Jakarta - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kenaikan harga BBM harus dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap kuat dan anggaran sehat. Sementara anggota DPR dan pengamat ekonomi menilai, pemerintah salah kaprah karena tidak melakukan kebijakan kenaikan harga itu sejak 2011.

NERACA

"Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Kalau kebijakan populer, saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh," kata SBY dalam keterangan persnya di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3).

SBY meminta semua pihak, tidak melihat kebijakan harga BBM, namun harus melihat kebijakan ini sebagai opsi penyelamatan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini.

Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar, Satya W Yudha, mengatakan, pemerintah punya kewenangan sepenuhnya untuk mengalokasikan subsidi tersebut. "Kita serahkan kepada pemerintah untuk mengatur," katanya.

Soal kenaikan harga BBM subsidi, menurut dia, pemerintah melakukan kesalahan fatal karena tidak melakukannya pada 2011 lalu. Padahal, dalam UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga BBM alias menaikkan harga.

"Kesalahan fatal pemerintah itu waktu 2011, dikasih fleksibilitas (menaikkan harga BBM) tapi dia tidak jalanin," tegasnya kepada pers di Senayan, Jakarta, kemarin.

Satya menyayangkan tindakan lamban pemerintah dalam menetapkan kebijakan harga BBM subsidi ini. Akibatnya, masyarakat sudah merasakan dampak naiknya harga-harga barang meski kenaikan harga BBM belum terjadi.

Menurut pengamat ekonomi E-Think Telisa A. Falianty, keinginan pemerintah untuk menaikkan BBM saat ini adalah tindakan yang salah kaprah. Sebab dari sudut pandang politik, kenaikan harga BBM akan menimbulkan pro dan kontra yang sangat kuat antara golongan oposisi dan koalisi partai, karena kebijakan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup rakyat.

Telisa mengatakan, pemerintah juga harus memperhatikan konstelasi social, ekonomi politik saat ini, melihat banyak demo dari masyarakat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. “Aneh jika pemerintah tetap ngotot menaikkan BBM dengan Rp1.500. Sebaiknya pemerintah memberlakukan win-win solution yaitu cukup naik Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter, karena tidak berdampak besar bagi rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR mengajukan dua opsi subsidi energi. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sedangkan opsi kedua adalah subsidi energi Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM  Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Namun, pemerintah cenderung memilih opsi pertama dengan konsekuensi menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Tetapi keputusan untuk menaikkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hari ini (30/3).  

Ekonom  yang juga ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Unika Atmajaya Dr. Prasetyantoko menegaskan, jika pemerintah mau melihat kepentingan masyarakat seharusnya tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Meski demikian, kebijakan yang diambil pemerintah sudah dapat dipastikan pada 1 April 2012.  

"Idealnya kalau berpihak pada masyarakat seharusnya langkah menaikkan BBM tidak ditempuh ya. Tapi kan itu sudah tidak bisa. Sekarang ini kenaikkan BBM sudah bisa ditebak pasti akan ditempuh pemerintah", ujarnya  kepada Neraca di Jakarta, Kamis (29/3).

Prasetyantoko menilai, jika dilihat dari sisi APBN, pengurangan subsidi yang diputuskan pemerintah dengan menaikkan harga BBM baik untuk jangka panjang. Pasalnya, APBN bisa menjadi sumber pembiayaan negara dalam menggerakkan perekonomian.

Namun kenyataannya, menurut dia, pemerintah tidak menggunakkan APBN dengan porsi dominasi ke sektor produktif. Selama ini dari sisi keberpihakan pemerintah, secara sederhana, struktur APBN ada sekarang ini tidak produktif.  Cara paling baik untuk meningkatkan produktivitas anggaran adalah menyalurkan penghematan subsidi BBM untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur bukan ke belanja pegawai.

Subsidi Energi

Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika berpendapat, secara nominal belanja subsidi 2012 ini turun sekitar 11,95% ketimbang 2011, dengan rincian subsidi energi turun 13,69% dan subsidi non-energi 3,86%. Total, pada 2011 subsidi energi mencapai Rp 195,2 triliun dan subsidi non-energi Rp 41,9 triliun. Sementara itu, total subsidi dalam APBN 2012 sebesar Rp 168,5 triliun dan subsidi non-energi Rp 40,2 triliun (jika dibagi porsi subsidi energi sekitar 80% dan subsidi non-energi 20%).

Jika subsidi 2011 dijadikan patokan, maka sebenarnya masih ada ruang penambahan subsidi sebesar Rp 30 triliun dalam APBN Perubahan nanti. Ini pun masih dengan catatan porsi subsidi belum akan mencapai 26% seperti tahun lalu karena ada penambahan total belanja pusat pada 2012 ini. “Fakta ini juga mesti dibuka agar publik mengetahui hal yang sebetulnya mengenai subsidi energi ini,” ujarnya.  

Menurut Erani,  pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah dianggap sebuah pilihan yang masuk akal demi penyelamatan APBN dan keadilan ekonomi. Disebut keadilan ekonomi karena dipandang subsidi minyak sebagian besar dinikmati oleh golongan masyarakat berpendapatan menengah-atas. Tapi jika dilihat dari sumber lain, misalnya data struktur pengeluaran masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang dikeluarkan oleh BPS,  maka akan dijumpai fakta yang berbeda.

Di perkotaan, masyarakat yang berpendapatan Rp 200.000-299.000 konsumsi perumahan, bahan bakar, listrik, dan air sekitar 17,67%; sedangkan yang berpendapatan di atas Rp 1 juta mengkonsumsi 24,31% dari total pendapatan. Di pedesaan selisihnya lebih sedikit lagi, di mana golongan yang pertama menghabiskan 14,98% dan yang kedua 16,27%. Artinya, proporsi konsumsi BBM antara golongan menengah-bawah dan menengah-atas tidak terlalu beda, sehingga data pemerintah perlu diklarifikasi.

Terkait kenaikan BBM mulai 1 April nanti, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Kadhafi mengatakan,  apabila kenaikan BBM dipaksakan naik maka akan berdampak sosial kepada masyarakat indonesia. Untuk kedepannya dengan kenaikan BBM ini, akan menimbulkan demo besar-besaran dari lapisan masyarakat Indonesia

Mengenai adanya pihak yang kurang sejalan dengan pemikiran pemerintah dan kemudian melakukan unjuk rasa, SBY menilai itu adalah hal yang wajar dan merupakan hak politik masing-masing. Lagipula, di semua negara demokrasi, hak untuk berunjuk rasa dijamin dan dilindungi undang-undang sepanjang sesuai dengan aturan hukum dan tidak mengganggu yang lain.

Peta Politik
Saat ini ada 9 fraksi partai  di DPR. Dari total anggota DPR terdapat  ada 5 fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM, yaitu Demokrat (148), Golkar (106), PAN (46), PPP (38), dan PKB (28). Total pendukung kenaikan harga BBM adalah 366 anggota DPR.

Sementara yang menolak kenaikan harga BBM terdiri dari 4 fraksi, yaitu PDIP (94), PKS (57), Gerindra (26), dan Hanura (17). Total jumlah mereka mencapai 194 anggota DPR. Berdasarkan hitungan di atas kertas, kelompok pendukung kenaikan harga BBM dipastikan menang dalam voting hari ini. yahya/mohar/iwan/ahmad/fba