NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan mampu mendukung upaya pengendalian laju inflasi agar sesuai sasaran nasional. "Sudah waktunya untuk mencermati manfaat dari hadirnya infrastruktur, terutama ke inflasi, karena bisa dimaksimumkan dampaknya," kata Darmin seusai menghadiri acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, kemarin.

Darmin mengatakan pembangunan infrastruktur sudah membantu dalam memperpendek mata rantai distribusi dan mempermudah jalur pasokan komoditas pangan dari pusat produksi ke pasar tujuan agar stabilitas harga tetap terjaga. "Barangkali perlu ditambah jalan di kabupaten dan kota yang terkoneksi dengan jalan tol, biar dampaknya semakin besar," katanya.

Selain itu, upaya lain pengendalian inflasi yang dapat dilakukan, terutama oleh pemerintah daerah, adalah dengan membangun pasar pengumpul, menyediakan transportasi barang, memanfaatkan platform e-commerce dan menjalankan sistem pergudangan berbasis Teknologi Informasi (TI). "Produsen dan konsumen harus percaya diri, bahwa perubahan harga tidak besar. Kalau harga tidak berubah kapan saja, itu benar-benar situasi tentram bagi pelaku ekonomi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Darmin mengatakan pengendalian inflasi saat ini sudah berjalan dengan baik karena realisasi tingkat inflasi nasional pada empat tahun terakhir dapat terjaga pada kisaran tiga persen. Pada 2018, laju inflasi tercatat sebesar 3,13 persen (yoy) dan hingga Juni 2019 tercatat sebesar 3,28 persen (yoy). Pencapaian tersebut dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5 persen dengan deviasi satu persen.

Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak, terutama pangan (volatile food) pada 2018 sebesar 3,39 persen (yoy), namun di Juni 2019 sempat meningkat menjadi 4,91 persen (yoy). Sementara itu, inflasi inti masih terjaga sebesar 3,07 persen (yoy) pada 2018 dan 3,25 persen (yoy) hingga Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menunjukkan penurunan dari 3,36 persen (yoy) pada 2018 menjadi 1,89 persen (yoy) di Juni 2019.

Meski secara keseluruhan inflasi pada 2018 masih terjaga, namun secara spasial masih terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya di luar atau di atas sasaran inflasi nasional. "Untuk tingkat provinsi, terdapat lima provinsi yang berada di atas sasaran. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota, tercatat ada delapan kabupaten/kota yang berada di atas sasaran nasional dalam hal IHK," kata Darmin.

Dalam rakornas ini juga terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan, yaitu melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya melalui sinergi antara pusat dan daerah, terutama di luar Jawa. Kemudian, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain melalui pengembangan model kerja sama perdagangan antardaerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah.

Terakhir, memperluas penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani agar keuntungan tidak hanya diperoleh oleh pedagang.

Kurang Efektif

Disisi lain Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak luput mencermati posisi Indonesia sebagai negara investasi. Indonesia saat ini memang tengah banyak mendapat guyuran dana asing untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Faisal menyoroti nominal investasi yang masuk terhitung tidak kecil, namun itu tak diiringi oleh penggunaannya yang kurang efektif. "Jokowi pernah bilang kita akan bikin Kementerian Investasi. Tapi percayalah, investasi di kita 32,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Semua negara Asia selain China 30 persen dibawah PDB," tegur dia.

"Saya agak takut Jokowi salah diagnosis. Investasi tidak kecil, tapi kok hasilnya kecil. Berarti kita membangunnya tidak efisien," dia menambahkan. Inefisiensi tersebut, sambungnya, tercermin dari peningkatan utang Pemerintah RI. "Utang kita per Maret 2019 sudah mencapai Rp 4,6 kuadriliun, atau Rp 4.600 triliun," sebut dia.

Menurutnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sudah tak mampu lagi menanggulangi sepenuhnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebab, lanjutnya, sebagian besar APBN digunakan untuk bayar bunga utang hingga belanja barang. "Jadi dananya dari BUMN. Utang BUMN non-finansial sampai Maret 2019 sudah mencapai Rp 945 triliun. Utang BUMN finansial lebih besar lagi, sekitar Rp 3,2 quadriliun. Untuk pembangunan infrastruktur, mau tidak mau, suka tidak suka, harus gunakan metode partisipasi lebih banyak dari swasta, baik asing maupun luar negeri. Kalau tidak collapse kita," dia menandaskan.