NERACA

Jakarta - Meskipun tren penggunaan gas Indonesia terus mengalami peningkatan, namun diakui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) masih terkendala dalam penyaluran gas karena minimnya infrastruktur. Seperti diketahui, pemerintah berencana mengalihkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) terutama untuk sektor transoprtasi.

Kepala BPMigas R. Priyono mengatakan diversifikasi energi tersebut akan merubah rona industri nasional. "Kita siap menyuplai gas pada masyarakat, tapi pemerintah siap tidak dengan infrastarukturnya. Karena kewenangan soal infrastruktur ada pada pemerintah," ujarnya pada seminar "Economic Challenge" di Jakarta, Jumat (30/3).

Menurut Priyono, kendala infrastruktur gas tersebut terutama gas yang berasal dari pulau Sumatera. Pada 2012, BPMigas menargetkan 15 proyek migas mulai berproduksi. Total kapasitas produksi ke-15 proyek itu mencapai 1.158 juta kaki kubik gas bumi per hari dan 35.200 barel minyak per hari. "Kita belum ada terminal khusus, sehingga kapal-kapal Indonesia pembawa gas tidak bisa merapat. Kita sangat tergantung pada infrastaruktur, kalau gasnya sangat melimpah," lanjutnya.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BPMigas, Gde Pradnyana mengatakan, mayoritas proyek itu baru mulai berproduksi pertengahan dan akhir 2012. Sehingga kontribusi pada penambahan produksi rata-rata tahunan diperkirakan sebesar 400 juta standar kaki kubik per hari dan 15 ribu barel minyak per hari.

Selain Terang Sirasun Batur, proyek-proyek yang ditargetkan berproduksi antara lain, proyek KE-39, 40, dan 54 di Blok West Madura Offshore (WMO) dengan Operator Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO dengan produksi 13.600 barel per hari mulai kuartal tiga 2012.

Sementara, proyek South Mahakam 1 dan 2 di blok Mahakam dengan operator Total E&P Indonesia mulai kuartal tiga 2012 ditargetkan berproduksi 250 juta standar kaki kubik per hari dan 20.600 barel minyak per hari. Begitu pula dengan Proyek Bawal Sub Sea dengan operator ConocoPhillips yang mulai berproduksi 120 juta standar kaki kubik per hari mulai kuartal tiga.

Gde mengatakan, penambahan produksi dari proyek-proyek itu merupakan salah satu upaya menahan laju penurunan alamiah produksi, khususnya minyak. "Kami ingin menahan laju penurunan dari 12% menjadi 3%," jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk program pengembangan BBG pada tahun ini. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan dana tersebut sebagian besar untuk belanja infrastruktur BBG dan lainnya seperti alat konverter dan sosialisasi. "Kami harapkan anggaran ini makin mengembangkan bisnis BBG," ujarnya.

Evita juga mengatakan, harga BBG jenis terkompresi (compressed natural gas/CNG) yang Rp3.100 per liter setara premium (lsp) memang masih belum menarik bagi investor kalau mesti mengembangkan infrastrukturnya. "Karenanya, sedang dipikirkan, pemerintah memberikan infrastrukturnya, tapi harga gasnya tidak naik," ujarnya.

Sempat dikeluhkan oleh Pertamina Gas yang mengatakan harga Rp3.100 per lsp belum ekonomis. Namun, Evita memperjelas, bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat memberikan dana subsidi BBG jenis cair (liquified gas for vehicles/LGV) Rp1.500 per lsp. Menurut dia, saat ini, harga LGV jenis Vi-Gas yang dijual Pertamina sebesar Rp3.600 per lsp, sementara harga keekonomian sudah Rp7.000 per lsp.