DPRD Ingatkan Pemkot Sukabumi dan Kemenag Lakukan Evaluasi Pemberangkatan Calhaj

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi meminta agar penyelenggara haji bisa melakukan evaluasi tentang pemberangkatan dan penjemputan para calon haji (calhaj). Evaluasi yang dimaksud tentunya untuk mencegah musibah. Jangan sampai seperti yang terjadi saat pemberangkatan calhaj kloter 37 beberapa pekan lalu yang menelan korban jiwa.

"Kami minta Kantor Kemenag dan Pemkot Sukabumi untuk mengevaluasi kembali sistem pemberangkatan calon haji dan penjemputan haji,” ungkap Ketua DPRD kota Sukabumi Yunus Suhandi saat memimpin rapat Hearing Komisi gabungan bersama Kantor Kementerian Agama (kemenag) Kota Sukabumi dan Bagian Kesra Setda Pemkot Sukabumi, Selasa (23/7).

Dalam hearing tersebut, lanjut Yunus, pihaknya meminta agar pemerintah dan Kandepag harus memilih lokasi pemberangkatan calon haji yang representatif dengan tempat parkir yang luas dan bisa menampung keluarga yang mengantar jemaah calon haji.

Disisi lain para wakil rakyat juga mengusulkan agar pemerintah dan kemenag membuat regulasi berupa perda tentang penyelenggaran haji. Hal itu juga tentunya untuk memberikan pelayanan kepada para calhaj kedepanya."Bahkan Komisi I siap membantu untuk ususlan raperda tersebut," ujar Yunus.

Plt Kabag Kesra Setda Kota Sukabumi, Aang Zaenudin mengatakan, dalam hearing ini, pihaknya diberi mandat untuk mengusulkan perda yang terkait dengan pemberangkatan calon haji dan penjemputan haji. Tapi untuk jangka pendek ini, pihaknya harus menentukan tempat penjemputan haji yang lapang dan dapat menampung kendaraan serta keluarga para haji."Kami menerima tiga usulan dari dewan tentang lokasi penjemputan haji yaitu Setukpa Polri, Balai Kota, dan GOR Surya Kencana," jelas Aang.

Usulan tersebut kata Aang, tentunya akan dikordinasikan dulu bersama pimpinan daerah, kemenag, Polres Sukabumi Kota, dan Satpol PP. Rapat akan menghasilkan keputusan lokasi penjemputan haji yang representatif dan memenuhi standar paling baik. 

Mengenai ususlan raperda, Aang mengaku tahun depan akan diusulkan draft raperda yang mengatur tata laksana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji."Tahun depan kita akan usulkan draft itu, sehingga bisa cepat dibahas oleh dewan," ujarnya.

Sementara itu Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kandepag kota Sukabumi Dagus Surahman menjelaskan, untuk masalah pemberangkatan dan penjemputan ranahnya ada di pemda. Dan mengenai usulan dewan tersebut tentunya harus ada rapat kordinasi dulu. Apalagi dalam hearing ini juga melebar keranah usulan perda."Setiap pemberangkatan sampai penjemputan biasanya dibentuk panitia berdasarkan surat keputusan Walikota Sukabumi, dan Kemenag posisinya selalu ditunjuk sebagai sekretaris," ujarnya.

Dan mengenai raperda yang dimaksud, Dagus mengaku jika kemenag Kota Sukabumi mengaku raperda tentang penyelenggaran haji sudah diusulkan ke pemerintah daerah sejak tahun 2005 lalu. Namun seiring perjalanan raperda tersebut batal untuk dibahas ke ranah dewan dikarenakan ada berabagai faktor."Kita (kemenag) sudah usulkan raperda tersebut ditahun 2005, namun ada berbagai hal akhirnya tidak jadi dibahas. Kemudian, ditahun 2009 juga kita usulkan lagi, tapi tetap sama belum bisa dibahas," pungkasnya. Arya