Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyambut era ekonomi digital. "Bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia, setidaknya terdapat dua tantangan utama," ujar Robert, seperti dikutip Antara, kemarin.

Robert menjelaskan, tantangan pertama adalah bagaimana Ditjen Pajak dapat mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif, memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, serta menghadirkan sistem perpajakan yang lebih baik. Kemudian tantangan yang kedua, kata dia, adalah bagaimana mengembangkan administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Menurut Robert, hal tersebut perlu dilakukan agar ke depan layanan informasi pajak dapat terintegrasi dengan baik, sehingga bisa meminimalisir biaya baik bagi wajib pajak maupun untuk Ditjen Pajak sendiri.

Lebih lanjut Robert mengatakan, di era ekonomi digital saat ini, para pelaku usaha tidak harus memiliki perusahaan fisik di negara tempat dia berbisnis. Dia menyebut ketidakhadiran fisik ini merupakan ciri utama kegiatan ekonomi digital lintas negara. Padahal, sambung dia, kehadiran perusahaan fisik, di banyak negara termasuk Indonesia, menjadi syarat utama agar otoritas dapat memungut pajak. "Ini membuka ruang yang semakin luas bagi pelaku usaha untuk melakukan tax planning atau tax avoidance (upaya pengurangan pajak)," ucap Robert

Robert mengatakan kondisi semacam ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, melainkan juga dirasakan oleh sebagian besar otoritas pajak di dunia. Oleh karena itu, kata dia, negara-negara G20 kemudian memberikan mandat kepada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) agar mencari solusi jangka panjang guna memperbaiki sistem perpajakan dunia terkait dengan ekonomi digital.

Robert menekankan dalam menghadapi isu ekonomi digital tersebut, Ditjen Pajak tetap berkomitmen untuk menerapkan dan memformulasikan kebijakan secara tepat dan akurat, dengan menjaga iklim investasi agar dapat terus berkembang. "Ditjen Pajak juga secara aktif memonitor perkembangan dunia internasional sampai tercapainya konsensus global sebagaimana telah diamanatkan dalam forum G20," ucap Robert.

Bertemu Menkeu

Sementara itu, Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) ingin melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya guna membahas upaya Kementerian Keuangan yang ingin mengoptimalkan penarikan pajak dari sektor digital. "Kita dari asosiasi sudah berkirim surat, tapi belum ketemu. Jika diundang kita senang sekali," ujar Ketua Bidang Ekonomi idEA Bima Laga.

Ia mengatakan tujuan bertemu Sri Mulyani dan jajarannya untuk audiensi dan memberi masukan terkait dengan optimalisaspenerapan pajak digital. Dia menuturkan pada dasarnya asosiasi e-commerce Indonesia mendukung langkah pemerintah memberikan kesadaran kepada para pelaku UMKM agar membayar pajak.

Namun, kata dia, terdapat beberapa hal yang masih harus dibicarakan antara kedua belah pihak agar menghasilkan regulasi yang tidak memberatkan satu sama lain. Bima masih enggan mengungkapkan tentang masukan apa yang nantinya akan disampaikan dalam audiensi yang masih dalam proses perencanaan itu. "Kita belum bisa berasumsi untuk pajak digital karena aturannya masih digodok. Kalau diminta memberikan masukan, kita akan memberikan masukan. Masukannya seperti apa? karena kita belum ketemu jadi belum bisa di-'share'," ujar dia.

BERITA TERKAIT

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerima penghargaan…

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO

Faktor Ekonomi Masih Jadi Penarik Utama Korban TPPO NERACA Jakarta - Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama banyak orang terjebak…

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…