Menata Kultur Birokrasi Korup

Selain kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, kini sejumlah pegawai Ditjen Pemasyarakatan Kemenhum-HAM termasuk Kalapas Narkotika Nusakambangan diketahui terlibat kasus korupsi. Ini membuktikan tidak hanya pejabat tinggi yang berpeluang melakukan korupsi, pegawai negeri sipil (PNS) pun memiliki kesempatan untuk memperkaya diri sendiri.

Birokrasi di Indonesia memang memiliki banyak masalah sehingga perlu untuk ditata secara berkala dan intensif. Penyelewengan anggaran negara, penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi, kolusi, adalah wujud dari sifat-sifat yang menjangkiti birokrasi dan institusi di negara ini.

Munculnya penyakit birokrasi tersebut disebabkan rendahnya ketegasan birokrasi yang belum sepenuhnya mampu mengontrol para anggota organisasi di dalam instansi pemerintah terkait secara efektif.

Kenyataannya, tidak sedikit pegawai negeri yang memiliki kekayaan melebihi kapasitasnya. Contoh kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, yang melakukan penyelewengan sehingga bisa meraup harta sedikitnya Rp25 miliar. Kemudian Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli bersama dua bawahannya, diketahui menerima miliaran rupiah dari sindikat narkoba setelah diperiksa tim Badan Narkotika Nasional (BNN).

Karena itulah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) ke depan berinisiatif melakukan tindakan preventif, yaitu akan mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil melaporkan harta kekayaan kepada negara. Artinya, semua PNS mulai golongan satu hingga empat diwajibkan mengisi formulir laporan harta kekayaan.

Sebelumnya dalam UU No.28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme juga sudah mengamanatkan hal itu meski dalam konteks berbeda. Coba lihat pasal 5 UU itu disebutkan, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan. Mereka juga harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,selama, dan setelah menjabat. Hanya masalahnya, sosialisasi UU tersebut belum komprehensif.

Kebijakan ini perlu disosialisasikan dan dilaksanakan secara serius. Sudah seharusnya kebijakan pelaporan harta kekayaan diterapkan bagi PNS yang tergolong pejabat menengah dan tinggi. Kewajiban tersebut otomatis akan mendorong upaya reformasi birokrasi yang selama ini jalan di tempat. Maksud pemerintah menerapkan kebijakan ini tentu memiliki iktikad baik, dan membuat citra PNS positif di masa depan.

Sudah saatnya untuk menciptakan kultur birokrasi yang bebas dari korupsi, sejatinya pimpinan kementerian/lembaga (K/L) negara menjunjung tinggi kompetisi yang sehat. Kemudian pemerintah secepatnya menata ulang struktur organisasi lembaga yang telah terbukti membuka peluang penyimpangan bagi aparat pelaksananya, di samping menjatuhkan sanksi keras bila terbukti bersalah. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk reformasi birokrasi.

Kita tidak mau langkah reformasi birokrasi berjalan mundur ke belakang. Sebab itu UU maupun perangkat hukum di bawahnya harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Bagaimanapun, penegakan hukum jangan bersifat tebang pilih, namun sesuai norma dan ketentuan yang berlaku secara universal di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

PNS Jadi Kunci Pengembangan Birokrasi

NERACA Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menjelaskan pengadaan CPNS untuk mendapatkan sumber daya manusia…

Wakil Presiden - Birokrasi Indonesia Harus Lebih Ringkas

Jusuf Kalla Wakil Presiden Birokrasi Indonesia Harus Lebih Ringkas NERACA Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan birokrasi di Indonesia…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerugian PLN Hanya Sebatas Hitam di Atas Putih

  Oleh: Wawan A, Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret Kabar merugi datang dari sektor kelistrikan dalam negeri. Perusahan listrik negara…

Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai…

Urus Beras, Lupa Lahannya

Oleh: Sarwani Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras.  Kementerian…