NERACA

Jakarta-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan target implementasi integrasi pelaporan data perbankan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mundur menjadi tahun depan. Sebelumnya, sistem pelaporan ini ditargetkan rampung pada akhir 2019.

Kepala Kantor Manajemen dan Perumusan Kebijakan LPS, Suwandi, menuturkan manajemen masih mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan demi menunjang integrasi pelaporan data perbankan. LPS juga masih terus berkoordinasi dengan OJK dan BI. "Artinya bergeser dikit (targetnya) karena kan perlu persiapan membangun (infrastruktur) di LPS, setelah bank menyampaikan data nanti kami harus melakukan pengolahan segala macam," ujarnya di Cirebon, Sabtu (27/7).

Sementara, Direktur Group Penanganan Premi Penjaminan LPS Samsu Adi Nugroho menerangkan sistem pelaporan data perbankan saat ini membuat perusahaan kerepotan. Pasalnya, bank harus melapor secara terpisah ke LPS, OJK, dan BI. "Jadi kalau sekarang kirim ke OJK, pihak bank kan bisa salah pencet, kirim ke LPS salah pencet bisa juga, nanti beda-beda. Kalau terintegrasi tiga lembaga ini bisa saling melihat gitu," ujarnya.  

Dengan kata lain, integrasi data pelaporan diharapkan membuat perbankan lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalisir kesalahan bank dalam mengirim data. "Kami lihat dari segi validasi saja, kalau validasi ini dipakai oleh tiga lembaga seharusnya kan bisa saling mengecek," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.  

Untuk diketahui, bahwa LPS, BI, dan OJK telah sepakat pada 2018 untuk membuat integrasi pelaporan perbankan. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pada pasal 43 tertulis bahwa OJK, BI, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Inflasi Juli

Sementara itu, BI mengungkapkan, indeks harga konsumen (IHK) pekan keempat Juli 2019 mengalami inflasi 0,23% secara bulanan dibanding Juni lalu. Hal ini sesuai dengan survei pemantauan harga nasional yang dilakukan otoritas moneter itu secara berkala.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, hal ini membuat inflasi secara tahunan mencapai 3,23%. Angka itu masih lebih rendah dibanding inflasi bulan lalu yakni 3,28%. "Ini artinya bahwa inflasi masih tetap terkendali," ujarnya, Jumat (26/7).

Dia mengatakan inflasi pada pekan keempat bulan ini disumbang oleh pengaruh harga cabai rawit. Dari inflasi bulanan sebesar 0,23%,  cabai memberi andil sebesar 0,12% terhadap inflasi. Artinya, separuh dari inflasi bulan ini disumbang oleh cabai rawit.

Perry mengatakan kenaikan harga cabai rawit berkaitan dengan pola panen yang di luar jadwal seharusnya, sehingga suplainya mengetat. Sementara itu, permintaan cabai rawit dari masyarakat cenderung tidak berubah. "Masyarakat kan memang maunya cabai yang fresh, tidak bisa menggunakan cabai pasta atau ayam geprek pakai bubuk cabai," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Perry, masih ada beberapa komoditas yang menyumbang deflasi seperti tarif angkutan antar kota sebesar 0,08%, bawang merah 0,06%, dan tarif angkutan udara sebesar 0,02%.

Dengan kondisi tersebut, Perry berharap inflasi harga pangan bergejolak tetap bisa stabil dan tidak menembus angka 5% seperti yang terjadi pada 2016 silam. “Kami yakin inflasi akhir tahun bisa tetap sesuai harapan kami yakni 3,5% plus minus 1%," tutur dia.

Sebelumnya, pada Juni lalu, BPS mencatat laju inflasi sebesar 0,55% secara bulanan pada Juni 2019. Secara tahunan, inflasi Juni 2019 tercatat 3,28%. Adapun inflasi tahun berjalan hingga bulan keenam telah mencapai 2,05%. mohar