Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Permasalahan yang dihadapi BUMN menemui babak baru. Berita terbaru menyebutkan petinggi salah satu BUMN terkena operasi tangkap tangan KPK pada Kamis dini hari (31/7). Setidaknya terdapat lima orang yang ikut diangkut oleh lembaga anti korupsi bentukan pemerintah tersebut. Menurut sumber, setidaknya terdapat dua lembaga BUMN yang ikut terciduk. Padahal belum lama ini perusahaan bentukan pemerintah berulang kali tertimpa masalah. Berita terkini lainnya memberikan paparan lanjutan mengenai laporan keuangan maskapai plat merah yang mengalami koreksi dimana sebelumnya membukukan keuntungan namun mengalami koreksi signifikan. Kerugian yang dialami perusahaan mencapai ratusan juta dolar.

Rekayasa laporan keuangan maskapai berplat merah sudah tercium karena adanya ketidakcocokan diantara petinggi perusahaan pada April 2019 untuk laporan keuangan 2018. Menurut auditor yang bertindak sebagai pemeriksa keuangan perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan mampu mendulang untung hingga US$5,01 juta. Angka tersebut mencurigakan mengingat pada laporan keuangan periode sebelumnya mencatatkan kerugian yang cukup besar US$213,4 juta. Selain itu minimnya strategi dan aktivitas perusahaan juga menjadi indikasi laporan keuangan yang tidak wajar. Laporan tak lazim pada akhirnya menuai kontroversi di kalangan petinggi maskapai berplat merah. Alhasil, sanksi tegas dijatuhkan dan membawa masalah maskapai hingga dibawa ke sidang perwakilan rakyat.

Pada kasus lainnya, OTT yang melibatkan lima oknum dari perusahaan berplat merah mencatat adanya transaksi di luar organisasi. Dugaan terdekat adanya transaksi tersebut untuk memuluskan proyek yang sedang dilakukan penyedia layanan penerbangan berplat merah. Seperti diketahui pemerintah sedang mendorong penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pelabuhan udara merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional. Keterbatasan perusahaan dalam kepemilikian sumber daya mengharuskan perusahaan untuk melibatkan perusahaan lain untuk berpartisipasi agar kebutuhan proyek dapat dipenuhi dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Beberapa persoalan yang terjadi pada perusahaan berplat merah memiliki kemiripan, kurangnya etika dan moral dalam menjalankan tanggung jawab sebagai perwakilan pemerintah di perusahaan. Pada kasus maskapai plat merah, menunjukkan bahwa perusahaan melakukan rekayasa laporan keuangan agar terlihat memiliki kinerja yang positif. Dengan melibatkan pihak eksternal, perusahaan mengusahakan berbagai cara untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pada kasus penyedia jasa penerbangan, perusahaan lain yang juga plat merah melakukan transaksi diluar organisasi untuk mengamankan posisi dalam perburuan proyek yang bernilai fantastis karena melibatkan oknum yang menjabar direksi perusahaan.

Persoalan etika dan moral dari beberapa kasus pada perusahaan berplat merah mengindikasikan pemerintah harus segera melakukan bersih-bersih perusahaan. Pembenahan tidak dapat efektif jika hanya gonta-ganti pimpinan seperti yang dilakukan saat ini. Pimpinan perusahaan hanyalah salah satu elemen yang menentukan kinerja perusahaan dan bukan satu-satunya. Penciptaan ekosistem yang bersih melalui perbaikan sistem yang masif dan juga transparan juga perlu dilakukan. Mengganti pimpinan tanpa mengendalikan ekosistem hanya akan mengulang masalah dan bukan menyelesaikannya. Pelanggaran etika dan moral jika tidak segera dihentikan lambat laun akan berurusan dengan persoalan hukum.