Benahi Dulu Industri Baja Dalam Negeri

Oleh: Dr. Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Sebetulnya harus dipahami dulu kebijakan anti dumping yang diterapkan oleh China dalam perspektif hubungan perdagangan internasional. Karena kalau tidak hati-hati dalam memahami kebijakan anti dumping nya China maka itu bisa memukul Indonesia sendiri. Sebab, persoalan ekspor impor adalah kerjasama perdagangan internasional kedua belah pihak.

Jika saja Indonesia menolak masuknya baja China, maka tentu produk tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia. Dipertanyakan, persoalannya ada pada China atau ada pada Indonesia?

Oleh karenanya kalau hendak melawan anti dumping, maka melawannya harus dengan baja yang harganya lebih murah. Karena untuk kualitas baja tertentu yang diekspor oleh China ke negara-negara lain. Kita harus mengajukan kualifikasi standar produk yang tinggi sebagaimana negara-negara maju menerapkan standar industri terhadap produk-produk yang di impor dari negara lain ke negara bersangkutan. Jadi ada standar kualifikasi produk tertentu yang diminta kepada Indonesia. Begitu pula Indonesia terhadap negara lain dalam perdagangan internasional.

Untuk China jelas, bagi produk-produk China yang berkualitas tinggi maka hal itu diproduksi dengan kualitas tinggi dan dijual dengan harga mahal di dalam negeri. Kita sudah tahu dengan kebijakan dumping China terhadap industri dalam negeri. Tetapi mereka melakukan verifikasi yang sangat kompleks terhadap masuknya produk-produk luar yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.

Sementara Indonesia tidak melakukan itu. Jadi harus kembali dilihat apakah persoalan dumping china itu adalah murni kesalahan kompetitor dalam konteks industri baja, ataukah kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekspor impor. Jelasnya, hendaknya jangan terbawa dalam euphoria nasionalisme yang kemudian bisa memukul atau menampar wajah pemerintah sendiri.

Tidak mungkin melakukan tindakan anti dumping produk negara lain yang bisa menimbulkan kisruhnya industri dalam negeri.

Kalau misalnya Indonesia menerapkan harga produk baja yang murah untuk melawan kebijakan anti dumping China terhadap produk yang di ekspor ke Indonesia, otomatis terdapat harus ada harga pokok produksi yang bisa diefisienkan sehingga produk baja kita bisa lebih murah oleh indusri baja nasional.

Pertanyannya, apakah industri kita berani melakukan hal itu? Kedua, apakah pemerintah berani menghadapi konsekuensi atau dampak dari permintaan pemerintah kepada industri baja nasional. Konsekuensinya, bisa pada pemanfaatan teknologi produksi agar harga pokok produksi baja bisa lebih hemat, maka otomatis trade off eksternalitasnya adalah pengurangan tenaga kerja.

Apakah sudah disiapkan skema bagi penyiapan lapangan kerja baru dari eks buruh baja apalagi kalau itu adalah kelompok produktif.

Jadi sebaiknya memang harus dikaji lebih dulu daripada secara emosional melakukan perlawanan yang tidak rasional terhadap sebuah perdagangan yang kita sendiri bersepakat dalam konteks kerjasama ekspor impor tersebut.

Jika Indonesia ingin menolak produk baja China maka seharusnya sudah menerapkan bea masuk yang tinggi. Sepertinya tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo overall lemah dalam koordinasi dan implementasi kebijakan. Termasuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana tindakan balasan terhadap China terkait bea masuk anti dumping produk baja Indonesia ke China maka “it was too late” atau sudah terlambat. Sebab, kalau hendak melakukan langkah itu, maka sudah harus lebih dulu memperbaiki industri baja nasional sejak awal pemerintahan Joko Widodo. Hal itu adalah kewajiban dari Kementerian Perindustrian. Terkait harga di pasar maka itu kewajiban dan tugas pokok, fungsi Kementerian Perdagangan. Soal masuknya impor produk-produk lain yang berkaitan dengan subsitusi barang impor bisa masuk ke Indonesia, maka itu tugas Kementerian Keuangan yang menerapkan bea masuk nya ke Indonesia. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…