Pemerintah Bertanggung Jawab Turunkan Harga Sembako - DAMPAK PENUNDAAN KENAIKAN BBM

Jakarta – Keputusan sidang paripurna DPR yang menyepakati penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi dari rencana semula 1 April menjadi enam bulan ke depan, ternyata tidak memberikan dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Pasalnya, harga-harga sejumlah bahan pokok sudah telanjur naik. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menurunkan kembali harga barang-barang tersebut.

NERACA

Menurut dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muh. Qudrat Nugraha, naiknya harga beberapa bahan kebutuhan pokok sebagai dampak psikologi pasar lebih disebabkan karena reaksi masyarakat Indonesia yang berlebihan terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM subsidi) di waktu lalu.

“Memang ada faktor lain yang menyebabkannya harga kebutuhan pokok melambung, tetapi kali ini sih menurut saya karena sikap masyarakat kita yang over-reaction terhadap rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Minggu (1/4).

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus bertanggung jawab menekan kenaikan harga sembako yang disebabkan dampak kenaikan BBM. Pasalnya, isu kenaikan BBM memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan di sektor lain dengan alasan biaya produksi yang juga naik.

Menurut Qudrat, kondisi itu seharusnya segera disikapi dengan bijak oleh pemerintah, seperti dengan melakukan operasi pasar misalnya. Namun, menurut dia, pemerintah tak cukup hanya melakukan operasi pasar saja, mereka juga harus memberikan sanksi kepada spekulan-spekulan yang menjadikan harga bahan pokok ikut melambung.

“Yang sudah-sudah, kalau harga barang sudah melambung, akan sangat sulit menurunkannya. Tak ada cara lain, yang paling efektif bagi pemerintah harus segera menggelar operasi pasar, cuma itu cara yang paling efektif,” ujarnya.

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan disini adalah mengenai komitmen pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan bahan pokok. Qudrat pun menyangsikan akan komitmen pemerintah ini. Menurut dia, perhatian pemerintah saat ini terbagi kebeberapa hal. ”Ya pembangunan, ya pemilu, dan masih banyak lagi, akibatnya operasi pasar yang dilakukan tidak akan maksimal,” tuturnya.

Tidak Masuk Akal

Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, kenaikan harga sembako dan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah akibat dampak rencana kenaikan BBM. Dalam hal ini pemerintah diminta pertanggungjawaban atas kenaikan bahan-bahan pangan. “Pemerintah harus bertanggungjawab atas kenaikan bahan-bahan pangan. BBM tidak naik tapi bahan-bahan pangan naik, ini kan tidak masuk akal,”tandasnya

Dia mengatakan wajar saja jika kenaikan BBM akan berimbas kebahan-bahan lainnya. Namun ironisnya, BBM tidak jadi naik tetapi harga sembako sudah pada naik dan sulit turun. Oleh karena itu, dia menilai boleh saja harga-harga barang naik, namun pasokannya harus terjamin.

Tapi yang paling penting, tambah dia, kendalikan harga beras yang menjadi poros utama harga-harga pangan. Menurut Sudaryatmo, dengan kenaikan harga maka roda perekonomian akan naik dan berjalan lebih cepat. Alasannya, sebelum harga BBM naik, maka orang-orang akan membeli sebanyak-banyaknya kebutuhan sembako.

Hal senada juga disampaikan ekonom Deni Daruri, kenaikkan harga sembako dapat diatasi dengan melakukan dua tindakan cepat, yakni memenuhi ketersediaan pasokan di pasar dan melakukan operasi pasar.

Menurut Deni, dua langkah tersebut sangat strategis dan mendesak melihat kondisi pasar yang sangat fluktuatif akibat dampak psikologis rencana pemerintah menikkan BBM. "Paling penting bagi pemerintah harusnya bisa melakukan operasi pasar secepatnya. Satu lagi pasok sembako yang ketersediaannya terbatas, “tuturnya.

Artinya harga-harganya sudah melambung. Misalnya cabe, yang jelas tindakkan keduanya harus cepat diambil. Kalau tidak, ekonomi Indonesia bisa bergejolak kalau pasarnya tidak bisa dikendalikan.

