Oleh: Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sudah berhari-hari tanah air diguncang aksi demo yang menentang kebijakan pemerintah menaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Di beberapa daerah, aksi tersebut bahkan berubah menjadi “pertempuran” antara peserta demo yang mayoritas adalah mahasiswa, dengan aparat keamanan. Benturan antara peserta demo dan aparat terus terjadi, eskalasinya terus meningkat.

Puncak aksi demo diperkirakan terjadi hari ini, Jumat (30/3) bertepatan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut akan memutuskan bertambah atau tidaknya subsidi untuk sektor energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Terlepas dari aksi demo, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi untuk BBM hingga harga jualnya harus dinaikan, merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan adanya kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pemerintah mengaku, harga minyak mentah di pasar internasional yang terus bergerak naik akan berdampak pada lonjakan angka dana subsidi di APBN. Des, APBN akan jebol karena dananya hanya dipakai untuk subsidi.

Alasan yang melatari kebijakan ini sangat tidak argumentatif. Bahkan boleh dibilang tidak bermutu. Lantaran, paradigma penggunaan APBN selama ini sudah salah kaprah. Pemberian subsidi untuk rakyat, berapapun besarnya, jelas harus dikucurkan. Pemerintah hanya harus secara cerdik melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Karena selama ini penggunaan dana APBN sangat tidak efektif dan tidak efisien. Lihat saja faktanya, sekitar 70% dana APBN dihabiskan hanya untuk membiayai gaji dan berbagai fasilitas untuk pejabat pemerintah dan pegawai negeri. Sementara anggaran untuk pembangunan jumlahnya sangat minim. Parahnya, anggaran pembangunan yang sudah mepet jumlahnya, masih juga dikorup dan dijadikan bancakan pejabat dan pengusaha. Alhasil, penyediaan infrastruktur pun babak belur akibat dananya banyak dikorupsi.

Jurus pemerintah menaikan harga jual BBM jelas kontraproduktif dengan upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, kenaikan harga BBM justru mengerek harga jual berbagai produk dan komoditas lain ke level yang lebih tinggi. Termasuk juga memicu lonjakan tarif di berbagai sektor jasa layanan.

Kondisi jelas bakal membuat daya beli masyarakat langsung anjlok. Sementara bagi sektor industri, kenaikan harga BBM yang memaksa biaya produksi ikut naik, akan melemahkan daya saing industri. Padahal industri sedang dihantam tsunami impor produk asing di pasar lokal. Jika industri lokal tak sanggup bertahan dari berbagai hantaman, bukan tidak mungkin mereka memilih jalan harakiri dengan menutup usahanya. Tak pelak, ledakan jumlah pengangguran akan kembali terjadi.

Bukan hanya industri di sektor riil saja bakal terkena imbas dari kenaikan harga BBM. Industri keuangan pun bakal terkena dampak serupa. Kalau banyak perusahaan tutup, jumlah pengangguran bertambah, maka potensi kredit macet bakal melonjak. Alhasil, potensi bank tutup juga ikut muncul.

Jadi, daripada menaikan harga jual BBM untuk menyelesaikan masalah jebolnya APBN, namun akan memunculkan efek berantai yang negatif, ada baiknya Pemerintah mencari jalan lain. Memangkas belanja pegawai dan pejabat sambil terus mengejar perusahaan pertambangan asing agar menaikan angka royaltinya, bisa jadi salah satu solusi. Mungkin, kalau langkah itu yang diambil, pemerintah bakal menuai banyak dukungan dan pujian meskipun harus berperang dengan pihak asing. Sayangnya, pemerintah lebih suka berkelahi dengan rakyat dan menjadi antek asing. Pilihan yang buruk.