Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini (30/3) akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi yang rasional. Bagaimanapun,  menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi pasti memberatkan beban rakyat, karena barang kebutuhan pokok ikut terseret naik. Ini momentum kebijakan yang pahit dan tidak populer di mata masyarakat harus diputuskan.

Sebenarnya masih ada alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu pajak pengembalian subsidi. Dimana kendaraan dan industri yang sudah membeli bahan bakar dibiarkan membeli di pasar dengan harga saat ini, namun kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target sasaran yang siap dikenai pajak pengembalian subsidi.

Administrasi pengembalian subsidi dengan memungut kembali sebagai pajak,  bukan gagasan yang sulit. Bentuknya hanya menaikkan pajak kendaraan yang sekarang yang ditanggung oleh pemiliknya. Pemerintah bisa membidik sasaran dengan akurat melalui besaran cc mesin,  mesin industri serta tahun pembuatannya. Kelompok mana yang mau dibiarkan menikmati subsidi dan kelompok mana yang harus mengembalikan subsidi menjadi pajak,  sangat mudah atau tidak sulit dirumuskan dan dilaksanakan.

Dukungan masyarakat dipastikan akan besar karena pajak ini merupakan beban yang dikenakan untuk kelompok menengah atas, yang selama ini dianggap lebih banyak menikmati kemajuan negara. Pengenaan pajak kendaraan yang tinggi juga bisa dilakukan secara gradual, terutama untuk roda dua yang baru. Hal itu diharapkan akan mengerem perkembangan permintaan kendaraan yang sudah bersifat distortif belakangan ini.

Lalu, bila harga BBM terpaksa dinaikkan, berapa angka yang wajar dan layak bagi masyarakat? Kita tahu bahwa harga minyak Indonesia di pasar internasional saat ini sekitar  US$124 per barel, lebih tinggi dari harga minyak impor. Hanya persoalannya,  pemerintah tidak menginformasikan kelebihan penerimaan ekspor minyak Indonesia terkait dengan kenaikan harga pasar tersebut.

Bila asumsi produksi  di APBN  dengan harga minyak  US$ 100 per barel, tentu terdapat  kenaikan penerimaan ekspor minyak itu yang dipakai membayar subsidi BBM, maka kenaikan kebutuhan subsidi hanya sekitar Rp 11 triliun. Dari perhitungan ini maka harga BBM mestinya cukup naik sekitar Rp 500 per liter. Angka itu cukup rasional dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kenaikan sebesar Rp 500 menjadi Rp 5.000 per liter menjadi lebih rasional jika sidang paripurna DPR memutuskan hari ini, sehingga tidak bertele-tele yang pada akhirnya  menjadi tarik-menarik kepentingan politik. Makin lama keputusan diambil, makin tidak efektif nilai kenaikan itu mengingat harga sejumlah komoditas sudah lebih dulu naik. Pemerintah sebaiknya harus jujur menjelaskan kepada publik.

Pada saat yang bersamaan pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, sejatinya juga diumumkan gerakan untuk memiskinkan para koruptor.  Karena korupsi merupakan  bentuk nyata tindakan ketidakadilan.  Artinya, apabila  uang negara ini tidak dijarah koruptor,maka bisa kembali diambil oleh negara  untuk menyubsidi harga BBM, selain dapat digunakan untuk berbagai pembiayaan publik lainnya. Jika itu dilakukan pemerintah dari dulu, tentu sangat mungkin untuk tidak menaikkan harga BBM.

Sayangnya, keterkaitan antara kebijakan kenaikan harga BBM dan gerakan membasmi korupsi tampaknya sengaja dihindari oleh para politikus kita, seolah-oleh tidak terkait. Atau justeru ini kesempatan bagi mereka untuk menggeser isu korupsi yang belakangan juga memanas. Pemerintah juga harus cerdas memberikan  kompensasi  kepada rakyat miskin tanpa melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang identik dengan bantuan tunai langsung (BLT) di masa lalu.