Sejak berdirinya 72 tahun yang lalu, koperasi Indonesia sudah melewati tantangan perubahan zaman pemerintahan mulai Orde Lama sampai Orde Reformasi. Namun kinerja dan peranan koperasi masih diragukan dan dipertanyakan terhadap peningkatan kualitas ekonomi nasional dan kesejahteraan anggota sesuai dengan hakikat awal pendirian koperasi.

Dalam aspek ideologi, koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian nasional dalam memenuhi tuntutan konstitusional serta merangkul aspek kehidupan secara menyeluruh. Tapi sayangnya dalam realitasnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih kurang dari 5% per tahun.

Jika dibandingkan kontribusi koperasi yang signifikan terhadap PDB di beberapa negara, seperti di Kenya (45%), Vietnam (8,6%), Brazil (40% dari PDB sektor pertanian dan 6% dari total ekspor agribisnis) dan menguasai pangsa pasar untuk produk tertentu  seperti di Kenya menguasai 95% pangsa pasar katun, 76% pasar susu, 70% pasar kopi, dan di Amerika Serikat mencapai 30% produk pertanian.

Melihat kondisi tersebut, jelas menunjukkan organisasi koperasi sebagai tulang punggung (soko guru) perekonomian kita hanya sebatas tataran konsep ideologi semata, dan masih belum mampu memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab yang diemban.

Walau pemerintah telah membentuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), banyak pengamat dan ahli koperasi serta perguruan tinggi berbasis koperasi,  koperasi nasional tetap terkesan “mati suri” belum mampu bangkit dari keterpurukan. Ada kesan koperasi hanya sebatas proyek ekonomi pinggiran.

Tidak hanya itu. Fluktuasi pola pertumbuhannya top-down, hal ini disebabkan umumnya koperasi dibutuhkan para anggotanya bukan sebaliknya sehingga rasa memiliki dan menjiwai terhadap koperasi masih kurang sekali. Akibatnya, kegagalan demi kegagalan terus menghantui koperasi nasional.

Merujuk data terbaru Kemenkop UKM, dalam dua tahun terakhir jumlah koperasi aktif menurun pada 2017 (150.789 unit) dan 2018 (138.000 unit). Umumnya, dari sekian banyak koperasi yang berdiri di Indonesia hanya sebagian kecil yang berhasil dan terus tumbuh. Koperasi-koperasi yang terus tumbuh biasanya banyak di perkotaan, seperti Koperasi Pegawai Negeri di beberapa instansi, koperasi di perusahaan-perusahaan swasta, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sementara, koperasi-koperasi yang ada di desa, seperti KUD, umumnya tidak berkembang.

Ada beberapa argumen bisa diberikan untuk menjawab permasalahan tersebut, antara lain rendahnya tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat Indonesia. Lambatnya gerak laju koperasi yang kalah cepat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta diprediksi banyak pengamat karena minimnya peran dan partisipasi angggota dalam organisasi koperasi. Mereka hanya menjadikan koperasi sebagai alat komoditas untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pemerintah sehingga pengelolaannya terkesan asal jadi dan tidak profesional.

Pemerintah Indonesia seharusnya bisa meniru Prancis yang membentuk “Credit Agricole Group” yang tugas utamanya menyediakan kredit bagi pembangunan pertanian Prancis. Selain itu pemerintah juga bisa meniru Jepang yang sukses dengan Bank Norinchukin yang merupakan lembaga keuangan sektor swasta dalam bentuk koperasi, dan merupakan bank sentral bagi Koperasi Pertanian, Koperasi Perikanan.

Tak kalah penting memodernisasi manajemen koperasi berbasis profesionalitas, meningkatkan kualitas SDM (anggota, pengurus, pengawas dan manajemen koperasi) serta perubahan strategi dan model bisnis berbasis teknologi informasi, khususnya mengantisipasi kemajuan di era industri 4.0 demi demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negeri ini.