Perbankan Harus Aktif Beri Edukasi Masyarakat

NERACA

SOLO – Perbankan disarankan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga terjadi interaksi antara bank dengan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. "Kegiatan yang dilakukan bank, terutama produk dan jasa yang ditawarkan perlu diketahui secara baik oleh masyarakat yang akan memanfaatkannya," jelas Senior Advisor Bank Indonesia, M Zaeni Aboe Amin, saat membahas Affordable Financial Acces for All, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/3)

Menurut Zaeni, kalangan perbankan ada kewajiban memberikan penjelasan kepada nasabah terkait manfaat, biaya dan risiko yang inheren dengan rpoduk dan jasa yang ditawarkan bila tidak diterapkan secara penuh, menurut Zaeni, akan mengakibatkan terjadi informasi asimetris antara nasabah dan bank. "Ketersediaan informasi yang cukup oleh bank mengakibatkan nasabah tidak siap menghadapi resiko yang melekat pada suatu produk atau jasa," tambahnya

Sementara itu, Senior Advisor Bank Indonesia itu mengatakan bahwa tujuan edukasi masyarakat di bidang perbankan, di antaranya adalah membangun minat masyarakat pada perbankan. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran akan hak dan kewajiban nasabah. "Juga meningkatkan pengenalan terhadap ketersediaan sarana pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dengan bank," paparnya

Pada akhirnya, kata Zaeni lagi, edukasi masyarakat di bidang perbankan diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang mengerti dan paham terhadap berbagai kegiatan dan produk serta jasa perbankan. "Setiap pilihan yang dibuat oleh masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa bank, sudah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan informasi yang jelas dan memadai," pungkasnya.

Sebelumnya, Widarti, SE Kepala Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan “Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di Desa Tlogoadi khususnya, memerlukan edukasi produk perbankan, upaya ini diperlukan untuk memberantas rentenir yang selama ini dinilai merugikan UMKM. “Edukasi tersebut termasuk, penyampaian informasi mekamisme bagaimana agar lebih mudah dan cepat untuk meminjam modal, akses pasar dan perbaikan kinerja UMKM,” ujarnya.

Menurut Widarti, secara umum rentenir masih menjadi pilihan UMKM dalam pengajuan kredit pinjaman meski memiliki suku bunga yang tinggi mencapai lebih 50%. “Edukasi menjadi salah satu prioritas kita untuk menyampaikan informasi dan mengalihkan ketergantungan UMKM kepada perbankan,” tambahnya.

Sedangka Lebih jauh kata Widarti, UMKM menilai lebih memilih rentenir karena prosesnya lebih mudah. Selain itu, kredit yang diajukan bisa dilakukan tanpa adanya jaminan. **cahyo

Related posts