Pengelolaan APBN Belum Pro Infrastruktur

Mestinya Capai 60%

Senin, 02/04/2012

NERACA

Jakarta - Selama ini pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah salah kaprah karena tidak memprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pendidikan. “Harusnya, porsi kedua sektor tersebut sebesar 60% dari total APBN 2012 senilai Rp1.500 triliun, yakni Rp 900 triliun. Pengelolaan keuangan negara salah karena memang dari sejak dibuat tidak mengerti apa yang menjadi skala prioritas,” kata Chairman One Shildt Financial Planning, Risza Bambang kepada Neraca, dalam acara Independent Financial Planning (IFP) Expo 2012 di Jakarta, Sabtu (31/3) akhir pekan.

Padahal, menurut Risza, pembangunan infrastruktur dengan sector pendidikan sangat berkaitan erat. Karena kedua sector itu sama-sama membutuhkan sumber daya manusia (SDM). “Infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan raya, bendungan, maupun fasilitas sosial lainnya membutuhkan sumberdaya manusia yang bagus. Gimana mau bagus kalau pendidikan tidak diutamakan,” tegasnya.

Alokasi penyusunan APBN ini makin memprihatinkan, kata Risza, karena makin diperparah dengan mental dan prilaku pejabat negara yang dinilainya terlalu boros. “Ditambah lagi kelakuan pejabat negara yang tidak pro-rakyat. Lihat saja, tunjangan mereka lebih besar daripada gaji,” tambahnya

Bahkan dirinya menegaskan tunjangan seluruh pejabat negara harus dipangkas habis dan gaji diberikan sesuai dengan kontribusi. Tujuannya agar struktur APBN jelas dan perbaikan sistem kompensasi. “Mayoritas alokasi anggaran negara diperuntukkan belanja pegawai. Sisi lain, pemerintah sedang menggenjot infrastruktur tumbuh pesat. Jalan singkatnya, ya, berutang,” jelas dia.

Kendati demikian, dirinya tidak melarang pemerintah untuk berutang. Namun, lanjut Risza, alangkah baiknya kalau utang tersebut digunakan ke sektor produktif dan bukan konsumtif. Pasalnya, kalau untuk sektor bergerak maka akan menghasilkan keuntungan pendapatan atau capital gain karena berjangka waktu panjang.

Dia juga menjelaskan kalau kredit terdiri atas dua macam, yakni kredit yang menguntungkan dan merugikan. Kredit menguntungkan apabila utang tersebut menghasilkan pemasukan atau aset. Contoh kecilnya, kata Risza, membeli rumah melalui KPR lalu dikontrakkan, atau kredit mobil tetapi disewakan.

Sedangkan kredit merugikan, contoh jelasnya, konsumtif. Konteksnya dalam penyelenggaraan negara adalah pemberian fasilitas tunjangan rumah, telepon, mobil, perjalanan dinas menggunakan pesawat kelas eksekutif sampai pulsa telepon seluler kepada pejabat negara. “Saya tidak heran sekarang banyak kasus korupsi merajalela. Wong, dari pusatnya saja, mulai penyusunan anggaran, pengelolaan, sampai pengaturannya tidak benar. Disini yang paling penting ketegasan seorang kepala negara untuk dalam bertindak. Kenyataannya kan tidak,” ketus Risza.

Pendidikan financial planning

Oleh karena itu, dirinya terus mendorong pemerintah supaya masyarakat mendapatkan akses pendidikan tanpa batas, terutama pendidikan perencanaan keuangan atau financial planning. Dia mengatakan bahwa financial planning mengajarkan empat hal, yaitu ethic, education sertification, experience, serta education continual.

Begitu juga dalam menyusun APBN. Selain bermasalah di alokasi dan mental, juga pemerintah tidak melakukan pencatatan kemana uang negara mengalir. “Pencatatan itu sangat penting karena kaitannya dengan cashflow. Jadi tidak asal-asalan. Kalau semua aturan ada dan diikuti, saya yakin, kondisi keuangan negara sehat sehingga jika ada gejolak kenaikkan harga tidak akan berpengaruh,” tandas dia. **ardhi

Topik Terkait

pengelolaan apbn