Lebih jauh Deni menekankan, mereka yang terbukti sebagai spekulan. "Curi start" menaikkan harga sembako harus mendapat tindakkan tegas dari pemerintah. "Pemerintah sudah jelas menunda BBM naik tapi dampaknya sudah terasa pada harga sembako yang melangit. Memang perlu memasok barang. Tapi nanti jika memang terbukti ada yang menimbun supaya ketersediaannya minim terus mengakibatkan harga melangit itu mereka-mereka harus ditindak tegas. Sebelumnya evaluasi dulu siklusnya supaya oknum-oknum itu bisa ditekan keberadaannya. Perlu perhatian mulai dari jalur produksi sampai penerima barang. Nanti yang terbukti jadi spekulan pasar yang sengaja ambil kesempatan itu bisa dihukum tegas", jelasnya.

Deni menilai, pemerintah juga perlu menyelidiki lebih dalam untuk menemukan otak dari terjadinya permainan spekulan di pasar. Deni meyakini ada orang-orang besar di balik spekulan kecil di pasar.

Bukan Dampak BBM

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Gunaryo membantah, kenaikan harga sembako bukan karena dampak kenaikan harga BBM tetapi lebih disebabkan karena ketersediaan barang, “Selama kenaikannya tidak melebihi 5%, sudah dianggap biasa. Kenaikan harga disebabkan karena ketersediaan barang saja,”tandasnya.

Menurut Gunaryo, BBM naik atau tidak, harga sembako pasti naik karena ketersediaan barang yang terbatas sementara permintaan cukup banyak. Dia menjelaskan, kejadian pada kenaikan harga cabai rawit yang cukup tinggi, dari harga rata-rata minggu III sebesar Rp27.754 per kg menjadi Rp30.538 per kg pada minggu IV Maret 2012 dipicu oleh menurunnya produksi. "Meskipun harga BBM tetap, naik atau bahkan turun. Untuk harga cabai rawit dan cabai merah pasti akan mengalami kenaikan," ujarnya.

Gunaryo juga menambahkan bahwa akhir bulan April hingga awal Mei merupakan masa panen padi. Dengan demikian, meskipun ada pengaruh dari biaya transportasi, harga beras tidak akan naik, namun juga diharapkan harga beras tidak akan turun. "Untuk kenaikan harga beras yang terjadi pada akhir Februari lalu, karena keterbatasan suplai yang tidak terlalu mencukupi," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras umum pada bulan Februari 2012, tercatat Rp10.520 per kilogram sementara rata-rata pada minggu keempat bulan Maret 2012 turun menjadi Rp10.362 per kilogram.

Kementerian Perdagangan akan fokus pada ketersediaan barang dan telah berkordinasi dengan dinas perdagangan di daerah untuk menjaga kepastian pasokan barang. “Para dinas di daerah sudah mewaspadai, jangan sampai terjadi penimbunan seperti yang terjadi pada pasokan BBM. Pengelola gudang sembako di daerah diwajibkan melapor untuk mendata jumlah barang yang tersedia di gudang mereka,” terang Gunaryo.

Dia menuturkan, untuk membantu masyarakat pemerintah akan memfasilitasi bazar atau pasar murah mulai April mendatang. Meskin secara presentase kenaikan harga terlihat sedikit, dia berharap masyarakat kurang mampu masih mendapatkan fasilitas beras miskin. “Distribusi raskin jangan sampai terhambat. Saya kira ini juga salah satu upaya untuk menekan teman-teman kita yang kurang mampu,” ujarnya.

Asal tahu saja, sebagian pedagang pasar mengeluhkan sulitnya menurunkan harga sembako kendatipun BBM tidak jadi naik April ini. Hal ini disebabkan, karena harga kulakan sudah tinggi seiring isu naiknya harga BBM. Sebut saja, harga minyak goreng di Yogyakarta dari Rp 12 ribu per kg menjadi Rp 14 ribu. Sementara harga gula naik Rp 5 ribu menjadi Rp 15 ribu per kg. Demikian pula daging sapi dari Rp 65 ribu menjadi Rp 68 ribu per kg.

Kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada cabai merah. Bila tiga hari silam dijual Rp 25 ribu kini Rp 35 ribu per kg. Sedangkan bawang putih menjadi Rp 16 ribu dari sebelumnya seharga Rp 10 ribu per kg. bari/maya/ahmad/bani

Related posts