Contohlah Malaysia, Nelayan Kecil Tetap Dapat Subsidi

NERACA

Jakarta – Kendati harga bahan bakar minyak (BBM) bakal naik awal April ini, nelayan kecil yang punya kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) harus tetap dapat subsidi. Pasalnya, dengan harga solar saat ini saja sebesar Rp4.500 per liter, masih terdapat banyak nelayan yang hidup dalam keadaan tidak sejahtera apalagi bila solar akan dinaikkan menjadi sekitar Rp6.000 per liter. Selain itu, sejumlah negara tetangga seperti Malaysia tetap memberikan harga subsidi kepada para nelayannya meski harga BBM di negara tersebut juga mengalami kenaikan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri mengatakan, nelayan tetap harus disubsidi bila benar-benar terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi karena kenaikan tersebut dinilai akan semakin menyengsarakan nelayan. "Nelayan tetap perlu disubsidi," kata Rokhmin Dahuri di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, nelayan tidak mendapatkan subsidi khusus. Mereka membeli BBM Rp 4.500 per liter seperti orang pada umumnya. Padahal, BBM adalah ibarat darah nelayan. Menurut dia, sebagian dari ikan impor tersebut sebenarnya juga merupakan komoditas yang ditangkap dari wilayah penangkapan perikanan di Indonesia. “Terdapat pula sejumlah bahaya bila nelayan tidak disubsidi dan banyak yang berhenti operasi dalam melaut, antara lain adalah semakin maraknya "illegal fishing" yang dilakukan oleh nelayan dari negara lain dan berpotensi menambah jumlah impor,” ujarnya.

Kapal “Kakap”

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kapal berbobot besar milik nelayan “kakap” tidak layak dapat subsidi BBM. “Kalau yang mempergunakan 30 GT itu bukan nelayan, tentunya tidak layak menerima subsidi. Kriterianya harus jelas. Subsidi bukan kepada kapalnya. BBM subsidi 2,5 juta kilo liter dialokasikan pemerintah bukan kepada kapalnya, tapi nelayannya,” ujarnya belum lama ini.

Herman menyebut, berdasarkan data yang dia miliki, pada 2011 terdapat sekitar 2,73 juta nelayan aktif. Formulasinya, lanjut Herman, terdapat 3.120 kapal nelayan di bawah 5 GT. Sementara kapal di atas 30 GT hanya sekitar 2700, sedangakan kapal 50-100 GT berjumlah sekitar 2.380 buah. Adapun ribuan kapal sisanya merupakan kapal nelayan kecil yang hidup dengan kemiskinannya.

“Pada sisi lain pendapatan nelayan tetap, tapi biaya hidupnya diturunkan. Mereka hidup berat. Kita lihat per kapita nelayan. Kita tidak boleh hanya melihat kapalnya. Nelayan harus mendapatkan prioritas, selain menghidupi dirinya, kontribusinya sangat besar dalam sistem perikanan nasional. Nelayan seharusnya mendapatkan prioritas luar biasa,” kata Herman.

Herman menyayangkan, kenapa nelayan selama ini hanya dapat subsidi dari minyak saja. Padahal, sistem usaha yang dilakukan nelayan dan petani sama. “Coba dihitung keekonomian nelayan. Kalau nelayan 2 GT tidak dibantu, saya kira tetap miskin. Karena itu kenaikan BBM jangan didramatisir. Saya lebih setuju, BBM tetap naik jadi Rp 6.000. Bahwasanya jumlah nelayan harus dirasionalisasikan. Rasionalnya berapa sih nelayan kita?” tambah Herman.

Armada Kecil

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan KKP Muhammad Zaini mengatakan, kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada nelayan. “Kami tidak dalam posisi bisa membatalkan kenaikan BBM. Tapi KKP akan mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap pendapatan nelayan,” ungkap Zaini.

Menurut hitungan Zaini, pada 2010 lalu, jumlah nelayan mencapai 2,6 juta dengan jumlah kapal 395 ribu. Dari jumlah itu, 98% didominasi armada kecil, sedangkan kapal yang besar di atas 30 GT sekitar 4.564. Itu, lanjutnya, merupakan hitungan pada Maret 2012. “Kebutuhan BBM seluruhnya untuk nelayan 2,2 juta KL per tahun. Alokasi BBM untuk nelayan 1,5 juta KL dari pertamina. Tapi realisasi 800 ribu KL. Bukan karena tidak diserap nelayan. Tapi karena penyaluran kuota BBM nelayan ada di SPDN, maka mereka beli di luar,” terangnya.

Dijelaskan Zaini, selama ini nelayan membeli solar dengan harga lebih dari Rp 4.500 per liter. Kalau beli di SPBU lebih mahal karena butuh biaya tambahan, biaya transpor, dan lainnya. “Makanya pemerintah mengeluarkan beberapa skenario. Antara lain mereka tetap membeli Rp 6.000 per liter, tapi mereka kita bantu dengan es. Es gratis bisa kita berikan di pelabuhan. Bukan memberi subsidi BBM. Ini sekaligus untuk mendidik nelayan menggunakan cold storage system,” beber Zaini.

Related posts