Larangan PHK Menakertrans Mustahil Dilaksanakan

NERACA

Jakarta – Aturan larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dinilai mustahil dilaksanakan. Para pengusaha menilai kebijakan ini tidak realistis mengingat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal menyulitkan mereka sehingga tindakan efisiensi, termasuk pemecatan karyawan, mesti dilakukan.

Para pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersenyum sinis kala dimintai komentar soal Surat Edaran Menakertrans yang mengharapkan pengusaha memecat karyawan di tengah rencana kenaikan BBM. Bukan hanya pengusaha, para ekonom juga ikut geleng-geleng kepala menanggapi kebijakan ini. Alasannya, jaminan tak akan ada PHK, yang diberikan sang menteri, sangat sulit terlaksana.

“Naiknya harga BBM 1 April nanti hingga 30% akan mendongkrak biaya distribusi. Adapun para buruhnya juga akan terbebani naiknya biaya transportasi sekitar 19,6%,” ungkap seorang pengurus Apindo yang enggan disebut namanya, Kamis.

Sementara itu, Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo, mengatakan, dunia usaha menghadapi dua pilihan, menaikkan harga jual atau memperkecil size produk. Opsi menaikkan harga jual, tampaknya, tidak akan dijadikan pilihan utama. Soalnya, kenaikkan harga BBM juga ikut menggerus daya beli masyarakat. Sementara penurunan size produk akan membuat daya saing menurun.

Senada dengan pendapat Sofjan, Fadhil Hasan, ekonom dari Indef, menjelaskan kondisi seperti itulah yang membuat banhyak perusahaan (terutama dari kalangan UKM) gulung tikar. Sebab, kata dia, kenaikkan harga BBM 30% mengakibatkan biaya produksi naik antara 20% hingga 30%.

Jaminan Menakertrans

Terkait hal ini, sejarah menunjukkan ketika harga BBM dinaikkan pada 2005, ada ratusan perusahaan yang gulung tikar dan PHK meroket 150% menjadi 56 ribu pekerja. Dengan demikian, kebijakan pemerintah menjamin tidak akan ada PHK)terhadap buruh atau pekerja terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada 1 April 2012 menjadi tidak masuk akal.

Sebelumnya, jaminan itu diberikan setelah Kemenakertrans melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) dan kamar dagang dan industri (Kadin). "Setelah dilakukan pertemuan dan konsolidasi mereka menegaskan tidak akan melakukan PHK," urai Muhaimin.

Dia mengatakan secara umum kalangan pengusaha yang tergabung dalam APINDO dan KADIN tidak keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM. “Kalau masalah kenaikan TDL (tarif dasar listrik), para pengusaha memang menyatakan keberatan, tapi untuk rencana kenaikan harga BBM, tidak masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, bila memang terjadi permasalahan antara pekerja dan pengusaha dirinya meminta agar kedua belah pihak mengedepankan dialog secara bipartit dalam mencari solusi alternatif yang menguntungkan bagi pekerja maupun pengusaha. Sementara terkait adanya aksi unjuk rasa dan demontransi, Muhaimin meminta para pekerja/buruh tidak bersikap anarkis dan mempertimbangkan ulang jika ingin melakukan aksi demo.

“Bukan hanya para pekerja/buruh yang akan ditindak tegas jika sudah anarkis saat demo atau melakukan upaya mengganggu ketertiban umum, siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas oleh aparat Kepolisian,” jelasnya.

Related posts