Musim haji benar-benar dimanfaatkan oleh operator asal Saudi Arabia, Zain. Mereka memanfaatkan momen tahunan tersebut dengan menjual layanan kepada calon jamaah haji di seluruh embarkasi.

Dengan membayar Rp 150.000, jamaah dan petugas haji Indonesia bisa mendapatkan kuota data 5 giga, 50 menit telepon, unlimited terima telepon tanpa batas. Namun, kenyataannya banyak komplain dari jamaah haji Indonesia. Dinilai merugikan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melarang SIM Card merek asing, Zain dijual di Tanah Air.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biru Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, Kemenkominfo telah menyampaikan hal ini kepada Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak menjual kartu perdana itu di wilayah Indonesia. Pertimbangannya, kata dia, adalah masalah perlindungan konsumen yang belum cukup jelas sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1999. Namun, pelarangan ini masih bersifat sementara, sehingga masih memungkinkan bagi Zain untuk dapat menjual kembali kartu perdana itu. "Kementerian Kominfo meminta pihak Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak boleh berjualan SIM Card atau kartu perdana di wilayah Indonesia sampai jelas aspek perlindungan konsumen,"katanya.

Hingga saat ini, Direktorat Perangkat Pos Informatika Kemenkominfo juga telah melakukan pemeriksaan ke lokasi penjualan Zain di Asrama Haji Pondok Gede pada tanggal 17 Juli 2019.

Kemenkominfo, kata Nando, menemukan ada dua booth penjualan Zain Telecom Saudi dengan petugas yang siap melayani pelanggan. Selain asrama itu, Nando mengatakan penjualan SIM Card Zain juga dilakukan di Asrama Haji Lombok di NTB, Asrama Haji Donohudan di Surakarta, Asrama Haji Sukolilo di Surabaya, dan Asrama Haji Makassar di Sulawesi Selatan.

Namun, soal hasil temuan ini Nando mengatakan kementrian akan segera melakukan koordinasi dengan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Terutama untuk memastikan aspek perlindungan konsumen. "Tersedia kuota paket haji dan umroh Rp150.000, registrasi SIM Card dilakukan setelah berada di Arab Saudi dengan mendatangi booth Zain Telecom yang berada di Bandara dan hotel penghinapan haji Indonesia," kata dia.

Sedangkan menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan penjualan kartu perdana Zain tidak melanggar regulasi telekomunikasi di Indonesia, tapi berpotensi merugikan konsumen, bahkan negara. Mengingat, jika ada gangguan pelayanan para jemaah haji tidak bisa melakukan komplain ke operator asal Arab Saudi tersebut. Baik karena kendala bahasa, wawasan, dan atau kendala teknis lain.

Kartu perdana Zain yang dijual dan didistribusikan di seluruh embarkasi berpotensi merugikan negara, karena ada potensi pendapatan pajak yang hilang. Selain itu masuknya kartu perdana Zain ke Indonesia juga berpotensi melanggar UU tentang Perdagangan. “Oleh karena itu, saya mendesak agar Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan penjualan kartu perdana operator telekomunikasi Arab Saudi di Indonesia,” terang Tulus.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsi, menambahkan,  jemaah haji dirugikan lantaran tidak bisa memakai kartu Zain yang mereka beli di Indonesia. “Zain ingin berkompetisi dengan operator Indonesia dengan menjual kartu perdana di embarkasi, tapi mereka tak bisa menyelesaikan kompetisi tersebut. Sehingga konsumen dirugikan. Seharusnya pemerintah segera turun tangan terhadap keluhan konsumen tersebut,”ujar Sularsi.

Ketika menjalankan ibadah haji tahun lalu, Sularsi menemukan fakta, Pemerintah Arab Saudi melarang operator telekomunikasi negara lain menjual layanan telekomunikasi di seluruh wilayah negara tersebut, termasuk operator asal Indonesia. Jemaah haji atau umrah wajib membeli kartu perdana dari operator lokal. “Dengan 221.000 jemaah haji dan 880.000 jemaah umrah setiap tahun, seharusnya posisi tawar Indonesia lebih tinggi," tegas Sularsi.