sehingga perekonomian menjadi lebih pejal. Fungsi legitimasi harus dijamin ada dalam pembangunan perekonomian termasuk dalam pembangunan sistem pembayaran itu sendiri. Sistem pembayaran yang pro terhadap legitimasi pasar harus dicarikan cetak birunya dan dikawal penerapannya.

Pada dasarnya sistem nilai merupakan cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu yang lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem pembayaran berbasis legitimasi pasar harus menjadi bagian penting dalam sistem nilai masyarakat Indonesia sehingga persinggungan antara kurva isoquant dan garis isocost merupakan cerminan dari nilai tersebut. Permasalahannya dunia tidak memiliki standar yang jelas akan model pembangunan seperti ini.

Washington Consensus misalnya gagal membaca fungsi ketimbang bentuk dari kelembagaan. Konsekuensinya, investasi dalam sistem pembayaran menjadi tidak bebas nilai. Tentu saja, mengidentifikasi prasyarat kelembagaan yang tepat untuk memastikan efektivitas bantuan pembangunan merupakan tantangan. Salah satu kemungkinan adalah untuk membuat daftar negara yang akan disertifikasi oleh Lembaga seperti IMF yang berkepentingan dengan sistem pembayaran tidak akan memenuhi syarat untuk bantuan pembangunan berdasarkan terjaminnya persyaratan untuk kerangka kerja kelembagaan yang mendasar seperti supremasi hukum, peradilan independen, pers bebas, dan politik partisipatif.

Tetapi daftar seperti itu akan menimbulkan sejumlah pertanyaan sulit. Bagaimana seharusnya persyaratan ini diukur? Bisakah mereka menjadi obyektif? Prasyarat kelembagaan untuk pembangunan system pembayaran harus melalui indentifikasi yang tepat yaitu berdasarkan fungsinya dan bukan bentuknya. Jika kelembagaan memang merupakan penentu utama pembangunan, maka kita tidak dapat mengevaluasi kebijakan tradisional — fiskal, moneter, nilai tukar, reformasi struktural — hanya dengan melihat efek yang dituju.

Ketika lembaga-lembaga yang mendasarinya tidak diubah dengan cara yang tepat, persyaratan kebijakan seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, fokus inkondisionalitas eksklusif untuk mendapatkan kebijakan yang tepat perlu dipikirkan kembali untuk mendukung masuknya legitimasi pasar dalam pembangunan perekonomian termasuk dalam pembangunan sistem pembayaran itu sendiri.

 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…