Pengentasan vs Pendataan Kemiskinan

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Kemiskinan masih menjadi persoalan akut, tidak hanya di negara berkembang tapi juga di negara industri maju. Terkait hal ini rilis BPS terkait penurunan kemiskinan per Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa dibanding per September 2018 yaitu 9,66 persen atau 25,67 juta jiwa menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin pasca kemenangan putusan MK. Di satu sisi, kritik pengentasan kemiskinan selalu ada meski di sisi lain realitas pengentasan kemiskinan butuh pertumbuhan untuk mencapai akselerasi yang sistematis.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi sedang berusaha keras memacu pertumbuhan dengan menarik investor. Artinya bahwa pengentasan kemiskinan memang tidak bisa terjadi pelambanan, meski di sisi lain pemerintah juga telah berusaha keras untuk mengentaskannya. Selain itu pemerintah juga pernah mengundang M Yunus beberapa waktu lalu yang bisa mengentaskan kemiskinan di Banglades dengan Gramen Bank-nya sehingga M Yunus berkelana di berbagai negara untuk menularkannya.

Berkaca dari program Gramen Bank dan karya nyata M Yunus, bahwa perbankan yang berkembang di Indonesia cenderung kurang bersahabat kepada kaum miskin. Di sisi lain fakta ini juga didukung sikap pemerintah yang cenderung pro konglomerat. Meski telah ada banyak temuan tentang peran sektor informal dari kaum miskin dalam mendukung laju perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun kepedulian pemerintah dan juga sektor perbankan terhadap sektor informal masih cenderung setengah hati. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pemerintah perlu belajar banyak kepada M Yunus yang telah secara nyata berhasil mengentaskan kemiskinan di Banglades meski dengan cara yang sederhana dengan program Gramen Bank-nya.

Janji vs Bukti

Yang justru sangat disayangkan, ketika banyak negara dan pakar berlomba-lomba untuk secepatnya mengentaskan kemiskinan ternyata di republik ini justru lebih senang untuk berdebat kusir terutama tentang angka-angka kemiskinan yang dirilis BPS. Selain itu, di republik ini juga hobi membentuk berbagai badan – komisi – instansi yang berdalih bagi pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran yang tidak kecil, meski implementasi kerjanya tidak signifikan dan cenderung memicu pemborosan anggaran. Bahkan, ketika terjadi berulangkali pergantian presiden ternyata badan - komisi - instansi yang telah ada cenderung tumpang tindih.

Terlepas dari kontroversi kemiskinan versi rilis BPS, bahwa dalam program pengentasan kemiskinan, keberhasilannya tergantung di langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu identifikasi siapa sebenarnya “si miskin” dan di mana si miskin itu berada. Hal ini bisa dijawab dengan melihat tentang profil kemiskinan. Profil kemiskinan bisa dilihat dari karakteristik-karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat beban tanggungan, dll. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografi seperti tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan jumlah anggota keluarga dll (Murphy, 2000).

Dari fakta diatas maka penanggulangan kemiskinan perlu strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling terkait sehingga upaya pemahaman atas penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan lebih baik (Rajkumar, 2002). Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar itu adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan (Soetrisno, 2003). Elemen utama dalam strategi besar itu adalah pendekatan people driven dimana rakyat akan menjadi aktor terpenting dalam setiap formulasi kebijakan dan juga pengambilan keputusan politis (Nssah, 2002). Semua itu bisa tercipta jika identifikasi atas kemiskinan melalui survey - sensus dan pendataannya bisa dilakukan tepat oleh badan yang berwenang, yang dalam hal ini BPS.

Rancu

Kerancuan atas temuan sensus - survey - pendataan dalam bentuk statistik inilah yang akhirnya memicu bias dan akhirnya kemiskinan tidak berhasil dientaskan dan cenderung semakin meningkat seiring terjadinya berbagai bencana beruntun. Peliknya persoalan kemiskinan ini terkait juga dengan fakta ketimpangan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana - prasarana ekonomi - sosial terutama masyarakat di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal.

Ketimpangan antara kota - desa juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding perkotaan, dan juga tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap perkotaan. Ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan juga pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan.

Peliknya pengentasan kemiskinan sejatinya tidak bisa terlepas dari urgensi pendataan kaum miskin dan strategi pengentasannya. Oleh karena itu, di era otda yang didukung oleh alokasi dana desa dan dana kelurahan serta komitmen kepala daerah yang menang di pilkada serentak kemarin maka komitmen pengentasan kemiskinan harus bisa selaras dengan targetnya. Jadi, jangan sampai kemiskinan justru dipelihara dan dipolitisasi demi kepentingan sesaat, misalnya menjelang pilkada dan atau pilpres.

Hal ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya komitmen pemerintah, baik di daerah atau pusat untuk melakukan pendataan dan pemetaan persoalan kemiskinan di daerah sehingga akhirnya bisa diformulasikan strategi dan kebijakan untuk pengentasannya. Sejatinya pengentasan kemiskinan adalah amanat haluan negara dan juga visi misi semua kepala daerah yang bertarung di pilkada serentak, termasuk juga janji para capres di sejumlah pilpres.

BERITA TERKAIT

Ayo Dukung Pemerintah Lawan Gugatan Uni Eropa ke WTO

Oleh : Mubdi Tio Thareq, Pemerhati Masalah Ekonomi Uni Eropa (UE) membuka opsi untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia…

Merajut Asa Pejuang Ekonomi Bangsa

Oleh: Lydia Nurjanah,  Analis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Wakaf Mikro (BWM) sudah berusia 2 tahun lebih. Sejak diresmikan pertama…

Program Debirokratisasi dan Deregulasi Demi Perbaikan Pelayanan Publik

  Oleh : Bagus Ramadhan, Pengamat Ekonomi   Dukungan terhadap rencana pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi Pemerintah mulai berdatangan. Hal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

SKB 11 Menteri Upaya Cegah Radikalisme di ASN

Oleh : Muhammad Zaki, Pemerhati Sosial Politik Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri merupakan pedoman untuk mencegah Aparatur Sipil Negara…

TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0: - LPDB-KUMKM Siapkan EPICS Sebagai Budaya Kerja Karyawan

  Oleh: Saefudin, Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Jakarta – Perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini di bidang ekonomi, politik, sosial,…

Seberapa Miskin Penduduk Indonesia

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Banyak pejabat Indonesia sangat bangga dengan posisi ekonomi Indonesia…