Argumentasi PDIP - Penolakan BBM Terkait Data Pemerintah

NERACA

Jakarta---Penolakan kenaikan BBM yang dilakukan F-PDIP di DPR bukan tanpa alas an. Bahkan penolakan Partai Moncong Putih itu diungkap melalui berbagai argumentasi yang rasional. Karena didalamnya mengungkap sejumlah fakta dan data-data dari pemerintah sendiri.  “Di dalam buku Argumentasi PDIP Menolak Kenaikan Harga BBM itu ada keterangan dan data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah," kata  Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta.

Buku berwarna merah dibagi-bagikan kepada anggota Fraksi DPR, pers dan pengunjung rapat paripurna DPR.  Hampir semua anggota Fraksi PDIP yang langsung dipimpin Puan hadir dengan berpakaian didominasi berwarna hitam-hitam.

Menurut Puan, buku ini bukan politik pencitraan tapi sebagai bentuk konsistensi PDIP memperjuangkan hak rakyat agar tidak terbebani bila harga BBM dinaikkan. "PDIP mencoba berjuang tidak hanya dengan penyampaian kata-kata semata tapi menggunakan data, fakta dan tindakan riil. Ini salah satu bagian fungsi partai dalam mencerdaskan bangsa," urai Puan.

Selain itu juga memuat data sensus nasional, data BPS, data World Bank dan hasil survei PDIP di wilayah Jabodetabek. "Ini cara PDI Perjuangan agar sikapnya bisa dilihat masyarakat luas dan konstituen kami," tambahnya

Puan menjelaskan buku ini diterbitkan supaya semua pihak bisa memahami alasan kuat menolak kenaikan BBM. "Ini cara yang positif dalam berpolitik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa," paparnya.

Bagi warga PDI Perjuangan, kata Puan, minimal mereka lebih memahami duduk persoalan subsidi BBM dari jajaran atas sampai tingkat bawah sama suaranya. "Dalam buku ini murni semua argumentasi didasarkan atas fakta dan data," tambahnya.

Puan menjelaskan buku ini dibagi ke semua anggota fraksi PDIP di DPR agar saat reses nanti bisa menjelaskan alasana penolakan itu kepada publik ataupun konstituennya di daerah pemilihannya secara komprehensif.  "Ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," jelasnya.

Untuk diketahui, masa sidang DPR kali ini akan ditutup pada 13 April mendatang dan diteruskan dengan memasuki masa reses yang akan diisi anggota DPR dengan serangkaian kunjungan kerja ke daerah pemilihan.  Buku yang didominasi warna merah tersebut memuat data-data yang sangat komplit seputar anggaran negara. Banyaknya angka dan data yang teknis membuat buku ini harus dipegang saat bicara anggaran atau subsidi BBM.

Puan sangat berharap buku yang disusun secara serius ini meskipun ringkas menjadi suatu model untuk memperkuat argumentasi saat berbicara, berdebat di parlemen ataupun sosialisasi soal anggaran kepada masyarakat. Buku yang diterbitkan 28 Maret lalu itu dicetak sekitar 40.000 buku dan segera disebar ke daerah.  "Kami juga sengaja membagi buku kepada para wartawan karena tentu saja akan membantu menyosialisasikan sikap kami kepada masyarakat luas," harapnya. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…