Kearifan Lokal Harus Tetap Ada di Pulau Reklamasi

NERACA

Jakarta - Pasca terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pantai Maju atau yang sebelumnya dikenal Pulau D telah membawa geliat kehidupan di daratan baru yang terbentuk melalui proses reklamasi dan menjadi bagian dari wilayah DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah mengatakan, kehidupan dan peradaban di Pantai Maju tetap harus mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal."Kehidupan dan peradaban itu harus berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Jangan sampai menyimpang dari asas-asas Pancasila dan timbul peradaban ekslusif di Pantai Maju," ujarnya, Selasa (30/7).

Amir menjelaskan, sesuai dengan kesepakatan dari 312 hektare lahan di Pantai Maju sebesar 51,8 persen akan dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI), sementara sisanya atau 48,2 persen akan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Ketika melakukan kunjungan ke sana saya belum melihat atau mengetahui secara jelas area mana yang di kelola PT KNI dan mana yang dikelola PT Jakpro," terangnya.

Untuk itu, sambungnya, perlu ada kejelasan secara tertulis yang menjadi acuan bersama berkaitan dengan pengelolaan lahan tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kita berharap, 48,2 persen lahan yang dikelola PT Jakpro bisa betul-betul dibangun secara optimal berlandaskan pada kearifan lokal serta sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa. Termasuk, pembangunan rumah-rumah indah harus menjadi perhatian," ungkapnya.

Menurutnya, berkaitan dengan lahan 51,8 persen yang dikelola PT KNI semestinya juga menyediakan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) yang harus diserahkan kepada Pemprov DKI."Saya melihat di sana salah satunya sudah ada Food Street sebagai Fasos Fasum. Itu harus bisa dioptimalkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)," ucapnya.

Ia menambahkan, kawasan Pantai Maju dapat menjadi destinasi wisata baru di Jakarta. Apabila dapat dikelola dengan baik, tidak mustahil bukan hanya wistawan nusantara yang banyak datang, tapi juga wisatawan mancanegara.

"Sangat potensial, kearifal lokal yang kita miliki bisa menjadi nilai jual, khususnya di bidang kuliner. Perlu ada ketegasan dari Pak Gubernur untuk menjamin tersedianya lokasi usaha bagi pelaku UKM di sana," tandasnya. Mohar