Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Kondisi di bagian hulu selalu memberikan pengaruh baik atau buruk di bagian hilir. Manajemen penanganan di bagian hulu butuh kepemimpinan yang kuat dari presiden, gubernur dan para bupati/walikota. Hulu adalah pembenahan kerangka kerja kelembagaan. Di situ ada persoalan kebijakan dan regulasi, ada pula terkait dengan soal pelayanan dalam proses bisnis  dan soal-soal klasikal yaitu masalah koordinasi dan harmonisasi.

Melakukan pembenahan tidak boleh ambigu karena Indonesia harus bisa keluar dari midle income trap. Satu indikasi yang sudah dinyatakan oleh lembaga internasional, seperti Bank Dunia adalah bahwa investor akan menanamkan modalnya di suatu negara tergantung dari dua faktor parito yang menentukan untuk bersikap see and do atau wait and see. Dua parito factor tersebut adalah stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan perundangan. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan masalah kelembagaan.

Mari kita bedah bersama persoalan ini agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa keluar dari "jebakan tikus" , "polisi tidur", para pemburu rente dan broker yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri ketimbang berpikir untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Apapun istilah yang akan digunakan monggo saja.

Mau pakai istilah revolosi, reformasi, penyesuaian struktural kita sepakat saja asalkan jangan menggunakan istilah yang kita sendiri tidak suka, misalnya Crazy policy dan sebagainya. Menggunakan istilah breakthrough saja rasanya adat ketimuran ingin menghindari istilah menerobos apalagi menerabas, yang menurut almarhum Prof Koentjoroningrat merupakan mentalitet pembangunan yang harus dihindari karena tidak baik.

Transformasi atau perubahan adalah keniscayaan, karena Indonesia secara de facto dan de jure telah menjadi bagian penting dari masyarakat global. Sehingga perlu mengambil peran penting di dunia dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya,dimana Indonesia tergolong Pivotal State yang pantas diperhitungkan. Menuju ke arah itu tentu tidak bisa instan dan hanya modal bondo nekad.

Pasti membutuhkan proses politik yang baik dan bebas kohabitasi dan distraksi untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Perlu ada harmonisasi regulasi karena para investor sangat membutuhkan kepastian hukum dan perundangan. Perlu aktif melakukan diplomasi politik, ekonomi dan budaya untuk bisa mengatasi problem yang terjadi di kawasan regional maupun global.

Problem global yang paling besar adalah soal ketidak adilan, ekonomi yang tidak bisa tumbuh, perdagangan global yang macet, persoalan utang, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam. Jika kita semakin dalami, maka anda akan menemukan jawabannya yakni tata ulang praktik globalisasi, liberalisasi dan ekonomi pasar bebas.

Soal pendidikan dan pengembangan sains dan teknologi, soal meritokrasi, aturan hukum, pembenahan kerangka kerja organisasi-organisasi internasional dan sebagainya. Itu semua ada di bagian hulu.