Pemkot Palembang Klasifikasikan Pedagang Makanan Kena Pajak

Pemkot Palembang Klasifikasikan Pedagang Makanan Kena Pajak

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, mengklasifikasikan pedagang pempek dan makanan lainnya yang dikenakan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pengenaan pajak bagi pedagang ada klasifikasinya, tidak disamaratakan," kata Staf Khusus Wali Kota Palembang Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif, Herlan Asfiudin di Palembang, Minggu (28/7).

Pedagang pempek dan makanan lainnya yang dikenakan pajak bukannya kelas warung yang ada di kawasan permukiman penduduk."Pedagang yang kelasnya restoran dengan pendapatan mencapai puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya yang dikenakan pajak, sementara kelas warung yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pajak," ujar dia.

Pedagang kecil tidak akan dibebani pajak, mereka justru dibantu dan didorong untuk tumbuh serta berkembang menjadi besar. Untuk membantu pedagang kecil, Pemkot Palembang mengalokasikan dana miliaran rupiah setiap tahun yang bisa digunakan untuk tambahan modal dan pengembangan usaha. Kebijakan mengenakan pajak bagi pedagang makanan khas daerah diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat.

Pemkot berupaya mencari sumber PAD tanpa membebani masyarakat, dengan memaksimalkan pendapatan daerah dapat mendukung pendanaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan warga di Bumi Sriwijaya ini, kata Herlan yang juga Ketua PHRI Sumsel itu. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Hunian Milenial Lengkap dan Terjangkau di Bogor

Jakarta-Sebuah apartemen hunian milenial lengkap dengan pelayanan Smart Living yang disediakan Suwardana Park hadir di perhelatan properti terbesar nasional, Indonesia…

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…