Menata Kultur Birokrasi Korup

Selain kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, kini sejumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan Kemenhum-HAM termasuk Kalapas Narkotika Nusakambangan diketahui terlibat kasus korupsi. Ini membuktikan tidak hanya pejabat tinggi yang berpeluang melakukan korupsi, pegawai negeri sipil (PNS) pun memiliki kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.

Birokrasi di Indonesia memang memiliki banyak masalah sehingga perlu untuk ditata secara berkala dan intensif. Penyelewengan anggaran negara, penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi, kolusi, adalah wujud dari sifat-sifat yang menjangkiti birokrasi dan institusi di negara ini.

Munculnya penyakit birokrasi tersebut disebabkan rendahnya ketegasan birokrasi yang belum sepenuhnya mampu mengontrol para anggota organisasi di dalam instansi pemerintah terkait secara efektif.

Kenyataannya, tidak sedikit pegawai negeri yang memiliki kekayaan melebihi kapasitasnya. Contoh kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, yang melakukan penyelewengan sehingga bisa meraup harta sedikitnya Rp25 miliar. Kemudian Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli bersama dua bawahannya, diketahui menerima miliaran rupiah dari sindikat narkoba setelah diperiksa tim Badan Narkotika Nasional (BNN).

Karena itulah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) ke depan berinisiatif melakukan tindakan preventif, yaitu akan mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil melaporkan harta kekayaan kepada negara. Artinya, semua PNS mulai golongan satu hingga empat diwajibkan mengisi formulir laporan harta kekayaan.

Sebelumnya dalam UU No.28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme juga sudah mengamanatkan hal itu meski dalam konteks berbeda. Coba lihat pasal 5 UU itu disebutkan, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan. Mereka juga harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,selama, dan setelah menjabat. Hanya masalahnya, sosialisasi UU tersebut belum komprehensif.

Kebijakan ini perlu disosialisasikan dan dilaksanakan secara serius. Sudah seharusnya kebijakan pelaporan harta kekayaan diterapkan bagi PNS yang tergolong pejabat menengah dan tinggi. Kewajiban tersebut otomatis akan mendorong upaya reformasi birokrasi yang selama ini jalan di tempat. Maksud pemerintah menerapkan kebijakan ini tentu memiliki iktikad baik, dan membuat citra PNS positif di masa depan.

Sudah saatnya untuk menciptakan kultur birokrasi yang bebas dari korupsi, sejatinya pimpinan kementerian/lembaga (K/L) negara menjunjung tinggi kompetisi yang sehat. Kemudian pemerintah secepatnya menata ulang struktur organisasi lembaga yang telah terbukti membuka peluang penyimpangan bagi aparat pelaksananya, di samping menjatuhkan sanksi keras bila terbukti bersalah. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk reformasi birokrasi.

Kita tidak mau langkah reformasi birokrasi berjalan mundur ke belakang. Sebab itu UU maupun perangkat hukum di bawahnya harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Bagaimanapun, penegakan hukum jangan bersifat tebang pilih, namun sesuai norma dan ketentuan yang berlaku secara universal di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Menata Industri Penerbangan Nasional

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Gejolak harga tiket pesawat menjadi sorotan…

Birokrasi Akses Penumpang di Stasiun Juanda

Akses keluar masuk penumpang KRL di Stasiun Juanda sekarang ribet. Penumpang masuk harus lewat pintu Utara dan keluar stasiun harus…

Menteri PANRB - Reformasi Birokrasi Penopang Polri Masa Depan

Syafruddin Menteri PANRB Reformasi Birokrasi Penopang Polri Masa Depan  Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Penurunan Kemiskinan Melambat, Ada Apa?

Oleh: Sarwani Wajah-wajah lusuh kurang makan, berbalut pakaian asal menutup badan, tidur beralaskan material seadanya banyak ditemukan di perkotaan maupun…

Penerimaan Pajak, Investasi, dan CAD Jadi Momok Ekonomi

Oleh: Djony Edward Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian Presiden Jokowi dan Wakil…

Jokowi : "Saya Akan Kejar Pelaku Pungli!"

  Oleh : Muhammad Ridwan, Pengamat Sosial dan Politik   Dalam pidatonya pada acara Visi Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko…