NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengalokasikan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 59,3 miliar guna merevitalisasi tambak sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat dan Banten. Besarnya luas lahan tambak yang akan direvitalisasi sepanjang 791 km (mencapai 20.070 Ha) atau sebanyak 39,5% dari total kebutuhan saluran tersier sepanjang 2.002 km.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo mengatakan, sumber dana yang digunakan berasal dari rencana penambahan anggaran KKP tahun 2012 sebesar Rp 170 miliar (berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN-P tahun 2012), yang pengunaannya meliputi tambahan penggunaan  PNBP perikanan sebesar Rp 1,3 miliar, tambahan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 109,4 miliar, dan pengemabngan infrastruktur perikanan budidaya di Pantura sebesar Rp 59,3 miliar.

Lebih lanjut Sharif mengungkapkan bahwa irigasi tersier tambak perikanan di wilayah Jawa Barat dan Banten dilakukan dalam rangka mendukung industrialisasi udang di Pantura. Tambak udang tersier di pantura akan menjadi salah satu lahan primer, dalam merealisasikan kapasitas produksi udang nasional yang ditargetkan produksinya meningkat tahun ini. “Seiring perjalanan waktu, realisasi revitalisasi tambak perikanan terus mengalami peningkatan sehingga program ini akan terus berjalan sesuai yang diharapkan,” ujar Sharif lewat keterangan pers, Kamis.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa kebijakan revitalisasi perikanan bertujuan mempercepat pengembangan perikanan rakyat melalui aktivitas peremajaan, perluasan dan rehabilitasi. Rehabilitasi saluran tambak tersier di Pantura di Jawa merupakan bagian dari program ketahanan pangan.

 Selain rehabilitasi saluran tambak, Kementerian KP juga berencana akan menggunakan dana penambahan anggaran (berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN-P tahun 2012) akan melakukan kegiatan diantaranya, bantuan sarana dan prasaran produksi budidaya, modernisasi sarana perikanan tangkap dengan meningkatkan operasional pelabuhan perikanan dalam mendukung industrialisasi perikanan tangkap sebesar Rp 1,3 miliar melalui pengembangan dan penataan infrastruktur di lima pelabuhan perikanan.

Penambahan Anggaran

Sementara itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mensetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp1,2 triliun untuk dibawa ke sidang paripurna. Sharif mengaku puas dengan persetujuan anggota dewan terkait penambahan anggaran KKP tahun 2012 sebesar Rp 1,2 triliun. "Penambahan anggaran ini diperuntukkan bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan tahap satu,” sambung Sharif.

Menurut Sharif, penambahan anggaran digunakan untuk menambah anggaran antar-Ditjen dan antar program. Untuk anggaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 894,39 miliar, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 3,65 miliar, Dirjen Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp110 miliar dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebesar Rp15 miliar.

Sedangkan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  (KP3K) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp151,5 miliar dan Dirjen PSDKP Rp25 miliar. Dengan adanya APBNP sebesar Rp 1,2 triliun, maka anggaran KKP tahun 2012 menjadi sebesar Rp 6,944 triliun dari sebelumnya Rp 5,993 triliun.  Dalam upaya melakukan efisiensi anggaran, KKP juga melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 249,28 miliar.

Sebanyak 77,83% dari pagu anggaran KKP 2012 digunakan untuk mendukung pelaksanaan triple track strategy plus onei. Nilai itu dipakai untuk melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pro poor sebesar Rp 1,91 triliun, pro growth dan pro job sebesar Rp 2,11 triliun dan pro environment sebesar Rp 0,5 triliun. Sedangkan sebanyak 22,17% anggaran dialokasikan untuk kegiatan teknis pendukung dan operasional KKP.

Seperti diketahui sebelumnya, realisasi capaian anggaran KKP pada tahun 2011 melebihi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2011 secara nasional. Bahkan realisasi anggaran KKP tahun 2011 mencapai 91,69%, atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 88,52%. Selain itu, realisasi anggaran KKP tahun 2011 juga lebih tinggi dari realisasi anggaran nasional yang besarnya mencapai 87%, yang berarti dari total APBN sebanyak Rp 5,6 triliun, KKP telah merealisasikan anggaran sebanyak Rp 5,14 triliun.