Pemkot Palembang Keluarkan Perwako Stimulus Pajak Bumi Bangunan

Pemkot Palembang Keluarkan Perwako Stimulus Pajak Bumi Bangunan

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang resmi mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 51 tahun 2019 tentang stimulus pajak bumi dan bangunan perkotaan yang memberikan potongan nominal kepada wajib pajak.

"Stimulus ialah pengurangan otomatis terhadap besarnya kenaikan pajak terutang, pemberiannya dibagi mulai buku I sampai buku VI, besarannya dari 20 sampai 100 persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin saat sosialisasi, Selasa (23/7).

Stimulus dihitung berdasarkan kenaikan pajak terutang, yakni dengan mengalikan tarif PBB perkotaan dengan total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikalikan dengan presentase stimulus. Stimulus sendiri ditetapkan berdasarkan ketetapan nilai buku yang tercantum di dalam Himpunan Ketetapan Pajak.

Seperti buku satu dengan tarif Rp25.000 - Rp100.000 maka diberikan stimulus 100 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya, dan buku dua dengan tarif Rp100.001 - Rp300.000 juga diberikan stimulus 100 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya.

Sedangkan buku tiga dengan tarif Rp300.001 - Rp500.000 diberikan stimulus 75 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya, dan buku empat dengan tarif Rp500.001 - Rp5.000.000 diberikan stimulus 75 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya.

Kemudian buku lima dengan tarif Rp5.000.001 diberikan stimulus 55 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya, dan terakhir buku enam dengan tarif lebih dari Rp100.000.000 diberikan stimulus 20 persen dari selisih kenaikan pembayaran PBB tahun sebelumnya.

Contohnya SPPT 2019 Rp6.000.000 (stimulus 55 persen), sedangkan SPPT 2018 Rp1.000.000, maka didapatkan selisih Rp5.000.000, adapun 55 persen dari Rp5.000.000 yakni Rp2.750.000. Sehingga Rp6.000.000 dikurangi Rp2.750.000 didapatkan Rp3.250.000, maka pajak yang harus dibayarkan cukup Rp3.250.000."Kami akan menerbitkan SPPT yang baru mulai 31 Juli 2019, untuk SPPT yang lama dibatalkan," ujar dia.

Bagi warga yang terlanjur membayar SPPT sebelum terbitnya perda tersebut maka berhak mendapat pengembalian dengan terlebih dahulu dihitung berdasarkan perkalian stimulus dengan nilai buku, serta pengembalian diberikan dalam bentuk piutang PBB untuk tahun 2020.

Ia mengingatkan stimulus pajak tidak berlaku untuk pendaftaran PBB baru, mutasi pecah atau mutasi gabung objek pajak. Namun pembebasan wajib pajak untuk SPPT di bawah Rp300.000 yang berlaku pada Perda Nomor 18 Tahun 2019 tetap berlaku."Dengan keluarnya Perwako baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB," demikian Sulaiman Amin.

Perwako Nomor 51 Tahun 2019 tersebut merupakan tindak lanjut saran korektif Ombudsman Sumsel yang meminta Pemkot Palembang merivisi Perwako 18 Tahun 2019 mengenai tarif perkotaan yang menimbulkan polemik lantaran kenaikan drastis SPPT PBB hingga 300 persen. Ant

BERITA TERKAIT

Penerapan Social Distancing Skala Besar di Wilayah Jakarta Pusat

Jakarta- Warga RW 04 di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,  melakukan pembatasan secara mandiri di lingkungannya…

Kinerja RS Darurat Wisma Atlet Menunjukkan Hasil yang Signifikan

Jakarta- Setelah Sabtu (4/4) sebanyak 20 orang yang tergolong ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pemantauan) yang dirawat…

Pengusaha Peduli NKRI: Datangkan 80 ton Alat Kesehatan

Pengusaha Peduli NKRI: Datangkan 80 ton Alat Kesehatan  NERACA Jakarta - Sektor industri melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan NERACA  Lebak - Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan pembangunan jalan tol…

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa NERACA  Palembang - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat…

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun - Wabah Covid-19 Belum Berakhir

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun   Wabah Covid-19 Belum Berakhir NERACA Jakarta - Sejarah ekonomi dunia tahun 2020…